 |
| Ilustrasi |
A. Kominikasi Politik Kotor Jokowi
Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian itu, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah".
Gaya Komunikasi Politik Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, terhadap tanah Papua telah menuai kekecewaan bagi rakyat Papua dan Pemerintah Provinsi Papua. Beberapa mentri yang direktutnya belum lama ini mengutara kebijakan politiksesuai dengan masing-masing sudut pandang untuk tanah Papua; tapi tidak sesuai dengan keinginan rakyat Papua. Ada pula Menteri yang telah melakukan pembunuhan terhadap rakyat Papua.
Pada persoalan pertama, merasa dikesal terhadap OAP ialah Mantan Angkata Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Ryamizard Ryacudu, direkrut oleh Jokowi menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pada hal, yang bersangkutan salah satu yang menjadi terdakwa pembunuhan terhadap Tokoh Papua, TheysHilo Eluay. Selain itu, Kebijakan politik dalam negari Republik Indonesia terhadap tanah Papua soal Transmigrasi dan Pemekaran, telah melahirkan malapetakan baru bagi rakyatPapua.
Melalui, media detik, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Marwan jafar ingikan, Transmigrasi kaum miskin dari Jawa Ke Papua. Hal tersebut, terjadi perbedaan persepsi dengan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe S.Ip. Namun, dengan tegas Gubernur Papua, mendesak pemerintah Pusat, untuk tidak mengirim Transmigrasi ketanah Papua, seperti yang diberitakan media suarapapua.com pada edisi; Senin,(3/11/14) .
Jokowi, harus sadar bawah, Rakyat memenangan Jokowi sebagai Presiden Indonesia di wilayah Tanah Papua, pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dengan penuh harapan untuk mambangun budaya Keadialan dan perdamaian serta menuntaskan sejumlah masalah yang sedang mengancam eksitensi orang asli Papua. Selain Transmigrasi. Jokowi akan upayakan pemekaran wilayah di tanah Papua. Hal tersebut, diungkapoleh Mentri Dalam Negari, Tjahjo Kumolo belum lama ini.
Program Prioritas Utama Kabinet JOKOWI-JK adalah pemekaran dan transmigrasi di Papua, program ini akan dilancarkan dengan dukungan penuh kekuatan TNI dan Polri. Papua sudah tentu berada diambang kehancuran, Pemerintahan Otonomi khusus, UP4B yang lumpuh sudah tentu tidak akan mampu menghentikannya. Euforia pendukung Jokowi yang menggila di Papua, entah sadar atau tidak sadar, akan ikut menuai penderitaan atas kehancuran Papua.
Sejak awal KNPB telah menyerukan boikot Pemilihan Presiden di West Papua, karena yakni, siapapun presidennya, pasti akan terus mengeluarkan kebijakan yang memusnahkan orang Papua dan menguasai tanah Papua. Ini merupakan satu grand design kolonialisme Indonesia di West Papua. Tidak akan ada satu kekuatan, baik secara politik maupun hukum yang menghentikan kebijakan pemerintah Indonesia,.”
Orang Papua yang menjadi pejabat kolonial Indonesia, yakni Gubernur, MRP, DPRP dan sebagainya tidak perlu berkicau di rimba raya untuk menolak program Jakarta, Tidak perlu mencari harga diri bangsa Papua di dalam kekuasaan kolonial.
Sudah terlalu banyak pengalaman penderitaan di dalam penguasa kolonial Indonesia, juga sudah sangat jelas ancaman kehancuran Papua di depan mata. Yang semestinya membuat orang Papua sadar bahwa tidak akan pernah ada harapan perbaikan Papua dalam penguasa kolonial Indonesia. Jika anda mau terus berpacu dalam sistem dan kebijakan koloniallisme NKRI sebenarnya, anda salah. Sangat sangat salah, dan itu tontonan yang tidak menarik dan memalukan bahkan sangat memilukan. Karena hal itu akan membuat Papua menjadi puing-puing kehancuran yang tak pantas dikenang dalam peradaban dunia ini.
Solusi bagi rakyat Papua dan selamatkan bangsa Papua harus dimulai dari pemikiran bahwa Indonesia adalah penjajah, dan Papua adalah wilayah jajahannya, Dan Selamatkan bangsa Papua harus dimulai dari keyakinan bahwa bersama Indonesia Papua hancur, dan Papua akan selamat tanpa Indonesia yakni Papua yang berdiri sendiri sebagai sebuah negara.
Sejak kampanye, hingga pemilihan presiden, banyak orang di Papua mengangkat Jokowi sampai dengan saat ini. Seakan - akan Jokowi seperti "malaikat" yang diutus Tuhan untuk selamatkan manusia Papua; Ekspestasi atau harapan orang-orang Papua terlalu besar terhadap Jokowi; Bahwa, Jokowi akan lakukan ini, itu, sana, sini, dan semua-semuanya untuk kebaikan Indonesia, dan Papua; Nyatanya apa program utama untuk Papua ?
B. Program Transmigrasi
Belum sebulan, "kebijakan" Jokowi untuk Papua sangat-sangat "luar biasa" alias menjijikan dan memalukan; TRANSMIGRASI (pindahkan orang-orang Miskin dari Jawa ke tanah Papua yang sudah pasti datang untuk kasih habis dana Otsus, rampas tanah-tanah adat masyarakat Papua, akan menguasai semua sektor, terutama ekonomi, dan berkembang biak untuk menguasai birokrasi di Papua.Transmigrasi juga terjadi sangat masif dizaman Megawati jadi presidden; Sorong, Nabire, dan Jayapura saat itu menjadi sasaran dan tujuan utama transmigran.
Ujungnya orang Papua semakin termarginal dan tersisih, jika ada konflik SARA, mereka dengan kekuatan penuh mampu membakar dan membumi hanguskan rumah-rumah komunitas Papua yang minoritas, bahkan orang-orang transmigrasi ini berani-beraninya meminta orang Papua untuk tinggalkan tempat dan pindah ke tempat lain diluar wilayah tersebut. contoh kasus seperti peristiwa yang terjadi di Arso beberapa bulan lalu).
Pada hal orang asli papua sudah sedikit dan tetap miskin diatas kekayaan alam yang melimpah, berita menaik di Cendrawasih pos pada tanggal 28 oktober 2014, menyebutkan bahwa di kabupaten jayawijaya wamena 4.350 orang postfif terinfeksi HIV/AIDS.
Pada tanggal 30 oktober 2014 pemda merauke mengatakan bahwa jumlah orang asli di merauke sudah sedikit yaitu hanya 40% sedangkan selebihnya orang pendatang. Kemudian beberapa bulan sebelumya Walikota jayapura mengatakan melalui media masa bahwa, jumlah penduduk di kota jayapura orang Asli Papua lebih sedikit dibandingkan orang Non papua alias pendatang, maka perlu ada pendataan ulang.
Dilihat dari populasi jumlah penduduk orang asli Papua sudah sedikit, sesuai dengan data tahun 2011 orang ali Papua secara keseluruhan hanya 1,5 juta jiwa dari sorong sampai merauke, jumlah angkah kematian tinggi dibandingkan jumlah kelahiran. Pembunuhan dan pemusnahan ras Melanesia di Papua barat dilakukan secara Masif dan terstruktur, salah satu contohnya program KB. Walau demikian pemerintah pusat terus memaksakan kehendaknya untuk mendatangkan orang jawa ke papua sesuai dengan program transmigrasi oleh mentri tenaga kerja.
C. Pemekaran Adalah Ancaman
Pemekaran Daerah Otonomom Baru Membuat pemerintah daerah punya energi terkuras untuk bangun infrastruktur, sistem pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan, buka markas TNI, markas Polisi, markas AU, AL, dan satuan-satuan militer lain. Menciptakan raja-raja kecil alias koruptor-koruptor baru, tanpa memperhatikan kebutuhan rill rakyat tertindas
; Pemekaran buat fokus negara dan pemerintahan saat ini pemekaran dan infrastruktur atau pembagunan secara fisik, seharusnya pembagunan manusianya, pembagunan manusianya tidak pernah diperhatikan namun yang terjadi adalah pembagunan fisik. Jika pemerintah utamakab pemekaran dan pembagunan fisik dan menguras sumber daya alam setempat tanpa memperhatikan indeks Manusianya. Jika demikian pembagunan dan pemekaran untuk siapa ?
Tentu pembagunan infranstruktur akan mebuka isolasi wilayah memudahkan sentuhan tagan langsung pemerintah tapi, tanpa memperdayakan masyarakat setempat yang terjadi masyarakat pribumi disinkirkan sehingga masyarkat setempat tidak mampu bersaing dalam segala bidang. Maka hasil pemekaran diisi oleh orang luar yang datang memiliki keterampilan persiapan SDM yang memadai dan Modal yang besar. Tentuk kita tidak bisa punggiri dan tau bahwa, untuk membangun infrastruktur dan birokrasi; Ini strategi intelijen kuno, dan bodoh yang masih digunakan pemerintah hingga saat ini, yaitu, buat orang Papua bodoh, malas, tak berpendidikan, dan agar tak bisa "melawan" secara "intelektual" -- Cara2 ini dipakai juga di daerah Afrika yang kaya akan sumber daya alam);
Jangan lupa (atau kalau belum tahu, saya kasi tahu), Jokowi ini bonekax Megawati; Buktinya, coba anda lihat, Pemekaran Propinsi Papua Barat, dan beberapa Kabupaten di Papua - Walau dianggap ilegal dan mendapatkan penolakan dari rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua, dan juga DPRP ditahun 2004 - toh tetap disahkan oleh ibu Megawati yang saat itu menggantikan Gus Dur menjadi presiden;
Apakah Megawati bekerja sendiri? Tidak! Ada pembisik2 yang terkenal lihai, dan jahat; Kedua orang yang saya tahu adalah latar belakang intelijen dan politik internasional; Mereka tahu bagaimana buat "orang Papua" tetap bodoh, termarginal, dan tak berdaya; Dua orang itu adalah Sabam Sirait dan Hendropriyono.
Dua orang ini otak dibalik semua program Megawati saat itu (dan saya duga Jokowi saat ini); Sabam dan Hendropriyono mengerti, bagaimana buat front kesatuan dan persatuan orang Papua tumbang; Mereka tau bagaimana buat orang Papua ribut dengan "pembagiaan" kursi dan jabatan dalam sebuah wlayah pemekaran. Mereka tau buat orang Papua "sibuk kerja ini dan itu" dan tidak berbicara untuk hak politik dan kedaulatan sesungguhnya; Mereka dua,( sy dengan ada beberapa orang di CSIS juga bantu) menjadi otaknya.
Tapi orang-orang semacam Sabam dan Hendropriyono kerja tidak sendiri; ada kaki tangan dari Papua yang bisa diajak jadi mitra alias rekan kerja untuk kacaukan Papua; Orang-orang dari Papua ini kelompok yang dibuat agar gila dengan uang, jabatan, kedudukan, perempuan, kemewahaan, dan ego yang sangat besar;
Contoh dalam kasus pemekaran Propinsi Papua Barat, ada Jimmy Demianus Idjie (Anggota DPR RI dari Papua Barat), Bram Ataruri (Gubernur Papua Barat), Yoseph Auri (Ket DPRP PB), Robet Nauw (Wakil ketua), dan ada beberapa tokoh adat (siluman) di Papua Barat; Orang diatas akan dibuat "nyaman" dan "kenyang" oleh orang2 semcam Hendroypriyno dan Sabam Sirait: Untuk capai ambisi pemekaran Papua Barat, Teluk Wondama (atau Wasior) yang jumlah pendudukx hanya sekitar 11.000 orang bisa di dongkrak sampai 30 ribu (agar syarat pemekaran sebuah propinsi tercapai);
Contoh lain, dalam kasus mematahkan kampanye dan diplomasi internasional Papua (forum Melanesia Spearhead Group), ada orang-orang PAPUA yang dpakai untuk memuluskan kepentingan orang2 semacam Sabam dan Hendro, seperti Albert Yoku, Nick Messet, dan beberapa orang Papua di Kemenlu. Artinya, orang-orang semacam Sabam dan Hendro tau, ada sekelompok "budak-budak" dari Papua yang bisa dipakai untuk buat orang Papua terus "bakalai" dan dibuat menerima sebuah program yang sebenarnya menghancurkan orang Papua sendiri.
Saya kembali lagi ke JOkowi, walapun saat ini kita tahu Jokowix presidennya, tapi Megawati, Sabam Sirait, dan Hendropriyono masih ada bukan??? Bahkan saat itu Hendropriyono ditunjuk oleh Jokowi untuk jadi dewan penasehat atau dewan pengawas di Tim Transisi Jokowi-JK;
Sabam Sirait dimana? Seorang kawan di Tim Transisi beritahu, adalah Sabam Sirait yang "menyetir" Andy Widjajanto, Rina Soemarno, dan Hasto Kristanto; Termasuk dalam penyusunan Kabinet. Siapa Sabam Sirait, ayah "angkat" Megawati; Orang ini yang "ajak" Megawati untuk gabung ke PDIP, dan sekarang jadi "nyonya" besar di Partai pemenang pileg di Indonesia ini.
Terbukti sekali, Jokowi mendengar bisikan Mega, Sabam, dan Hendro, dengan dua program utama Transmigrasi dan Pemekaran. Kebijakan lain yang akan dijalankan Jokowi adalah pemekaran Kodam, Polda, dan bahkan beberapa kabupaten/kota yang belum ada "organisasi" militernya, termasuk Polisi, akan dibangun secepatnya.
Jabatan Menkopolhukam yang dijabat oleh pensiunan Angkatan Laut (AL) hanya mau cuci dosa saja, dan mau katakan kepada rakyat Papua, dan juga masyarakat internasional, "ANGKATAN DARAT" sudah dimasukan ke barak alis tak mengambil peran; Apa benar demikian? Tidak! Semua "otak-otak" yang "mengarahkan" Jokowi adalah jenderal-jendral jahat yang berasal dari AD, dan punya pengalaman buruk, dan melakukan kejahatan HAM, termasuk yang juga membunuh bapak HAM, Munir;
D. Ekonomi Asean
Situasi regional yang sangat mengancam Nasib Masa depan orang Papua adalah era perdagangan bebas di kawasan Asia yang disebut Asean Free Trade Area (AFTA) yang akan diberlakukan tahun 2015. Indonesia akan menjadi target pasar bebas Negara-negara yang memiliki modal besar seperti AS, China, dan Negara-negara ASEAN yang lain. West Papua tentu akan menjadi tujuan pasar atau target investasi besar-besaran dari Negara-negara luar.
Indonesia akan memberikan jaminan regulasi bagi pelaku ekonomi global yang akan bergerilya di Papua. Tujuan AFTA adalah menciptakan kesejahteraan di wilayah Asia Tenggara, sehingga AFTA mengharuskan Indonesia membersihkan gangguan yang menghalangi di wilayah perdagangan bebas seperti di Papua. Oleh karena itu, jangan kaget bila pemekaran dan pembangunan infratruktur terus dipaksa, separatis harus dibasmikan, masyarakat adat harus digusur demi AFTA, dll. Artinya, konflik politik di Papua akan dipadamkan sedemikian rupa demi perdagangan bebas.
Indonesia terus berupaya mendorong kerja sama perdangan di Wilayah Pasifik, khususnya Melanesia. Mereka akan berupaya mendorong Negara-negara Melanesia untuk masuk dalam zona perdagangan ASEAN. Ini juga taktik Indonesia dalam menghalau dukungan Negara-negara Melanesia terhadap West Papua.
E. Situasi Politik Indonesia
Situasi Indonesia sangat berkaitan dengan posisi perjuangan kita. Situasi perjuangan West Papua terkait erat pada: 1) Masa Transisi SBY ke Jokowi dan prediksi penanganan Papua dalam kepemimpinan Presiden Jokowi nanti; 2) Sandiwara Otsus dan Otsus Plus di Jakarta; 3) Penguatan pertahanan militer RI di Kawasan teritori West Papua. 4) serta wacana Presiden SBY menjadi Sekjen PBB.
Pertama, massa kepemimpinan Jokowi-JK akan dihalangi oleh koalisi partai oposisi “Merah Putih”. Jokowi tidak akan lari dari keputusan parlemen dalam mengambil kebijakan terhadap persoalan West Papua. Partai-partai Orde Baru yang yang berafiliasi dalam Koalisi “Merah Putih” akan tetap mempertahankan status quo dari praktek penjajahan di West Papua yang sudah berlangsung dari jaman Orba. Lantas, apakah Jokowi-JK akan melakukan dialog Jakarta-Papua seperti yang diharapkan banyak pihak di Papua?
Pertanyaan itu belum tentu sebab kembali lagi pada poin bahwa di Republik ini masih terdapat barisan garis keras, ultra-nasionalis, dan kaum fundamentalis muslim yang menginginkan Papua hancur.
Kepentingan mereka kini berada di Parlemen (DPR-RI). Artinya, pendekatan dialog, pendekatan kesejahteraan, dan model pendekatan lain yang akan dilakukan oleh Jokowi-JK tidak akan banyak menghasilkan harapan bagi perjuangan Papua Merdeka. Yang memprihatikan adalah kekalahan Prabowo akan memacu dirinya berupaya menjaga dan memburuk situasi West Papua.
Intinya, Jokowi akan berupaya menutupi konflik politik West Papua dengan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan. Rakyat akan terus dikondisikan dalam program kebijakan ala Jokowi. Ini menjadi ancaman gerakan perlawanan yang berbasis massa.
Kedua, 10 Tahun kepemimpinan SBY, Otsus digantung dan dipeti-es-kan. Lukas Enembe sepertinya mengemis Jakarta agar menambah kewenangan melalui Otsus Plus. Isu Papua Merdeka digadaikan untuk meloloskan draf yang dikirimkan ke Jakarta. Namun, Jakarta sangat hati-hati dan menyunting hampir semua kewenangan yang diajukan dalam Otsus Plus. Artinya, Jakarta sudah tidak ada niat eksistensi orang Papua dipertahankan melalui Otsus, apalagi kecurigaan Jakarta yang sangat besar terhadap Otsus di West Papua. Bila Otsus saja begitu, tentu saja perjuangan Papua Merdeka tidak akan dikompromikan oleh Jakarta. Tentu saja, Jakarta ingin Papua dihancurkan agar dikuasai sepenuhnya oleh mereka.
Ketiga, Bicara lain main lain sudah menjadi budaya Jawa. Selama Presiden RI orang Jawa sikap itu akan tetap diterapkan di West Papua. Artinya, sama seperti SBY, Jokowi dalam penanganan Papua akan banyak menawarkan dan menjanjikan program kebijakan yang membuat orang Papua terlena. Sambil orang Papua terlena, Jokowi akan melanjutkan program penguatan keamanan maritim dengan penguatan dan penempatan alustista (alat militer) dan perluasan Teritori Militer di sepanjang wilayah West Papua.
Papua akan menjadi wilayah yang sangat diproteksi dengan kekuatan militer penuh. Sementara, program pembasmian pejuang dan perjuangan Papua Merdeka akan semakin massif. Semua efek yang ditibulkan dari pendekatan militeristik akan ditutupi dengan wacana dan retorika khas Jawa yang pandai yakni: Jakarta sedang membangun Papua. Kondisi ini akan lebih di dukung lagi karena prospek investasi global semakin dibuka aksesnya dalam masa kepemimpinan Jokowi-JK di West Papua. Mau tidak mau, mereka akan membasmi perjuangan demi pengamanan investasi asing.
Keempat, SBY menjadi figur yang disegani sementara ini di Wilayah Asia Pasifik. Banyak organisasi internasional akan menawarkan dirinya pada posisi-posisi penting di kanca internasional. Kepiyawaian retorika SBY dalam politik luar negeri menarik perhatian dunia. Media menguak dirinya pantas menjadi Sekjen PBB. Dalam hubungannya dengan Papua, SBY dianggap telah mengamankan konflik Papua. SBY telah menjalin hubungan baik dengan Negara-negara Asia Pasifik. Papua dianggap sebagai masalah internal. Promosi Indonesia sebagai Negara demokrasi membuat dunia tutup mata terhadap Papua yang terus bergejolak.
West Papua
Faktor kolonialisme dan kapitalisme menjadikan wilayah West Papua saat ini dalam posisi yang darurat. Papua sebenarnya darurat, tetapi orang Papua belum membuka mata dan sadar pada realita. Terlena dalam agenda-agenda kolonialisme Indonesia. Penindasan yang sangat massif, sistematis dan terkoordinir dijalankan oleh kolonialisme Indonesia.
Lihat saja pemekaran yang menjamur (saat ini Pemprov sebanyak 20 kabupaten dan 2 Propinsi pemekaran sendang digodok di Jakarta), konflik Pilkada, droping migran pendatang, pencurian SDA besar-besaran, pembunuhan sistematis, dan lain-lain. Semua ini berada dalam satu program operasi intelijen Indonesia. Ini nyata kita lihat setiap saat. Sebenarnya situasi hari ini harus menjadi lonceng kematian bagi bangsa Papua. Bila kita susun semua bentuk penindasan, tentu sangat banyak.
Orang Papua terbagi dalam 4 kelompok yakni: Orang Papua yang sedang berjuang Papua Merdeka, Orang Papua yang sibuk kerja dan lupa pada realita, Orang Papua yang bekerja sama dengan kolonial untuk hancurkan Papua, dan orang Papua yang ingin Papua maju dalam bingkai NKRI. Semua golongan orang Papua ini sebenarnya –sadar atau tidak- sedang menghadapi satu situasi darurat bersama yakni mati punah dan dikuasai oleh pendatang Indonesia.
Perjuangan ini harus terus berjalan, walau setiap saat kita tertimpa duka. Kita tidak perlu terbawa dalam suasana sedih yang melemahkan jiwa patriotisme kita. Kita tidak akan terus menangisi penderitaan perjuangan. Tentu, kita tidak mau terus menerus menerima gempuran penguasa kolonial Indonesia. Kita harus terus berjejer dalam barisan perlawanan, sambil memperkuat simbul-simbul perlawanan. Serangan musuh hari ini merupakan hasil dari perlawanan real dan maju yang kita lahirkan. Kita tidak lagi berada pada titik yang main-main dan biasa-biasa. KNPB dan Penjajah Indonesia berada pada tingkat perlawanan yang tinggi. Tentu saja, kita tidak akan tinggal diam untuk menepati janji kita terhadap rakyat dan bangsa Papua bahwa “kita harus mengakhiri”.
Pentingnya Pembacaan Situasi
Perjuangan tanpa membaca situasi adalah sama seperti orang buta dan tuli memimpin perjuangan. Setiap gerakan perjuangan yang kita lakukan harus dilandaskan pada pembacaan dan analisa situasi yang benar dan terukur.
Pejuang Papua Merdeka yang tidak berlandaskan pada pembacaan situasi hanya akan menjadi destruktor (perusak) perjuangan Papua Merdeka.
Kita harus membaca situasi global (internasional), situasi regional (kawasan), situasi indonesia, dan West Papua. Dengan pembacaan yang tuntas kita akan mampu menempatkan perjuangan pada posisi yang strategis dan taktis. Hanya strategi taktik yang mampu memenangkan pertarungan ini. Selain itu tidak.
Situasi Global (Internasonal)
Perjuangan Papua Merdeka tidak terlepas dari situasi gobal. Konflik West Papua juga bagian dari konflik-konflik lain di planet bumi ini yang terus berlomba mencapai cita-cita dan solusi-solusi. Saat ini, tentu mata dunia tertuju pada konflik-konflik yang menglobal seperti ISIS- Suriah/Irak, Palestina-Israel, Rusia-Ukraina, Libia, Konflik Laut China Selatan, Africa (Ebola), dll. PBB dan negara-negara masih memposisikan fokus kepada konflik Timur Tengah. Konflik West Papua masih belum membuat dunia mengambil perhatian untuk penyelesaian.
Jika roket-roket perang di Timur Tengah bisa mengambil perhatian dunia, bagaimana West Papua yang masih seperti ini bisa mengambil perhatian dunia? Ini berarti bahwa perjuangan Papua Merdeka perlu persiapan kekuatan perjuangan yang baik dan maju. Kita belum bisa secara gegabah melakukan upaya merebut kemerdekaan secara paksa dalam kondisi internal perjuangan yang masih labil.
Diplomasi Internasional kita baru pada kampanye dan pembangunan basis diplomasi. Sementara lobi-lobi di tingkat politisi dunia masih terus dilakukan, belum ada satu negara selain Vanuatu yang memberikan jaminan dan dukungan. Fokus kita di internasional hari ini adalah meyakinkan negara-negara anggota PBB dan negara-negara pemegang hak veto tentang persoalan hukum dan politik West Papua.
Regional West Papua
Setelah Komunike Melanesian Sperhead Group (MSG) tahun 2012 silam di Noumea yang mengakui hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua, dan memending keanggotaan West Papua di MSG, Indonesia terus bergerilya untuk memblokade diplomasi West Papua di Pasifik. Indonesia sedang berupaya menyogok politisi dan pemimpin-pemimpin negara-negara Melanesia. Indonesia juga berupaya menggeser pengaruh Australia dan New Zealand di Pasific Island Forum (PIF) dan MSG. Mereka berupaya memecah belah kesatuan negara-negara Melanesia dan berupaya membawa mereka dalam regional ASEAN.
Sementara itu, untuk keanggotaan West Papua di MSG, pada tanggal 1- 4 Oktober 2014 nanti, pertemuan pemimpin-pemimpin perjuangan West Papua akan berlangsung. Tujuannya: 1) Bersatu dalam satu aplikasi keanggotaan di MSG; 2) Persatuan nasional dan internasional. Saat ini ada 3 organisasi besar yang menjadi fokus persatuan yakni, KNPB/PNWP/FWPC, WPNCL dan NRFPB.
KNPB memberikan solusi persatuan nasional melalui Parlemen Rakyat, yakni lembaga politik PNWP sebagai honai atau dapur bangsa Papua. Lembaga yang bertujuan untuk menampung segala hal yang berkaitan dengan perjuangan bangsa Papua. PNWP bukan baru lahir, ia adalah lembaga politik rakyat yang pertama yakni Nieuw Guinea Raad (Dewan Papua) yang pertama kali lahir di West Papua.
Agenda penting PNWP saat ini adalah mengumpulkan, mengkaji, menguji, merumuskan dan memutuskan Konstitusi Negara West Papua nanti. PNWP telah membentuk Tim yang bertujuan mengumpulkan semua draf-draf konstitusi yang ada di setiap organisasi perjuangan Papua Merdeka.
Penulis adalah Sekretaris Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap tinggal di Holandia/Jayapura West Papua