Surat pernyataan pers yang ditandatangani resmi ke empat Pimpinan Gereja Papua, Sinode GKI, KINGMI, BAPTIS dan GIDI – Jubi/Abeth You
Jayapura, Jubi – (Mazmur 2:2, 4) “Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapiNya…Dia yang bersemayam di surga tertawa; Tuhan mengolok-olok mereka”.
“Dua pemuda Tolikara telah disidang di Pengadilan: Bagaimana dengan pelaku penembakan 11 orang warga Tolikara? Di mana keadilan?”
Pada tanggal 10 November 2015 kemarin, Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura telah menyidangkan dua pemuda asal Tolikara, Jundi Wanimbo dan Arianto Kogoya atas kasus miskomunikasi antara umat GIDI dan umat Muslim. Meski berbagai upaya penyelesaian damai telah ditempuh oleh pihak GIDI dan Muslim yang berkepentingan di Tolikara, termasuk usaha kami sebagai Pimpinan Gereja Papua dengan mengirim berbagai surat kepada aparat penegak hukum untuk menghentikan proses ‘pemaksaan kehendak’ berupa kriminalisasi terhadap dua pemuda tersebut, ternyata proses hukum jalan terus. Hal ini kami nilai sebagai upaya dari para pihak yang berniat atau mempunyai agenda untuk menjaga Papua terus menjadi daerah rawan konflik.
Dengan dilanjutkannya proses hukum atas kedua pemuda gereja tersebut, kami melihat bahwa sejak awal insiden ini memang sudah digagas para pihak tadi dengan dukungan alat-alat negara untuk berupaya menghancurkan dengan menggambarkan gereja di Tanah Papua, dalam hal ini GIDI, pimpinan dan jemaatnya sebagai pihak yang melulu menyerang Islam. Upaya menyudutkan Gereja Papua dalam hal ini, GIDI, sudah bisa dibaca sejak awal terjadinya insiden Tolikara, dimana baik media maupun aparat penegak hukum sama sekali TIDAK mempersoalkan atau memeriksa sejauhmana tindakan pihak Muslim yang ikut memicu terjadinya insiden Tolikara; dalam hal ini, mereka telah melanggar kesepakatan tentang larangan penggunaan toa maupun sikap Kapolres Kapolres Tolikara, Suroso yang tidak mengindahkan himbauan berulang kali dari Bupati dan Presiden GIDI agar mengingatkan Ustad di Tolikara tentang pembatasan penggunaan toa dalam ibadah Idul Fitri.
Bila kita bandingkan antara insiden terbakarnya mushola di Tolikara dan tindakan pembakaran gereja-gereja di pulau Jawa mupun yang terjadi di Aceh Singkil, penutupan Gereja GKI Yasmin oleh Walikota Bogor, dalam kasus Tolikara, pejabat di pusat ramai-ramai angkat bicara dan berduyun-duyun turun ke Tolikara, malah ada pimpinan organisasi kemasyarakatan yang mengutuk keras warga Tolikara. Tetapi terhadap Aceh, mereka sepi, tidak ada kunjungan bertubi-tubi pejabat pusat ke sana! Mushola yang terbakar di Tolikara dibangun kembali, tetapi kami amati dengan baik, gereja yang sengaja dibakar di Aceh Singkil tidak! Pertanyaan kami, pengelola negara Indonesia yang katanya berasaskan Pancasila, sedang memakai logika apa? Mereka ‘cepat kaki ringan tangan’ melindungi dan membela kepentingan mayoritas, sebaliknya mengorbankan minoritas! Negara terlihat begitu lemah, pro terhadap kelompok intoleran.
Ingin kami tegaskan bahwa kondisi terkini di Tolikara setelah empat bulan terjadinya insiden, kehidupan masyarakat di kota Karubaga dan Tolikara secara umum sudah berjalan normal kembali. Mushola yang terbakar telah dibangun kembali oleh pemerintah setingkat mesjid, ibadah umat Muslim sudah berjalan seperti biasanya, termasuk perayaan Idul Adha di Tolikara yang berjalan aman pada tanggal 24 September 2015 lalu. Begitu pula Rumah Kios (RuKi) milik para pedagang yang terbakar dalam insiden 17 Juli itu, sebagian besar sudah selesai dibangun oleh pemerintah dan telah dipergunakan oleh para pedagang untuk berjualan. Selain itu, perlu kami kemukakan di sini bahwa tanah dimana mushola dan kios-kios berdiri sesungguhnya merupakan tanah milik Gereja GIDI Wilayah Toli di Karubaga yang direlakan untuk dipergunakan oleh pemerintah dan warga dari luar Papua. Karena itu, kami merasa prihatin sekaligus kecewa apabila proses hukum terus dilakukan terhadap kedua pemuda tanpa mempertimbangkan kondisi riil di Tolikara hari ini.
Memperhatikan semua hal di atas, sekali lagi, Kami, Pimpinan Gereja Papua meminta negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, agar:
- Secara sungguh-sungguh menghormati Kesepakatan Damai yang telah dicapai antara pihak GIDI dan warga Muslim di Tolikara pada tanggal 23 dan 29 Juli 2015, melalui penghentian seluruh proses hukum terhadap warga GIDI dan membebaskan tanpa syarat dua orang pemuda asal Tolikara atas nama Jundi Wanimbo dan Arianto Kogoya. mereka bukan pelaku, tetapi menjadi korban dari rekayayasa pihak tertentu yang menghendaki Papua terus berkonflik.
- Jika penegakan hukum dilakukan terhadap warga GIDI, maka kami mempertanyakan dimana KEADILAN yang sama yang ditegakkan oleh penegak hukum atas penembakan 11 orang warga Tolikara yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan 10 lainnya mengalami luka-luka! Padahal menurut pernyataan Kapolda Papua dalam rapat Muspida Provinsi Papua pada 21 Agustus 2015, pihaknya telah memeriksa 46 orang saksi, maka menurut kami, sebetulnya bukti-bukti untuk menentukan pelaku penembakan sudah cukup untuk diteruskan ke proses hukum.
Pernyataan pers ini kami buat dengan keprihatinan mendalam terhadap ketidakadilan yang diperlihatkan pemerintah dalam penanganan kasus Tolikara. Perdamaian sejati tidak dapat tercipta di atas Tanah Papua ini bila masih terus terjadi kepura-puraan, rekayasa, manipulasi maupun ketidakdilan dalam penegakan hukum dan kehidupan bernergara lainnya.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
Jayapura, 13 November 2015
Pdt. Dorman Wandikbo, S.Th. Pdt. Dr. Benny Giay
PRESIDEN GIDI KETUA SINODE KINGMI PAPUA
Pdt. Alberth Yoku, S.Th Pdt. Socratez SofyanYoman, S.Th, MA
KETUA SINODE GKI DI TANAH PAPUA KETUA UMUM BPP GEREJA-GEREJA BAPTIS PAPUA