 |
| Transmigrasi ke Papua. Foto: Ist |
Hal tersebut disampaikan Steko Kogoya, Ketua Forum Independen Mahasiswa (FIM) didampingi dua rekan lainnya, Karon Mambers dan Martinus Duwitauw, di Kantor KontraS Padang Bulan, Selasa (18/11/14) siang.
"Kami melakukan aksi nyata telah kami lakukan beberapa waktu lalu di halaman sekertariat BEM Uncen itu untuk menolak transmigrasi di Tanah Papua. Dan ini sebagai dukungan atas pernyataan dari berbagai lembaga, diantaranya dari Gubernur Papua, MRP, para pimpinan gereja yang secara berlanjut di media massa menyatakan menolak program transmigrasi," tutur Steko.
Menurutnya, Jokowi dalam kampanye politiknya di Papua, mengatakan bahwa ia akan menyelasaikan berbagai masalah di Papua. Entah ekonomi, politik, hukum dan HAM.
"Namun kenyataannya terbalik setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden RI. Program pertama yang ia lakukan di Papua ialah transmigrasi dan pemekaran. Jokowi telah mengkhianati rakyat Papua. Seharusnya yang ia buatkan yang pertama adalah melaksanakan janji-janji politiknya," tegasnya.
Sementara itu di tempat yang sama, anggota FIM, Karon Mambres, mengatakan, pihaknya telah melakukan aksi penolakan program transmigrasi berupa galang tanda tangan di atas lain putih berukuran 3X1 cm sebagai bentuk dukungan petisi tolak transmigrasi.
"Tanda tangan yang berhasil kami kumpul bukan hanya pada saat aksi di halaman sekertariat BEM Uncen hari kamis (13/11) lalu, tapi di waktu yang sama juga kami telah memberikan surat dukungan tanda tangan tolak transmigrasi yang dilampirkan dengan daftar tanda tangan kepada lima puluh dua asrama mahasiswa-mahasiswi di sekitar abepura, Kota Raja, Padang Bulan dan Waena.Dari surat yang kami bagikan itu berhasil mengumpulkan 3.457 tanda tangan. Segingga total tanda tangan yang kami kumpul adalah 3.771 tanda tangan," jelas Mabres.
Rekan seperjuangan lainnya, Martinus Duwitauw, menegaskan, dari aksi yang dilakukan tersebut pihaknya bersama 3.771 Papua dengan tegas menyatakan telah menolak transmigrasi dan pemekaran.
Lanjut Martinus, pihaknya juga mendesak Gubernur Papua dan Papua Barat dan DPR Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengabil sikap tegas secara resmi untuk menolak program yang diberikan secara murahan oleh pemerintah pusat tersebut.
"Pemerintah Provinsi dan DPR Provinsi segera mengatur dan membatasi migran gelap yang masuk melalui kapal dan pesawat pada setiap saat di Papua dan Papua Barat," tegas Duwitauw.
Ia menambahkan, pihaknya akan mengawal sikap tersebut dan akan membangun kordinasi dengan semua organisasi mahasiswa dan pemuda di Kota Jayapura dan seluruh tanah Papua yang peduli akan Papua untuk bersama-sama menolak program tersebut. (Abeth Abraham You/MS)
Sumber : www.majalahselangkah.com