Aktivis HAM Nilai Ryamizard Ryacudu Tak Pantas jadi Menteri Pertahanan

Presiden Jokowi dan Ryamizard Ryacudu (Foto: Ist).

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com --- Sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah keliru memilih Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, karena yang bersangkutan selama ini anti pada demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

 
Dorus Wakum, aktivis HAM di Papua, dalam siaran pers yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com menyatakan, Theys Hiyo Eluay, pemimpin politik rakyat bangsa Papua Barat pernah diculik dan tewas ditangan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Indonesia saat Ryacudu menjabat sebagai Kepala Stad TNI AD.

“Kopassus saat berada dibawah komando pak Ryacudu, jadi beliau juga yang mengkoordinasikan pembunuhan Theys Eluay, jadi kami anggap dia (Ryacudu) ikut bertanggungjawab atas pembunuhan Theys, dan tidak pantas jadi Menteri Pertahanan,” ujar Dorus.

Menurut Dorus, Ryacudu juga dalam berbagai pernyataan di media massa menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan Theys Eluay adalah pahlawan, karena itu tidak perlu dihukum apalagi dilakukan pemecataan.

“Ryacudu jelas berpikir bahwa atas nama NKRI, orang Papua boleh dibunuh, karena itu dia berikan penghargaan kepada para anggota Kopassus yang membunuh Theys. Kelihatan sekali kalau orang ini anti demokrasi dan HAM, karena itu kami nilai tidak pantas Jokowi memilih dia,” tegas Dorus.

Sementara itu, Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch (HRW) untuk Indonesia mengatakan, penunjukan Ryacudu sebagai Menteri pertahanan cukup membingungkan.

"Bila ingat keinginan Presiden Jokowi membangun Papua, termasuk membuka isolasi Papua terhadap wartawan independen maupun bangun kesehatan dan pendidikan di Papua, maka kenapa harus memilih Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan, ini sangat membingungkan."

“Keinginan Jokowi hanya bisa terjadi bila dilakukan reformasi terhadap birokrasi di Papua, baik sipil maupun militer. Sikap Ryacudu, yang memuji para pembunuh Theys Eluay sebagai pahlawan, tentu saja, bertentangan dengan semangat reformasi," kata Andreas.

Lanjut Andreas, dirinya berharap Ryacudu bisa membuktikan bahwa dia bukan Ryacudu yang lama, yang mengerahkan pasukan ke depan Istana Merdeka pada Juli 2001.

“Ryacudu tidak boleh paranoid terhadap kebebasan orang Papua bicara dan nyatakan aspirasi politik secara damai,” tegas Andreas.

Sebelumnya, sejumlah aktivis meragukan komitmen Jokowi menyelesaikan persoalan Papua secara damai karena memilih Ryacudu, yang notabene anti HAM dan demokrasi saat menjabat sebagai Jenderal TNI. (Baca: Akui Pembunuh Theys Eluay Sebagai Pahlawan, Kini Ryamizard Menteri di Kabinet Jokowi-JK).

OKTOVIANUS POGAU

Sumber :  www.suarapapua.com