 |
| Foto Bersama KNPB saat selesai HUT KNPB Ke VI Di Jayapura (foto,KNPB) |
MOMENTUM
HUT KE – 6 KNPB MENOLAK SEMUA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN MENDESAK
PRESIDEN RI JOKO WIDODO MEMBERIKAN REFERENDUM DI PAPUA
Perjuagan Bangsa Papua Barat selama 52 tahun adalah, untuk membentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh secara politik. Mukadimah UUD1945 telah menjamin bahwa, Kemerdekaan adalah hak segala bangsa oleh sebab itu penjajahan diatas Dunia harus dihapuskan dari muka bumi ini, termasuk penjajahan klonial Indonesia harus dihapuskan tanah air West Papua .
Konvenan internasional Perserikatan Bangsa –bangsa (PBB) telah menjamin Hak setiap Bangsa untuk merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri . Hal telah membertegas, melalui Hukum Internasional tentang hak bangsa-bangsa terjajah, untuk penentuan nasib sendiri (Slef Determination) sudah diterangkan dengan setegas-tegasnya dalam Putusan (Resolusi) PBB 1514 (XV) dalam sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa PBB, pada tanggal 14 Desember, 1960;
Maka Indonesia sebagai Negara anggota PBB memiliki kewajiban memberikan Kemerdekaan Kepada Bangsa Papua Barat berdasarkan Resolusi PBB 1514“ bahwa Negara penjajah harus menyerahkan segala kekuasaan kepada penduduk asli dari wilayah-wilayah jajahan itu, dengan tidak bersyarat apa-apapun, sesui dengan kemauan dan kehendak Bangsa Papua.
Sudah 6 tahun KNPB berdiri membentuk barisan perlawanan ini bersama rakyat West Papua, untuk menutut hak penetuan nasib sendiri. Pembentukan KNPB Perayaan HUT Ke-6 hari ini bertepatan dengan sejarah masa lalu Bangsa Papua, 19 November 1969, dimana PBB yang dipengaruhi konspirasi kepentingan AS, Belanda dan Indonesia, tanpa mendiskusikan hasil pelaksanaan Pepera 1969 (act of free choice) yang manipulatif itu, mencacat (take note) suatu Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXII) yang mengijinkan Indonesia menduduki dan menjajah West Papua hingga sekarang.
Kolonialisme Indonesia yang kini menjadi jembatan bagi kapitalisme global adalah musuh rakyat dunia yang harus dihapuskan. Mereka adalah perampok hak politik bangsa Papua, yaitu hak penentuan nasib sendiri melalui rekayasa Pepera tahun 1969. Kolonialisme dan kapitalisme (imperialisme) tanpa merasa bersalah telah menjadi aktor penentu masa depan bangsa Papua. Dari Pepera 1969 hingga paket politisasi Otonomi Khusus UP4B dan Otsus (Plus) 2013, kolonialisme tak henti-hentinya menjadi penentu masa depan bangsa Papua.
Oleh Jiwa-jiwa pemberontakan tidak boleh dipasung oleh kolonialisme. Jangan sekali-kali membiarkan Kesenangan sesaat dalam kolonialisme menggerogoti jiwa kita yang terlahir sebagai pejuang sejati. Jangan biarkan pesimisme dan ketakukan membunuh api perlawanan dalam diri bangsa Papua.
6 tahun lalu, tepatnya 19 November 2008, disaat kolonialisme berbangga atas “penghancuran” gerakan Papua Merdeka, KNPB menorehkan tahap baru gerakan perlawanan yang revolusioner. KNPB menyadari bahwa hanya metode mediasi yang mampu membuat rakyat menentukan masa depan politiknya sendiri. KNPB tidak menginginkan rakyat dan pejuang West Papua hanya duduk meratapi kondisi objektif, tetapi rakyat harus bangkit dan menjadi subjek perjuangan.
Sudah banyak patriot revolusioner KNPB yang mempertaruhkan nyawa atas perlawanan damai dan bermartabat yang dilakukan selama 6 tahun. Sejak KNPB dibentuk pada tanggal 19 november sampai dengan tahun 2014, 29 aktivis KNPB yang dibunuh oleh klonial melalui TNI polri. Tetapi setiap kisah-kisah tragis itu membuat KNPB semakin sadar arti dari sebuah kedewasan perjuangan revolusi West Papua, bahwa perjuangan harus terus berjalan sampai cita cita pembebasan nasional West Papua tercapai. Sesui dengan data yang dimiliki oleh KNPB, 29 anggota dan pengurus dibunuh oleh TNI/POLR.
Perjuangan terus berjalan, walau setiap saat kita tertimpa duka. Kita tidak perlu terbawa dalam suasana sedih yang melemahkan jiwa patriotisme kita. Kita tidak akan terus menangisi penderitaan perjuangan. Tentu, kita tidak mau terus menerus menerima gempuran penguasa kolonial Indonesia.
Kita harus dan terus berjejer dalam barisan perlawanan, sambil memperkuat simbol-simbol perlawanan. Serangan musuh hari ini merupakan hasil dari perlawanan real dan maju yang kita lahirkan. KNPB dan Penjajah Indonesia berada pada tingkat perlawanan yang tinggi. Tentu saja, kita tidak akan tinggal diam untuk menepati janji kita terhadap rakyat dan bangsa Papua bahwa “kita harus mengakhiri”.
Momentum HUT KNPB KE- 6, International Lawyers for West Papua (ILWP) akan melakukan pertemuan untuk mengadvokasi Hukum status politik west Papua yang cacat hukum sesui dengan prinsip dan standar hukum internasional. Pertemuan ILWP akan diadakan pada tanggal 19-21 akan membahas tentang sejarah 19 November 1969, dimana PBB yang dipengaruhi konspirasi kepentingan AS, Belanda dan Indonesia, tanpa mendiskusikan hasil pelaksanaan Pepera 1969 (act of free choice) yang manipulatif itu, (take note) suatu Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXII) yang mengijinkan Indonesia menduduki dan menjajah West Papua hingga sekarang.
Pertemuan ini sangat penting untuk mengadvokasi staus hukum Papua Barat ,Komite Nasional Papua Barat dari sorong sampai merauke dan KNPB konsulat melakukan dukungan yang sama sekaligus memperigati Hut KNPB yang ke VI.
Pada kesempatan ini kami KNPB sebagai media nasional atas nama Rakyat Papua Barat menyampaikan pernyataan dukungan sebagai berikut;
1. Mendesak kepada Presiden RI Joko Widodo segera memberikan Referendum bagi rakayat Papua Barat untuk menetukan nasib sendiri (Self determination) karena semua kebijakan pemerintah di Papua bukan solusi tetapi, malapetaka bagi Rakyat Papua.
2. Menolak dengan tegas semua kebijakan Pemerintah yaitu, Program transmigrasi dan pemekaran Provinsi dan kabupaten kota di Papua Barat.
Demikian pernyatan dukungan dan sikap politik KNPB melalui Hut yang ke 6, atas perhatian dan kerja sama yang baik tak lupa kami sampaikan terima kasih.
SALAM REVOLUSI
Numbay, 19 November 2014
Badan Pengurus Pusat
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)
AGUS KOSAY ONES N. SUHUNIAP
Ketua I Sekertaris Umum