INAPOS Papua – Sejumlah
aktivis Papua mengecam keras pernyataan Presiden Joko Widodo yang
meminta semua pihak melupakan dugaan pelanggaran HAM di masa lalu di
Papua.
“Itu (pernyataan yang) kurang ajar! Yang
dilakukan Presiden Jokowi sekarang itu cuma menyentuh faktor akibat
dari persoalan-persoalan Papua,” kata Benny Giay, ketua Sinode Gereja
Kemah Injil Papua, kepada wartawan BBC Indonesia, Ging Ginanjar.
“Padahal yang seharusnya juga ditangani
adalah faktor penyebabnya, yaitu (dugaan) kekerasan-kekerasan militer
terhadap warga Papua selama ini… para pelaku harus dihukum. Pemerintah
setidaknya meminta maaf kepada rakyat Papua,” tegas Benny.
Permintaan melupakan masa lalu dan
menatap masa depan disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan grasi
kepada lima tahanan politik Papua yang terlibat kegiatan Organisasi
Papua Merdeka (OPM), di penjara Abepura, hari Sabtu (09/05).
‘Pencitraan?’
“Sudah jangan mengungkit-ungkit masa
lalu, (nanti) tidak akan ada rampungnya … jangan menyalah-nyalahkan yang
dulu … kita ingin membuka lembaran yang baru,” kata Presiden Jokowi.
Beberapa pihak mengatakan para aktivis
prokemerdekaan dijatuhi hukuman penjara dalam kurun yang lama karena
menyampaikan pendapat mereka secara damai, menggelar unjuk rasa, atau
mengibarkan bendera bintang kejora, simbol kemerdekaan Papua.
Saat ini jumlah tahanan politik di Papua sekitar 100, yang mendekam di penjara Papua dan Maluku.
Benny Giay secara khusus mempertanyakan
pemberian amnesti atau grasi kepada tapol yang ia sebut sebagai
pencitraan Presiden Jokowi sebelum melangsungkan lawatan ke Amerika
Serikat. (BBC)
http://inapos.com/benny-giay-jokowi-kurang-ajar/