 |
| Ratusan pekerja dari sejumlah suku melakukan aksi demo terkait kecelakaan yang menewaskan empat pekerja di tambang milik PT Freeport Indonesia beberapa waktu lalu. (sumber: AFP/Irsul) |
Timika - Tokoh masyarakat Amungme Yosep Yopi Kilangin mengatakan, sudah saatnya orang asli Papua dari Suku Amungme dan Kamoro menduduki posisi puncak sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.
Berbicara kepada Antara di Timika, Minggu, Yopi Kilangin mengatakan, dalam waktu dekat akan digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Freeport Indonesia.
Salah satu agenda utama dalam RUPS kali ini yaitu memilih figur yang akan menggantikan Rozik B Soetjipto mejadi Presdir perusahaan tambang emas dan tembaga itu.
Yopi mengatakan bahwa setelah 48 tahun Freeport hadir melakukan operasi pertambangan di wilayah adat dan hak ulayat masyarakat Amungme dan Kamoro, maka sudah saatnya bagi perusahaan itu untuk memberikan tempat yang layak kepada putra terbaik kedua suku itu.
"Dua tahun lagi Freeport terhitung sudah 50 tahun beroperasi di tanah kami. Tapi kami masyarakat Amungme dan Kamoro tidak pernah merasakan arti apa-apa dari kehadiran Freeport di tempat kami. Meskipun Freeport mengklaim sudah mengeluarkan triliun rupiah untuk memperhatikan masyarakat Amungme dan Kamoro," tutur putra almarhum Moses Kilangin.
Moses merupakan salah satu tokoh penting di balik peristiwa penandatanganan dokumen "Januari Agreement" 1974.
Januari Agreement 1974 merupakan momentum awal dimulainya kegiatan ekspor biji tembaga yang dihasilkan pertambangan Freeport di Tembagapura, Papua.
Berdasarkan kenyataan itu, menurut Yopi, sudah saatnya bagi semua pemegang saham PT Freeport Indonesia, baik itu Freeport McMoRan selaku pemegang saham mayoritas, maupun Pemerintah RI dan pihak lainnya untuk mempercayakan kepada salah satu dari sekian putra terbaik Suku Amungme dan Kamoro untuk memimpin PT Freeport Indonesia.
"Sudah saatnya orang Papua pimpin PT Freeport Indonesia di Tanah Papua. Ketika figur orang Papua duduk menjadi pemimpin tertinggi di PT Freeport Indonesia maka itu memberikan nilai yang sangat tinggi untuk orang Papua. Tidak perlu terlalu banyak pertimbangan. Ini merupakan waktu yang tepat," kata Yopi, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009.
Menurut dia, saat ini PT Freeport Indonesia menghadapi beragam persoalan, baik di lingkungan internal dengan pihak pekerja maupun eksternal dengan kelompok-kelompok masyarakat asli.
Pada kondisi itu, katanya, Freeport membutuhkan sosok yang bisa meredam semua gejolak dan beragam persoalan yang terjadi di perusahaan itu.
Penulis: /YS
Sumber:Antara