PM Australia "Dukung" Kebebasan Pers di Papua Barat

Dua wartawan asal Perancis yang ditahan di Papua, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat (Foto: lst)

PAPUAN, Australia –- Sebuah gerakan yang menyerukan Indonesia untuk mencabut larangan pers di Papua Barat telah disahkan oleh Senat, karena dua wartawan asal Perancis akan dipenjarakan melalui proses persidangan.

Media Australia, newmatilda.com, edisi, Kamis (2/10/2014) memberitakan, Pemerintah Abbott telah mendukung gerakan yang menyerukan Indonesia untuk membongkar larangan medianya di Papua Barat, rumah bagi tuduhan meluasnya pelanggaran hak asasi manusia, tapi ada keraguan ini akan sinyal perubahan lebih lanjut untuk kebijakan Australia.

Hal ini sangat sulit bagi wartawan asing untuk mendapatkan akses ke provinsi Papua, yang telah berada di bawah kekuasaan Indonesia sejak akhir tahun 60an. Banyak wartawan asing memasuki negara itu dengan visa turis, menjalankan risiko deportasi atau penjara.

Larangan media dan intimidasi dilaporkan wartawan lokal dan sumber berarti tuduhan berulang pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk asli etnis Melanesia sebagian besar terputus radar internasional.

Awal tahun ini, dua wartawan Prancis ditangkap, sementara film dokumenter dan alat kerja disita aparat keamanan. Keduanya diduga melakukan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan visa turis.

Para wartawan - Thomas Dandois dan Valentine Bourrat dari saluran Perancis Arte - telah dipenjarakan tanpa biaya sejak 6 Agustus lalu. Ada kekhawatiran mereka akan dituduh melakukan spionase, tapi tuduhan resmi tidak akan diletakkan sampai mereka dibawa ke pengadilan.

Penahanan Dandois dan Bourrat telah dikutuk oleh aktivis Papua Barat, dan banyak pihak di seluruh dunia. Tetapi kasus mereka telah gagal untuk membuat berita utama seperti itu dari wartawan Australia Peter Greste, yang dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara di Mesir.

Kemarin, Senator Richard Di Natale mendesak pemerintah Australia untuk meminta pembebasan Dandois dan Bourrat.

Menurutnya, masalah jurnalisme di seluruh dunia berada dibawah tekanan, kasus terakhir adalah penahanan sewenang-wenang wartawan asal Perancis di Papua Barat.

Senator Di Natale kepada New Matilda mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk kembali gerakan. Ini pertama kali pergi ke kantor Perdana Menteri di mana tampaknya ada pertimbangan yang sangat aktif.

"Saya tidak punya harapan pemerintah ini akan mendukungnya jadi itu adalah kejutan besar. Ini adalah pertama kalinya dalam pengalaman saya bahwa setiap gerak pada topik Papua Barat telah berlalu. Dan apa yang membuatnya lebih menarik adalah bahwa gerakan menyerukan kepada pemerintah Australia untuk mengangkat masalah dengan Indonesia," kata Di Natale.

"Jadi efektif itu mendukung panggilan gerak pada dirinya untuk membahas masalah ini baik saat ini atau berencana untuk terlibat dala diskusi dengan Presiden baru."

Menteri Luar Negeri The Gillard pemerintah Bob Carr membuat beberapa pernyataan yang kuat mengkonfirmasikan dukungan Australia terhadap kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Pada bulan Agustus, Ms Bishop menandatangani perjanjian dengan Jakarta terkait hubungan diplomatik dengan Australia.

The Sydney Morning Herald hari ini melaporkan, gerakan bisa resiko menghina Indonesia lagi. Tetapi Presiden SBY yang bakal mengakhiri masa pemerintahan, punya catatan buruk atas masalah hak asasi manusia di provinsi Papua dan Papua Barat.

Kasus terakhir dari kunjungan SBY ke Papua beberapa waktu lalu adalah pembunuhan aktivis kemerdekaan Papua Barat Martinus Yohame. Dalam kejadian itu, tubuhnya diisi dalam karung ditemukan mengambang di laut dekat Pulau Dom Sorong.

Walaupun pemerintah Indonesia menjamin ada perubahan dalam kebijakannya, namun Nick Chesterfield, editor Media Papua Barat, mengatakan, ia ragu-ragu akan hal itu terjadi di tanah Papua.

Dikatakan, janji pemerintah Indonesia menghapus larangan wartawan melakukan liputan di Papua, akan sulit karena keberadaan militer tidak menunjukkan itikad yang baik.

MARSELINO TEKEGE

Sumber : www.suarapapua.com