AMP DESAK UNGKAP PELAKU PENEMBAKAN DI PANIAI

Logo AMP. Ist

Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kembali menegaskan dan mendesak pelaku penembakan di Paniai pada 8 Desember 2014 agar diungkap dan diberikan hukuman sesuai perbuatannya melalui hukum Internasional.

Ketua AMP pusat, Jefry Wenda melalui siaran pers yang dikirimkan kepada majalahselangkah.com mengungkapkan, penembakan brutal yang mengakibatkan hilangnya nyawa 5 orang warga sipil korban di Paniai murni dilakukan TNI dan Polri. (Baca: Penembakan di Paniai)

"Setelah mengikuti pemberitaan dari beberapa media dan via telepon dari tempat kejadian, korban penembakan pada tanggal 8 Desember 2014 di Enarotali murni dilakukan TNI-Polri secara membabi buta," kata Jefry.

Kejadian ini, kata Wenda, adalah bagian dari perencanaan tersistematis yang dilakukan negara terhadap orang Papua untuk memusnahkan orang asli Papua (OAP). Kejadian ini tidak jauh berbeda dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi sebelumnya di GOR Kota Lama, kabupaten Nabire pada14 Juli 2013 mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 39 orang dirawat di rumah sakit. (Baca: Kejadian Luar Biasa Gor Nabire)

"Korban berjatuhan di mana-mana akibat tindakan brutal aparat keamanan di Papua. Ironisnya, rata-rata korban dalam beberapa tahun terakhir adalah pelajar atau pemuda. Ini adalah bentuk dari pemusnahan etnis terhadap orang Papua," lanjutnya.

Menurut pandangan AMP, Kapolda Papua maupun Pangdam Cenderawasih sedang melakukan usaha-usaha mengkambing hitamkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk meloloskan rencana terselubung yang dilakukan pihaknya terhadap orang asli Papua.

Hal itu, kata Jefry, tidak lain adalah usaha yang selalu dilakukan ketika terjadi penembakan di Papua, di mana terkesan menutupi kejadian yang sebenarnya di lapangan.

"Kami melihat ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Kapolda Papua Yodje Mende dan Pangdam Cenderawasih. Mereka menutupi kejadian yang sebenarnya melalui media," jelas pria yang sebelumnya menjabat ketua AMP komite kota Yogyakarta ini.

Maka, pihaknya menuntut pemerintahan Jokowi-JK bertanggungjawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada 8 Desember 2014:

Pertama: Mencopot pelaku penembakan dari jabatannya dan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Kedua: Dengan tegas mengutuk Kapolda Papua Yodje Mende dan Pangdam Cenderawasih atas usaha menutupi kebenaran yang sedang telah terjadi melalui media untuk meloloskan rencana terselubung.

Ketiga: Menarik TNI-POLRI organik maupun non organik dari seluruh tanah Papua yang menjadi aktor kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua. (Mateus Ch. Auwe/MS)

Sumber :  www.majalahselangkah.com