 |
| Politikus PKS "H.Sukamta.P.Hd" |
Politikus sekaligus Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta menilai sikap Presiden
Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut syarat ketat pers asing melakukan
kegiatan jurnalistik di Papua itu sebagai sikap reaktif. Pasalnya, tindakan
tersebut hanya merespons desakan dunia internasional atas ditangkapnya
dua jurnalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, di Wamena,
Papua, karena menyalahi izin tinggal.
"Pendekatan yang dilakukan Jokowi adalah pendekatan reaktif bukan substantif atau bisa jadi karena desakan dari dunia internasional karena ada dua jurnalis Prancis yang ditahan karena meliput di Papua. Jokowi akhirnya mencabut syarat ketat bagi pers asing melakukan liputan di Papua," kata Sukamta dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Rabu (13/5).
Anggota DPR dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini menambahkan, pemerintah selama ini sering membuat kebijakan reaktif, termasuk dengan menangani pemberitaan asing tentang Papua. Dia mendesak Presiden Jokowi untuk lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat Papua terlebih dahulu. Sehingga, jika masyarakat Papua sudah baik secara ekonomi, maka masyarakat Papua sendiri yang akan menyampaikan kepada jurnalis asing bahwa pendekatan Jokowi berbeda dari sebelumnya.
"Jokowi sebaiknya melakukan pendekatan berbasis pada kesejahteraan. Pendekatan yang lebih menekankan untuk meningkatkan pembangunan manusia bagi masyarakat Papua. Sehingga, jika pendekatan ini berhasil dibangun di Papua, baru pers asing boleh meliput sebebas-bebasnya di Papua," ujar alumnus doktoral dari Manchester University, Inggris ini.
Sukamta juga mengingatkan Jokowi, tidak ada jaminan bahwa jika pers asing masuk ke Papua akan memberikan kabar positif tentang Indonesia dan melakukan pemberitaan secara cover both side sesuai dengan etika jurnalistik.
"Sederhananya, jika saat masih dibatasi saja, banyak berita asing yang melanggar prinsip-prinsip jurnalisme dan menyudutkan Indonesia di mata dunia, apalagi jika dibebaskan sebebas-bebasnya," tegasnya.
Sukamta juga mengingatkan Jokowi bahwa Indonesia pernah melepas Timor-Timur. Saat ini, hal tersebut, bisa saja terjadi kepada masyarakat Papua untuk melakukan referendum jika pers asing dibiarkan masuk.
"Kalau presiden sipil dahulu melepas Timor Timur, jangan sampe presiden sipil yang sekarang juga melepas Papua," tutupnya.
"Pendekatan yang dilakukan Jokowi adalah pendekatan reaktif bukan substantif atau bisa jadi karena desakan dari dunia internasional karena ada dua jurnalis Prancis yang ditahan karena meliput di Papua. Jokowi akhirnya mencabut syarat ketat bagi pers asing melakukan liputan di Papua," kata Sukamta dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Rabu (13/5).
Anggota DPR dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini menambahkan, pemerintah selama ini sering membuat kebijakan reaktif, termasuk dengan menangani pemberitaan asing tentang Papua. Dia mendesak Presiden Jokowi untuk lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat Papua terlebih dahulu. Sehingga, jika masyarakat Papua sudah baik secara ekonomi, maka masyarakat Papua sendiri yang akan menyampaikan kepada jurnalis asing bahwa pendekatan Jokowi berbeda dari sebelumnya.
"Jokowi sebaiknya melakukan pendekatan berbasis pada kesejahteraan. Pendekatan yang lebih menekankan untuk meningkatkan pembangunan manusia bagi masyarakat Papua. Sehingga, jika pendekatan ini berhasil dibangun di Papua, baru pers asing boleh meliput sebebas-bebasnya di Papua," ujar alumnus doktoral dari Manchester University, Inggris ini.
Sukamta juga mengingatkan Jokowi, tidak ada jaminan bahwa jika pers asing masuk ke Papua akan memberikan kabar positif tentang Indonesia dan melakukan pemberitaan secara cover both side sesuai dengan etika jurnalistik.
"Sederhananya, jika saat masih dibatasi saja, banyak berita asing yang melanggar prinsip-prinsip jurnalisme dan menyudutkan Indonesia di mata dunia, apalagi jika dibebaskan sebebas-bebasnya," tegasnya.
Sukamta juga mengingatkan Jokowi bahwa Indonesia pernah melepas Timor-Timur. Saat ini, hal tersebut, bisa saja terjadi kepada masyarakat Papua untuk melakukan referendum jika pers asing dibiarkan masuk.
"Kalau presiden sipil dahulu melepas Timor Timur, jangan sampe presiden sipil yang sekarang juga melepas Papua," tutupnya.
Source : Merdeka