 |
| Ketua Pansus HAM DPR Papua Laurenzus Kadepa - Doc/Jubi |
Jayapura, Jubi- Ketua Pansus Hak Asasi Manusia HAM, DPR Papua
yang juga anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa menilai adanya
upaya mengalihkan isu penembakan masyarakat sipil yang telah menewaskan 8
orang pada 8 Desember 2014 yang terjadi di Paniai Papua.
“Saya melihat Negara ini terkesan diam dan menganggap kasus Paniai itu
hal yang biasa. Saya minta butuh keseriusan Negara untuk mengungkap
kasus Paniai. Saya bilang stop pengalihan isu yang dibuat oleh pihak
tertentu sehingga kasus Paniai dilupakan,” kata Laurenzus Kadepa,
Kamis (20/8/2015).
Kamis (20/8/2015).
Sejak kejadian hingga saat ini, kata Laurezus Kadepa keluarga korban
dan masyarakat masih tetap menunggu keadilan dan proses hukum terhadap
pelaku penembakan di Paniai namun hal ini sekan dibiarkan oleh
pemerintah.
“Kami minta harus diungkap dan tidak dibiarkan. Jangan kasus Tolikara
begitu cepat ditangkap karena provokasi tapi pelaku penembakan
dibiarkan,” lanjutnya.
Negara Indonesia harus mengirimkan Tim Independen untuk melakukan
investigasi dan melakukan penyelidikan di Paniai untuk mengungkap pelaku
yang sebenarnya. “Kehadiran tim Independen di Paniai berdasarkan hasil
permintaan masyarakat sehingga harus dihargai. Sebab mereka sudah tidak
percaya lagi terhadap TNI dan Polri yang melakukan investigasi. Tidak
perlu melakukan otopsi untuk menggali jasad korban karena itu akan
menimbulkan persoalan baru,”ujarnya.
Kadepa masih khawatir terhadap adanya anggota TNI dan Polri yang
masih bertugas Paniai yang arogan sehingga masyarakat merasa ketakutan.
“Jadi saya yakin Paniai akan terjadi kasus yang sama, dan akan terjadi penembakan karena TNI dan Polri di sana,” ujarnya.
Hingga saat ini, Keluarga empat pelajar korban penembakan pada 8
Desember 2014 di Paniai menolak membuat surat pernyataan kesediaan
otopsi yang diminta oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).
“Kami menolak surat ini. Komnas HAM jangan mendesak otopsi. Kami
menunggu semua pihak yang berkunjung ke Paniai mengungkap siapa pelaku
penembakan,” ungkap Pdt. Nikolaus Degey, Ketua Komisi Keadilan dan
Kebenaran, Gereja KIGMI, koordinator Paniai, mewakili keluarga korban,
di Abepura, kota Jayapura, Papua, Selasa (11/8/2015)
Kalau mau otopsi, kata Degei, semua prosesnya harus jelas. Komnas
HAM, DPR RI dan Presiden harus merekomendasikan KPP HAM Paniai yang
dibentuk beberapa waktu lalu yang melakukan proses otopsi. Karena KPP
HAM dibentuk untuk menangani kasusnya. “Kalau bukan KPP berarti ada
kepentingan tertentu,” tegasnya. (Sindung Sukoco)
http://tabloidjubi.com/2015/08/20/masalah-paniai-pemerintah-terkesan-diam/