 |
| Apotnagolik Lokowal saat gelar jumpa persi pada (9/7) lalu didampinggi Pemerhati HAM dari kiri Peneas Lokbere, Timotius. Murib, dan Marianus Yaung (Jubi/Mawel) |
“Pertemuan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Abepura, kami sampaikan perlu perhatian pelayanan kesehatan. Presiden jawab kesehatan dan kebutuhan ya. Kemudian Wakil gubenur sambung Pemda Papua akan perhatikan pendidikan dan sehatan,” ungkap Apotnagolik E. Lokobal satu dari lima TAPOL saat jumpa pers di Kantor Elsham Papua, Abepura, Kota. Jayapura, Papua, Kamis (9/7/2015).
Kata Lokobal, janji-janji itu juga disampaikan sejumlah orang yang melakukan lobi sebelum Jokowi berkunjung ke LP Abepura. Mereka yang datang bertemu itu menyampaikan sejumlah janji manis. Janji mereka pemerintah akan memberikan rumah, jaminan pendidikan dan kesehatan.
“Utusan presiden, termasuk Lenis Kogoya datang bicara ke kami. Kalau bapak menerima grasi, pemerintah akan memberikan jaminan pekerjaan. Atau menjadi PNS, rumah dan kebutuhan lain-lain, juga pendidikan. Semua janji itu belum ada sampai saat ini,” ungkapnya serius.
Kehidupan kelima eks tahanan politik ini jauh dari janji presiden. Mereka belum ada pekerjaan, rumah dan jaminan pelayanan sehatan. Karena itu, mereka harus menumpang di rumah keluarga.
“Keluarga menerima kami dengan baik. Tidak ada masalah,” kata Lokobal.
Persoalan besar saat ini, tiga dari Lima TAPOL itu sakit berat. Apotnagolik Lokobal sakit saraf dan paru-paru. Jefray Murib sakit tumor di perut dan Kimanus Wenda mengalami stroke.
“Saya sakit jadi di rumah saja. Tidak bisa kerja. Kami tidak mendapat jaminan kesehatan” ungkap Lokobal.
Matius Murib Pembela Hak Asasi Manusia menambahkan nasib lima mantan tahanan politik yang menerima grasi ini penuh masalah.
“Bagaimana dengan rencana presiden mau membebaskan 50 Tahanan Politik Papua lain?” tanya Murib.
Karena itu, rencana pembebasan puluhan tapol Papua perlu pertimbangankan baik oleh presiden. Presiden perlu mengeluarkan keputusan presiden yang memberikan jaminan untuk pemenuhan janji-janji. “Kalau tidak ada keputusan, saling lempar. Turunan kebijakan diperlulukan,” ungkapnya.
Marianus Yaung, akademisi dari Fakultas Hubungan Internasional Universitas Cendrawasih mengatakan grasi presiden sebagai pencitraan saja. Presiden melakukan pembebasan itu hanya beberapa hari sebelum kunjungannya ke Papua New Guinea (PNG).
“Pemberian grasi sebelum ke PNG. Politik pencitraaan kepada dunia internasional. Presiden mau mengatakan mau membangun dengan pendekatan kemanusiaan. Masalah Papua masalah dalam negeri,” kata Yaung. (Mawel Benny)
'
'
http://tabloidjubi.com/2015/07/09/tiga-bulan-eks-tapol-menanti-janji-manis-pembisik-dan-jokowi/