 |
| Jubir KNPB Bazoka Logo (tengah), dan Ketua I KNPB Agus Kossay (kanan) memberikan keterangan pers (Foto: Agus Pabika/SP) |
PAPUAN, Jayapura --- Setelah melihat dan menyaksikan proses pesta
demokrasi di tanah Papua, baik dalam Pemilihan Umum Legislatif, maupun
Pemilihan Umum Presiden, maka tingkat pemahaman rakyat bangsa Papua
Barat soal demokrasi sangat baik.
“Semua melakukan aksi boikot Pemilu secara demokratis, damai dan
bermartabat. Indonesia perlu belajar demokrasi dari kami," ungkap Juru
Bicara Nasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Bazoka Logo, saat
memberikan keterangan pers di Museum Expo, Waena, Papua, Senin,
(14/7/14) siang tadi.
Menurut Bazoka, Rakyat bangsa Papua Barat sangat sadar, mengerti, dan
tahu asal-usul mereka, sehingga telah menunjukan sikap penyangkalan
terhadap negara kesatuan republik Indonesia.
“Usai Pilpres, situasi tetap aman dan kondusif, dan kita suda lihat
bersama rakyat tidak memberikan hak politiknya. Juga tidak ada yang
melakukan tindakan anarkis dan kriminal.”
“Kenyataan ini berdasarkan laporan pengurus KNPB Wilayah se-Tanah
Papua. Kami menilai proses Pemilu kemarin benar-benar gagal total,”
tegas Bazoka.
Terkait pernyataan pejabat di tingkat Provinsi, maupun aparat
keamanan yang menyatakan Pilpres berhasil, menurut Bazoka, hal itu
merupakan sebuah pembohongan publik.
“Kami meminta pemerintah tidak boleh lagi melakukan pembohongan
kepada pemerintah pusat, dan rakyat, sebab kenyataannya dalam Pilpres
kemarin sikap rakyat bangsa Papua Barat sangat jelas, yakni tolak
berpartisipasi,” kata Bazoka.
Sementara itu, Ketua I KNPB, Agus Kossay menambahkan, Indonesia
sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus
menghargai hak penentuan nasib sendiri rakyat bagsa Papua Barat melalui
referendum.
“Pada hari ini tanggal 14 Juli 1969, awal Indonesia melanggar hak
politik dan hak demokrasi di Papua melalui pelaksanaan Pepera 1969.
Pertama kali dilakukan di Merauke, dan hasilnya cacat hukum dan Moral,”
kata Kossay.
KNPB juga menyinggung tentang penangkapan sewenang-wenang yang
dilakukan aparat TNI, maupun Polri terhadap beberapa pengurus KNPB dan
Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di berbagai wilayah tanah Papua.
“Segera bebaskan mereka tanpa syarat, sebab mereka tidak melakukan
kekerasan dan tindakan kriminal. Mereka tidak menghasut, namun mengajak
untuk tidak ikut Pilpres 9 juli 2014 secara damai dan bermartabat,” kata
Kossay.
Dikatakan, keputusan boikot Pilpres merupakan agenda yang disepakati
dalam sidang tahunan II PNWP, dan telah di instruksikan kepada KNPB
pusat dan KNPB wilayah se-Tanah Papua untuk melakukan mobilisasi
terbuka.
“Kepada pihak kepolisian, harap membebaskan para tahanan tersebut tanpa syarat. Mereka tidak bersalah,” tutup Kossay.
Sumber : www.suarapapua.com