 |
| Ilustrasi Aktivis KNPB Manokwari yang di Tanah dalam Penjarah Kolonial Indonesia dan Jurnalis Internasional yang di Tanah di Kapolda Papua (foto, Kobogaunews/WK) |
KOBOGAUNEWS, Internasional - Asosiasi Papua Barat Australia [AWPA]
meminta kepada Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengenai peristiwa tindakan
keras terhadap kelompok masyarakat sipil / Jurnalis baru-baru ini di Papua
Barat. Rabu, (14/8/2014). Malam.
Media
rilis AMPA kepada www.kobogaunews.com “
AWPA mendesak Menteri Luar Negeri untuk menyuarakan keprihatinan dan situasi
hak asasi manusia yang memburuk di Papua Barat dengan Pemerintah Indonesia dan
Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo.
Joe
Collins dari AWPA mengatakan, "Telah ada tindakan keras oleh pasukan
keamanan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil di Papua Barat dan khususnya
di Komite Nasional Papua Barat (KNPB)".
Menjelang
pemilihan presiden pada 9 Juli, kelompok masyarakat sipil telah menyerukan
boikot damai pemilu. Namun, pasukan keamanan menangkap banyak aktivis Papua
Barat hanya karena ada yang damai mendistribusikan literatur panggilan untuk
memboikot pemilu seperti hak demokrasi mereka.
KNPB
sekarang telah menyerukan untuk memboikot setiap perayaan Hari Kemerdekaan
Indonesia (17 Agustus) dan AWPA khawatir mungkin ada lebih banyak kasus
penangkapan dan penyiksaan terhadap aktivis damai.
Sudah
dua anggota KNPB, Robert Yelemaken dan Oni Weya, yang merupakan mahasiswa
ditangkap dan dipukuli pada 8 Agustus. Insiden ini terjadi setelah sejumlah
anggota KNPB sedang melukis di dinding menyerukan untuk memboikot perayaan Hari
Kemerdekaan Indonesia di kota Manokwari.
Joe
Collins mengatakan "kami mendesak Menteri Luar Negeri untuk meningkatkan
keprihatinan tentang tindakan keras terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil
yang damai di Papua Barat oleh pasukan keamanan dengan Pemerintah Indonesia.
AWPA
mendesak Menteri Luar Negeri untuk meminta pembebasan tanpa syarat semua taha.{KOBOGAUNEWS/WK/AWPA}
Sumber : www.kobogaunews.com