Logo AMP doc. |
AMP Serukan
Kepada Rakyat Bangsa Papua Barat, Kegiatan politik kolonial Indonesia diatas tanah
Papua Barat merupakan aktivitas illegal
dan asing. West Papua yang melingkup Numbai sampai ke Merauke, dari Raja Ampat sampai ke Baliem (Pegunungan
Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi adalah sebuah wilayah koloni baru
dari Indonesia, yang keabsaannya masih belum final
dibawah hukum internasional.
Maka pada
tanggal 09 Juli 2014 bertepatan dengan Pilpres 2014, Rakyat Bangsa Papua Barat tidak
ikut terlibat Pilpres 09 Juni 2014 dan Boikot Pilpres 2014 dengan cara-cara
yang damai, bermartabat dan demokratis serta menggelar pesta demokrasi Hak Menentuan
Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Bangsa Papua Barat (self
determination) melalui referendum sesuai prinsip Hukum internasional, standar-standar
Hak Asasi Manusia dan piagam PBB dijadikan sebagai solusi mutlak.
Tidak ada alasan lain untuk Rakyat Bangsa Papua Barat ikut terlibat dalam pesta demokrasi Pilpres indonesia, 09 Juli 2014 mendatang. Indonesia sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) harus menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan harus taat kepada mekanisme internasional, namun realitanya menyimpang dan mengingkari semua perjanjian internasional untuk hak penentuan Nasib Rakyat Bangsa Papua Barat pada Tahun 1969.
Oleh karena itu, Rakyat Bangsa Papua Barat tak perlu terlibat dalam Pilpres 09 Juli 2014. Indonesia sebagai anggota PBB juga kewajiban untuk melindungi Hak Asasi warganya, maka rakyat Papua Barat tak perlu takut. Tak ada alasan lain untuk takut, Papua Barat memberikan hak politik bagi Rakyat Papua. Pemilihan Kepala NKRI sesungguhnya bukan Presiden Negara Papua Barat Yang Kita Juga Ikut Terlibat (Kami WEST PAPUA Mereka NKRI).
Tidak ada alasan lain untuk Rakyat Bangsa Papua Barat ikut terlibat dalam pesta demokrasi Pilpres indonesia, 09 Juli 2014 mendatang. Indonesia sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) harus menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan harus taat kepada mekanisme internasional, namun realitanya menyimpang dan mengingkari semua perjanjian internasional untuk hak penentuan Nasib Rakyat Bangsa Papua Barat pada Tahun 1969.
Oleh karena itu, Rakyat Bangsa Papua Barat tak perlu terlibat dalam Pilpres 09 Juli 2014. Indonesia sebagai anggota PBB juga kewajiban untuk melindungi Hak Asasi warganya, maka rakyat Papua Barat tak perlu takut. Tak ada alasan lain untuk takut, Papua Barat memberikan hak politik bagi Rakyat Papua. Pemilihan Kepala NKRI sesungguhnya bukan Presiden Negara Papua Barat Yang Kita Juga Ikut Terlibat (Kami WEST PAPUA Mereka NKRI).
Kami Seluruh Rakyat West Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Semarang mengambil Sikap dan menyatakan bahwa:
1.Kami Aliansi
Mahasiswa Papua (AMP) Mendukung
Penuh Sikap Masyarakat Papua Barat dan KNPB Untuk Boikot Pilpres
2014.
2.Segera
Berikan Kebebasan Bagi Rakyat Papua Barat Untuk Menentukan Nasib Sendiri.
3.Kami Aliansi
Mahasiswa Papua (AMP) Tidak Ikut Terlibat Setiap Kegiatan
Politik Ilegal Indonesia di Papua Barat.
Demikian Seruan Kami atas
perhatian seluruh rakyat papua barat kami ucapakan terimah kasih.
SALAM PEMBEBASAN.
SALAM PEMBEBASAN.
Semarang, 04 Juli 2014
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Semarang
Bernardo Boma
Sekretaris AMP KK Semarang