Aksi Masa KNPB Menuntut Referendum Di PApua |
Media papua edisi selasa, 21/oktoberr/2014. Lma (Lembaga Masyarakat Adat) papua barat maurids saiba,”
KESEJATAHAN LEBIH PANTAS DARI REFERENDUM”.
“Yang paling dibutuhkan adalah kesejatrahan bukanya referendum. Masyarakat papua butuh bebas dari kemiskinan, kebodohan dan korupsi” senin(20/10) .
Menurutnya kesejahteraan merupakan hal yang paling dibutuhkan, sehingga ini menjadi agenda penting dalam setiap aspek dan golongan. Untuk itu, masyarakat diajak untuk bergandengan tangan dan menuntut kesejahteraan yang lebih baik. “Yang harus disikapi,bagaimana membangun partisipasi dalam menyuarakan kesejahtraan masyarakat adat, melalui kebiyakan pemerintah” terangnya.
Yang dipertanyaannya adalah,sejak peper 1963 hingga kini usia 52 tahun kami rakyat west papua diintegrasikan kedalam wilayah kesatuan republik indonesia karena kepentingan politik, NKRI dibawah kerja sama pihak asing amerika FT.FI belanda,dan bahakan PBB. Sehingga harus dipertangung jawabkan oleh pihak tersebut.
Sebenarnya, apa pungsi dari LMA itu sendiri. Yang jelas menaugi,melindungi dan mengaspirasikan suara masyarakat itu sendiri kok,”aneh....beberapa bulan yang lalu masyarakat asli dan pendatang berkelai,korupsi,pembunuhan almarhum yohanes yohame,dan beberapa kasus lainnya di papua barat kok LMA duduk diam sekarang LMA mulai angkat taring tantang KNPB.
KNPB NILAI HASIL PEPERA 69 CACAT HUKUM
Media Papua Edisi Rabu 22/10/2014.
KNPB wilayah manukwar ,Alexander nekenem,menyatakan,wilayah Papua Barat dalam NKRI, belum final/sah secara politik, maupun Hukum ,berdasarkan hukum Internasional pasalnya, hasil PEPERA 1969 penuh manipulasi dan cacat hukum. Pemerintah Indonesia dinilai menduduki wilayah Papua secara ilegal. “selama kurang lebih 50 tahun ,Indonesia menyiksa dan membunuh kami (rakyat papua). Militer Indonesia telah menewaskan lebih dari 500.000 orang papua,baik pria,wanita dan anak-anak,” selasa(21/10) Menurutnya, kekuasaan indonesia terhadap Papua Barat semata berdasarkan pada ancaman sehingga kemerdekaan(referendum) yang dituntut oleh rakyat papua,bukan soal kesejahtraan atau soal pembangunan( makan minum).melainkan kemerdekaan yang diinginkan adalah memisahkan diri dari NKRI.
Pelangaran HAM yang dilakukan pihak militer,yang hingga kini belum dituntaskan dengan baik. Alex jua menghimbau semua masyarakat pribumi papua barat,jika saat ini masalah Papua sudah masuk ke cacatan PBB.
Pada kesempatan yang sama, alex menepis pernayaan ketua LMA provinsi papua barat,Maurids Saiba, seperti yang telah diutarakan oleh maurids pada edisi 21/10/2014.”kami sayangkan pernyataan itu,karena masalah papua tidak bisa dikaitkan dengan kesejahtaan atau pembangunan. Papua sudah kaya secara alamia dan oleh karena itu referendum adalah solusinya,” ujarnya ditambahkan ,LMA sebagai salah satu lembaga yang menerima dana otsus sehingga jangan menyalagunakan kewenagan yang dipercayakan.
MEMINTA KAPOLRES MANOKWARI UNTUK MENANGKAP DAN MENINDAK TEGAS KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB).
Media papua edisi kamis 23/10/2014. Manokwar, Ketua LMA Papua Barat, Maurids Saiba , Alasannya ,KNPB dinilai berupaya menghasut dan memprovokasi masyarakat dengan isu referendum yang tidak pasti.
Tidak hanya itu,LMA PB juga mendesak KNPB untuk angkat kaki dari Papua Barat jika kehadirannya hanya untuk mengacaukan situasihttps://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=4270609827754402367#editor/target=post;postID=7446218878332203283 di wilayah Papua Barat. Dalam jumpa pers yang digelar rabu (22/10),Maurids mengak,pihaknya akan mencari tahu keberadaan KNPB di manokwari. Jika hadir demi kepentingan pekerjaan diharapkan melakukan hal-hal yang baik. Sebaliknya ,jika melakukan hal yang kurang baik ,sebaiknya angkat kaki dari Papua Barat. “jangan provokasi masyarakat dengan isu referendum karrena belum ada indikator yang yang tepat. Hal ini justru akan merusak harkat dan martabat orang papua.” Tegasnya.
Jika ada hal lain yang hendak disampaikan,kami akan undang untuk bertatap muka,” sebutnya sembari menambahkan KNPB tidak memiliki parameter untuk menolak kesejahtaan dan meminta referendum.
LMA PB MINTA POLISI TANGKAP KETUA KNPB
Media cetak : Cahaya Papua edisi kamis 23/10/2014. Kamis 23 oktober 2014.
Manokwari ketua lembaga masyarakat adat (LMA) propinsi papua barat Maurits Saiba menuntut polres Manokwari menangkap, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Manokwari beserta Anggotanya. LMA menilai KNPB di Manokwari kerap menjadi kekacauan dan mempengaruhi Masyarakat Pribumi papua barat untuk mendukung referendum sebagai jalan menuju kemerdekaan bangsa papua barat.
KNPB Wilayah Manokwari diharapkan tidak membicarakan kemerdekaan di papua barat. Ini wilayah teritorial adat Doberai dan Domberai yang masuk wilayah LMA Papua Barat “ kata saiba kepada wartawan dalam Jumpa Pers di kantor LMA PB di Manokwari kemarin Rabu 22 Oktober 2014. Dalam Perpektif LMA, Tuntutan REFERENDUM dan aksi Anarkis bisa mencederai undang-undang. Selain itu LMA berpendapat bahwa kebutuhan rakyat papua saat ini adalah kehidupan yang sejahtra agar generasi muda tidak mengalami ketertinggalan. Katanya lagi. (NTI)