Para wartawan tak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan seputar
Papua Barat selama kunjungan Menlu Retno Marsudi ke Papua Nugini
KOMPAS.com — Organisasi pengawas media di Papua Niugini
(PNG) menuntut penjelasan mengapa wartawan lokal dilarang mengajukan
pertanyaan tentang Papua Barat selama kunjungan resmi Menteri Luar
Negeri Indonesia Retno Marsudi ke negara itu.
Menlu Retno baru saja menyelesaikan tur tiga negara di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan PNG, Kepulauan Solomon, dan Fiji.
Wartawan di Port Moresby diberi tahu oleh pejabat pemerintah PNG bahwa mereka tak mengangkat isu sensitif di provinsi itu, di mana gerakan pro-kemerdekaan telah berlangsung selama beberapa dekade.
Alexander Rheeney, Presiden Dewan Media PNG, telah menuntut klarifikasi dari Kementerian Luar Negeri PNG.
"Masalah Papua Barat akan terus menjadi cerita yang menarik, tidak hanya bagi warga Papua Niugini, tetapi juga bagi warga di kawasan ini dan dunia,” kata dia. Ia menyambung, "Fakta bahwa Kementerian Luar Negeri memberi instruksi kepada wartawan untuk tidak mengajukan pertanyaan itu sangat disayangkan.”
Perdana Menteri Papua Niugini Peter O'Neill mengatakan, masalah Papua Barat telah dibahas dalam pertemuan hari Minggu antara Menlu Retno dan Menteri Luar Negeri Papua Niugini, Rimbink Pato.
"Setelah bertahun-tahun melakukan hubungan bilateral, kerja sama kami adalah sebuah hubungan di mana kami bisa mengekspresikan pandangan kami dalam dialog terbuka dan jujur," kata sang Perdana Menteri dalam sebuah pernyataan.
"Lebih lanjut saya menyatakan keinginan saya kepada Indonesia untuk mendukung pengajuan Provinsi Papua menjadi anggota Kelompok Pelopor Melanesia (MSG)," tambahnya.
Menlu Retno baru saja menyelesaikan tur tiga negara di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan PNG, Kepulauan Solomon, dan Fiji.
Wartawan di Port Moresby diberi tahu oleh pejabat pemerintah PNG bahwa mereka tak mengangkat isu sensitif di provinsi itu, di mana gerakan pro-kemerdekaan telah berlangsung selama beberapa dekade.
Alexander Rheeney, Presiden Dewan Media PNG, telah menuntut klarifikasi dari Kementerian Luar Negeri PNG.
"Masalah Papua Barat akan terus menjadi cerita yang menarik, tidak hanya bagi warga Papua Niugini, tetapi juga bagi warga di kawasan ini dan dunia,” kata dia. Ia menyambung, "Fakta bahwa Kementerian Luar Negeri memberi instruksi kepada wartawan untuk tidak mengajukan pertanyaan itu sangat disayangkan.”
Perdana Menteri Papua Niugini Peter O'Neill mengatakan, masalah Papua Barat telah dibahas dalam pertemuan hari Minggu antara Menlu Retno dan Menteri Luar Negeri Papua Niugini, Rimbink Pato.
"Setelah bertahun-tahun melakukan hubungan bilateral, kerja sama kami adalah sebuah hubungan di mana kami bisa mengekspresikan pandangan kami dalam dialog terbuka dan jujur," kata sang Perdana Menteri dalam sebuah pernyataan.
"Lebih lanjut saya menyatakan keinginan saya kepada Indonesia untuk mendukung pengajuan Provinsi Papua menjadi anggota Kelompok Pelopor Melanesia (MSG)," tambahnya.
Sumber : www.internasional.kompas.com