 |
| Dr Richard Chauvel - youtube |
Jayapura, Jubi – Dr Richard Chauvel dari University of Melbourne Asia Institute mengatakan ia belum pernah mendengar pernyataan yang keras dari seorang pemimpin PAPUA Nugini (PNG), ketika mereka berbicara tentang PAPUA Barat yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Namun pernyataan Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill saat diwawancarai Radio Australia Jumat (27/3/2015) adalah pernyataan yang sangat keras dan berpotensi mempermalukan Indonesia.
“Keterusterangan Peter O’Neill meminta pertanggungjawaban pemerintah Jokowi untuk memenuhi komitmen presiden sebelumnya, Soesilo Bambang Yoedhoyono (SBY) adalah kejujuran yang sangat luar biasa,” kata Richard Cauvel setelah O’Neill diwawancarai Radio Australia, Jumat (27/3/2015).
O’Neill saat berada di Australia untuk menghadiri pemakaman Malcolm Fraser, mantan Perdana Menteri Australia telah diwawancarai oleh Radio Australia terkait PAPUA Barat. Dalam wawancara ini, O’Neill meminta pemerintah Indonesia memenuhi janji mengurangi personel militer di PAPUA Barat.
Menurut O’neill, pengurangan personel militer ini adalah janji presiden SBY saat ia bertemu dengan mantan Presiden Indonesia ini dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dengan PNG di Jakarta.
“Kami akan terus mencoba untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini juga memiliki pandangan yang sama tentang pengurangan kehadiran militer di PAPUA. Dan otonomi yang lebih luas tentu lebih baik untuk rakyat PAPUA Barat,” kata O’Neill kepada Radio Australia.
Pernyataan inilah yang disebut oleh Richard Chauvel, seorang ahli PAPUA Barat, sangat keras dan berpotensi untuk mempermalukan pemerintah Indonesia.
“Tapi dia (O’Neill) juga sangat berhati-hati dalam caranya menghubungkan pernyataan untuk pelaksanaan otonomi yang lebih efektif untuk PAPUA Barat dan juga tanggung jawab Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional,” kata Chauvel kepada Jubi melalui sambungan telepon, Sabtu (28/3/2015).
Chauvel bahkan meragukan pernyataan versi Indonesia tentang pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dengan O’Neill baru-baru ini.
“Versi Indonesia terhadap pertemuan dengan Mr O’Neill, bagaimanapun, sangat jauh berbeda,” ujarnya.
Dr Richard Chauvel pernah menjadi konsultan untuk International Crisis Group (ICG) di PAPUA dan laporannya diterbitkan tahun 2001 oleh ICG dengan judul “Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya”. (Victor Mambor)
“Keterusterangan Peter O’Neill meminta pertanggungjawaban pemerintah Jokowi untuk memenuhi komitmen presiden sebelumnya, Soesilo Bambang Yoedhoyono (SBY) adalah kejujuran yang sangat luar biasa,” kata Richard Cauvel setelah O’Neill diwawancarai Radio Australia, Jumat (27/3/2015).
O’Neill saat berada di Australia untuk menghadiri pemakaman Malcolm Fraser, mantan Perdana Menteri Australia telah diwawancarai oleh Radio Australia terkait PAPUA Barat. Dalam wawancara ini, O’Neill meminta pemerintah Indonesia memenuhi janji mengurangi personel militer di PAPUA Barat.
Menurut O’neill, pengurangan personel militer ini adalah janji presiden SBY saat ia bertemu dengan mantan Presiden Indonesia ini dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dengan PNG di Jakarta.
“Kami akan terus mencoba untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini juga memiliki pandangan yang sama tentang pengurangan kehadiran militer di PAPUA. Dan otonomi yang lebih luas tentu lebih baik untuk rakyat PAPUA Barat,” kata O’Neill kepada Radio Australia.
Pernyataan inilah yang disebut oleh Richard Chauvel, seorang ahli PAPUA Barat, sangat keras dan berpotensi untuk mempermalukan pemerintah Indonesia.
“Tapi dia (O’Neill) juga sangat berhati-hati dalam caranya menghubungkan pernyataan untuk pelaksanaan otonomi yang lebih efektif untuk PAPUA Barat dan juga tanggung jawab Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional,” kata Chauvel kepada Jubi melalui sambungan telepon, Sabtu (28/3/2015).
Chauvel bahkan meragukan pernyataan versi Indonesia tentang pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dengan O’Neill baru-baru ini.
“Versi Indonesia terhadap pertemuan dengan Mr O’Neill, bagaimanapun, sangat jauh berbeda,” ujarnya.
Dr Richard Chauvel pernah menjadi konsultan untuk International Crisis Group (ICG) di PAPUA dan laporannya diterbitkan tahun 2001 oleh ICG dengan judul “Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya”. (Victor Mambor)
Sumber : www.
tabloidjubi.com/