Freeport |
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Papua Lukas Enembe
menyatakan masyarakat Papua akan menutup dan mengusir PT Freeport dari
provinsi itu jika tidak membangun smelter atau pengolah bahan mineral di daerah itu juga.
"Seluruh masyarakat Papua menolak pembangunan smelter Freeport di Gresik Jawa Timur sementara bahan mentahnya dari Papua," kata Lukas Enembe di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/1/2015) malam. [Baca juga: Sebelum Ada "Smelter", Freeport Dilarang Ekspor Konsentrat]
Ia menyatakan, Papua tidak akan mengalami kemajuan jika hanya dikeruk sumber daya alamnya tanpa ada pengolahan di lokasi yang sama.
"Kapan Papua akan maju, kami dan para bupati sepakat agar smelter dibangun di Papua, kalau tidak sekalian saja Freeport keluar dari Papua," katanya.
Lukas menyebutkan tersedia lahan yang luas untuk pembangunan smelter di daerah itu, termasuk potensi air terjun yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik hingga ratusan megawatt.
"Kalau Freeport tidak mau membangun smelter maka kami akan membangun sendiri dan nanti investor dari mana pun harus menggunakan smelter milik Provinsi Papua," katanya.
Lukas menyebutkan selain membahas masalah penolakan Freeport membangun smelter di Jawa Timur, pertemuan dengan Presiden Joko Widodo itu juga membahas mengenai RUU Otonomi Khusus Papua.
"Ada dua hal yang dibahas termasuk RUU Otonomi Khusus Papua ini," katanya.
Ia menyebutkan, dokumen resmi terkait RUU itu sudah ada di DPR dan DPD.
"Kami sampaikan kepada Presiden agar menempuh jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah di Papua. Presiden sudah ke Papua dan berdialog, kami berharap masalah Papua diselesaikan dengan baik," kata Lukas.
Editor | : Farid Assifa |
Sumber | : Antara |
Sumber : www.regional.kompas.com