Malang, Jubi/Merdeka.com ==Mahasiswa Papua yang menamakan dalam Aliansi Mahasiswa
Papua (AMP) menggelar aksi unjuk rasa menuntut referendum bagi Papua
Barat di kawasan Bundaran Tugu, Kota Malang, Jawa Timur, Senin
(2/2/2015).
Massa berjumlah puluhan orang itu berorasi, membentangkan berbagai spanduk dan poster menuntut kemerdekaan bagi Papua.
Beberapa pesan tulisan yang dibentangkan melalui poster dan spanduk di antaranya ‘Berikan Kebebasan dan Hak Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua’, ‘Tarik Militer (TNI dan Polri) Organik dan Nonorganik Dari Seluruh Tanah Papua’, ‘Referendum Now For West Papua’, ‘Tutup Freeport, BP LNG Tangguh, Medco, Corindo dan perusahaan asing lainnya dari Papua’.
Dalam orasinya mereka menolak segala bentuk intimidasi dan upaya yang mereka sebut sebagai pembantaian rakyat Papua.
Mereka mengungkapkan kekecewaan dengan perpanjangan kontrak yang dilakukan pemerintahan atas Freeport.
"Perpanjangan kontrak Freeport akan menambah penderitaan bagi rakyat Papua. Kami belum mendapat manfaat, kami dianggap tukang parkir. Kami sangat kecewa dengan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla,” kata juru bicara aksi, Yustus Yekusamon, Senin (2/1/2015).
Sejak zaman Soeharto hingga pemerintahan Jokowi kekerasan tetap terjadi. AMP memiliki data pembantaian 5 nyawa di Enarotali Kabupaten Paniai pada 8 Desember lalu. Itupun tidak pernah direspon.
“Sampai sekarang Jokowi tidak pernah mengirim tim investigasi. Padahal kejadian itu beberapa saat sebelum Jokowi menggelar acara Natal di Papua,” ucapnya. (*)/http://nblo.gs/13650u
Massa berjumlah puluhan orang itu berorasi, membentangkan berbagai spanduk dan poster menuntut kemerdekaan bagi Papua.
Beberapa pesan tulisan yang dibentangkan melalui poster dan spanduk di antaranya ‘Berikan Kebebasan dan Hak Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua’, ‘Tarik Militer (TNI dan Polri) Organik dan Nonorganik Dari Seluruh Tanah Papua’, ‘Referendum Now For West Papua’, ‘Tutup Freeport, BP LNG Tangguh, Medco, Corindo dan perusahaan asing lainnya dari Papua’.
Dalam orasinya mereka menolak segala bentuk intimidasi dan upaya yang mereka sebut sebagai pembantaian rakyat Papua.
Mereka mengungkapkan kekecewaan dengan perpanjangan kontrak yang dilakukan pemerintahan atas Freeport.
"Perpanjangan kontrak Freeport akan menambah penderitaan bagi rakyat Papua. Kami belum mendapat manfaat, kami dianggap tukang parkir. Kami sangat kecewa dengan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla,” kata juru bicara aksi, Yustus Yekusamon, Senin (2/1/2015).
Sejak zaman Soeharto hingga pemerintahan Jokowi kekerasan tetap terjadi. AMP memiliki data pembantaian 5 nyawa di Enarotali Kabupaten Paniai pada 8 Desember lalu. Itupun tidak pernah direspon.
“Sampai sekarang Jokowi tidak pernah mengirim tim investigasi. Padahal kejadian itu beberapa saat sebelum Jokowi menggelar acara Natal di Papua,” ucapnya. (*)/http://nblo.gs/13650u