 |
| Victor F. Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat (Foto: Ist) |
PAPUAN, Jayapura --- Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor F.
Yeimo meminta pemerintah Indonesia tidak memaksa rakyat West Papua
untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia pada 9 Juli 2014
mendatang.
“Saya bertanggung jawab pada seruan boikot pemilu tanpa kekerasan.
Indonesia tidak boleh paksa rakyat ikut Pilpres,” tegas Yeimo, dalam
siaran pers yang dikirim kepada suarapapua.com, Rabu (2/7/2014).
Menurut Yeimo, KNPB juga tidak memaksa rakyat untuk boikot Pilpres,
namun hanya memberitahu agar tidak ikut agenda penjajah yang sedang
menjajah mereka.
“Seruan KNPB sesungguhnya bertujuan menyelamatkan rakyat West Papua
dari pembodohan dan penghancuran demokrasi, yakni hak politik rakyat
West Papua yang terus dieksploitasi untuk melahirkan aktor-aktor
penjajah yang sedang menjajah mereka.”
“Kondisi ini harus ada yang menunjukan solusi, dan KNPB bertujuan
untuk membuka solusi bagi keselamatan rakyat West Papua kedepan, yakni
referendum sebagai ukuran demokrasi yang final,” tegasnya.
Menurut Yeimo, KNPB juga selama ini tidak pernah memerintahkan rakyat dan anggota KNPB untuk menggunakan cara-cara kekerasan.
“Jika ada yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghalangi
Pilpres, itu bukan dari anggota saya, dan KNPB tidak bertanggung jawab,”
tegas Yeimo, yang kini masih mendekam di Lembaga Permasyarakatan (LP)
Abepura, Papua, sebagai tahanan politik.
“Dari dulu sampai sekarang KNPB berjuang secara damai, terbuka dan
bermartabat, oleh karenanya aparat TNI Pori tidak perlu mewanti-wanti,
meneror, mengintimidasi atau menangkap anggota KNPB di seluruh Wilayah
West Papua,” pungkasnya.
Saat ini, lanjut Yeimo, Indonesia dan West Papua sedang berada dalam
perang diplomasi internasional untuk mencari solusi bersama tentang
status politik West Papua.
“Indonesia harus berhenti dari pratek kolonialisme di West Papua,” tambahnya.
Sebelumnya, Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB)
Wilayah La-Pago, Erimbo Enden Wanimbo menolak pelaksanaan Pemilihan
Presiden (Pilpres) di Wilayah Pegunungan Tengah, Papua.
“Referendum harus dilakukan, ini merupakan solusi untuk bebas dari
pembantaian, pembunuhan, intimidasi, terror, pemerkosaan, dan perampasan
hak-hak orang Papua. Kami menyatakan sikap untuk boikot Pilpres 2014.,”
ujarnya kepada media ini, kemarin.
Menurut Wanimbo, selama ini Papua Barat dijadikan sebagai tempat
perburuan babi hutan yang biasa dikategorikan sebagai daerah Operasi
Militer (DOM) oleh aparat keamanan Indonesia.
“Kami TPN-PB mengingatkan kepada Rakyat Papua maupun non-Papua, bahwa
TPN-PB akan melakukan operasi tumpas sampai dilubang batu manapun untuk
mengagalkan Pilpres 2014 di Wilayah Pegunungan Tengah Papua,” tegasnya.
Sebelumnya, Kapolda Papua maupun Pangdam XVII/Cenderawasih dalam
berbagai media massa menegaskan akan menumpas kelompok-kelompok sipil,
maupun kelompok TPN/OPM yang berusaha menggagalkan Pilpres 2014 di tanah
Papua.
OKTOVIANUS POGAU
Sumber : www.suarapapua.com