Pages

Pages

Jumat, 12 September 2014

POSISI BUDAYA PAPUA DI ERA GLOBALISASI

Diakon Honaratus Pigai Pr
 Oleh: Honaratus Pigai

Di zaman sekularisasi, posisi kebudayaan Papua mengalami kemunduran yang drastis. Masyarakat adalah pemegang kebudayaan, mulai termarginalisasi. Bahkan nilai-nilai kehidupan pun ikut tergusur. Mereka belum mendapat pengakuan oleh pemerintah. Padahal eksistensi budaya perlu mendapat pengakuan, agar menekan konflik yang terjadi. 

Posisi Kebudayaan Papua
Budaya Papua di era Globalisasi mengalami kemunduran yang drastis. Budaya Papua semakin termarginalisasi. Orang tidak lagi menggangap budaya sebagai identitas dirinya, namun menganggap kuno, sehingga harus dimusnahkan. Ini karena orang Papua lebih senang menjalani hidup dengan budaya luar.
 
Tanggal 9 Agustus 2007 bertepatan dengan hari Masyarakat adat sedunia, Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan, mengemukakan tiga persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat. Pertama, berlangsungnya kolonialisasi intern di wilayah adat dengan berorientasi kepentingan orang tertentu. Kedua, masyarakat mengalami eksploitasi sumber daya alam. Sebenarnya masyarakat adat berwewenang mengatur sumber daya alam. Namun semuanya diatur sewenang-wenangnya oleh pemerintah saja, tanpa mempertimbangkan untung dan rugi dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, masyarakat adat dipaksa budaya luar dan dipaksa meninggalkan budayanya. Menyangkal kepercayaan yang telah lama dianutnya. Akhirnya budaya global merampas budaya asli, sehingga budaya asli terkikis. 
 
Pemerintah menjunjung tinggi dan memperkenalkan budaya Papua kepada dunia. Namun yang terjadi adalah proses pembiaran terhadap budaya sangat kental. Karena itu, posisi budaya Papua berada di persimpangan jalan menuju kepunahan. Budaya Papua mengalami desentralisasi yang berdampak pada krisis identitas. 
 
Oleh karena itu, tidak dipungkiri bahwa daya serap masyarakat adat terhadap budaya global lebih cepat dari pada budaya lokal. Buktinya dapat disaksikan gaya hidup berpakaian, berbahasa, informatika dan komunikasi, sudah berubah. Maka, posisi budaya Papua berada dalam bahaya pemusnahan. Cepat atau lambat budaya akan musnah.

Fenomena Globalisasi

Di era Globalisasi yang diboncengi neoliberalisme dan modernisasi, manusia semakin mengenal dunia pengetahuan dan teknologi tanpa batas. Budayanya dilupakan. Banyak kaum intelekual, berambisi menduduki suatu jabatan. Menawarkan diri pada instansi tertentu. Bekerja pada instansi pun terjebak oleh instan. Situasi ini hanya mengejar sekertas rupiah. Ia sebagai manusia yang berbudaya terjebak oleh kesenagan sesaat, sehingga mereka lupa akan budaya dan adatnya. Masyarakat lokal Papua kurang lagi menghayati budayanya sebagai identitas dirinya. Malah budayanya dianggap kuno, tidak bernilai lagi. Padahal kekayaan hidup ada dalam budaya.
 
Dalam kerangkan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, selalu berorientasi dengan harapan bahwa Papua harus berubah dari ketertinggalan. Ini sangat mudah didenungkan oleh pemerintah, demi membangun Papua. Mereka tidak mempertimbangkan budaya Papua yang sedang termarginalisasi. Pemerintah tidak mengingat pelestarian budaya yang semakin punah. Sebenarnya tujuan Otonomi Khusus perlu melestarikan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk budaya. Hal ini tidak terlaksanakan dengan tuntas. Otsus sepertinya tidak menjamin kehidupan budaya Papua. Malah dengan adanya Otsus budaya Papua semakin hancur. 
 
Budaya Papua berada dalam tekanan bahaya. Selain Otsus di Papua, adanya pemekaran di seluruh pelosok tanah Papua mengurung orang asli Papua tidak banyak bergerak bebas. Bahasa asli/daerah dan pakaian adat semakin punah, apalagi dirinya sendiri sangat terkurung oleh budaya luar. Masyarakat adat seluruhnya terjebak dengan budaya luar, sehingga budaya dilupakan begitu saja. Akhirnya orang Papua terjebak dengan nilai-nilai budaya luar. Minum mabuk, pemerkosaan, pencurian dan kriminlitas. Orang Papua tidak memiliki pegangan hidup lagi. 
 
Resiko Globalisasi
Masyarakat yang berbudaya menjadi korban di segala bidang. Entah hidup baik, entah tidak. Semuanya dibarengi korban di atas tanahnya sendiri. Mulai luntur pula spritualitas keagamaan dalam budaya-budaya. Bergesernya nilai-nilai budaya, masyarakat dari pedesaan ke arah perkotaan. Karena itu, mulai menipisnya budaya tradisional. Memudarnya pendidikan non-formal kepada kaum muda. Akibatnya, anak-anak muda terjebak dalam lingkungan setan. Dan berkurangnya memahami makna dan nilai filosofi budaya, yang telah berakar dalam budaya. 
 
Orang muda tidak lagi memiliki pedoman hidup, yang memadai. Karena itu, orang Papua hidup sebagai orang tidak berbudaya dan atau orang yang tidak berpendidikan. Ia hidup sesuai dengan kehendaknya dengan bersenang-senang. Akibatnya orang kehilangan harga dirinya sebagai orang Papua. Ini yang biasanya membawa kerusakan nama Papua. 
 
Penghargaan terhadap nilai budaya, solodaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta dirasakan semakin terkikis. Resiko dan pembiaran pemerintah ini yang harus ditanggung secara bersama, terjadi ketimpangan sosial. Akibatnya orang kehilangan harga diri. Ketimpangan ini harus diakui, sebagai proses pembiaran, yang mengikis budaya orang asli Papua.
 
Pelestarian Budaya
Budaya Papua yang semakin terkikir ini, dapat membawa orang Papua kepada kepunahan. Nampak bahwa orang Papua sedang dan akan punah. 
 
Orang Papua harus mengakui bahwa dirinya adalah berbudaya. Identitasnya adalah berbudaya. Dalam hidupnya harus menggunakan akal dan hati, agar menyadari dirinya sebagai manusia berbudaya. Tanpa kesadaran akan kehilangan identitas diri. Sebagai orang Papua harus tahu dan sadar akan dirinya. 
 
Pemerintah, tokoh masyarakat, adat, agama dan LSM perlu bekerjasama dalam menjamin kesadaran ini. Perlu mendukung budaya orang Papua. Tidak membiarkan budaya musnah, karena jika budaya musnah sama saja dengan orang Papua sedang musnah. Hal ini segera diperhatikan.

Penulis Adalah Aktivis Kemanusiaan Papua Barat