Pages

Pages

Minggu, 13 Juli 2014

AMP, AKAN DEMO MEMPERIGATI "PEPERA 1969" TIDAK DEMOKRASI DI PAPUA

Ilustrasi (foto, www.umaginews.com)
“PEPERA 1969 Tidak Demokratis!!! Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakya Papua Barat”

JAVA-- seruan atau himbauan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pada selasa tanggal 15 Juli 2014 akan melakukan aksi demo turun jalan terkait dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) versi Indonesia yang tidak demokratif manipulatif sistim musawarah yang di lakukan pada 14 juli sampai 2 agustus 1969, 45 tahun yang lalu. 

Isi seruan yang di terima di media ini, pada tanggal 12 Juli 2014 melalui media online jarigan sosial facebook.com/group AMP Jogyakarta bahwa, "Perebutan wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an membawah kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New York Agreement/Perjanjian New York”. Perjanjian ini terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal. Diantaranya Pasal 14-21 mengatur tentang “Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari PBB kepada Indonesia, yang kemudian dilakukan pada 1 Mei 1963 dan oleh Indonesia dikatakan ‘Hari Integrasi’ atau kembalinya Papua Barat kedalam pangkuan NKRI.

Kemudian pada 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di Papua pada tahun 1969. Namun dalam prakteknya, Indonesia memobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka rakyat Papua. Operasi Khusus (OPSUS) yang diketua Ali Murtopo dilakuakan untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) diikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas. Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurun waktu 6 tahun.

Lebih ironis lagi, tanggal 7 April 1967 Kontrak Karya Pertama Freeport McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika dengan pemerintahan rezim fasis Soeharto dilakukan. Yang mana klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia jauh 2 tahun sebelum PEPERA dilakukan. Sehingga sudah dapat dipastikan, bagaimanapun caranya dan apapun alasannya Papua harus masuk dalam kekuasaan Indonesia.

Tepat 14 Juli – 2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan. Dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

Praktek yang kemudian diterapkan Indonesia hingga saat ini untuk meredam aspirasi prokemerdekaan Papua. Militer menjadi tameng yang reaksioner dan kesenjangan sosial/kesejahteraan menjadi alasan untuk menutupi aspirasi kemerdekaan rakyat Papua dari pandangan luas rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.

Dengan Mengingat sejarah perjuagan untuk menentukan Nasib bangsa Papua, Maka dalam rangka peringatan 45 Tahun PEPERA yang tidak demokratis itu, AMP mengajak Kawan-kawan mahasiswa Papua untuk hadir dalam Aksi Demo yang akan dilakukan pada.

Hari/Tanggal    : 15 Juli 2014. Puku: 08.00 WIB. Titik Kumpul   : Asrama Papua Kamasan 1, Jl Kusumanegara, No 119 Yogyakarta. Tema: “PEPERA 1969 Tidak Demokratis!!! Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat” Demikian seruan aksi ini kami buat, atas perhatian, partisipasi dan keterlibatan Kawan-kawan kami ucapkan jabat erat selalu.
Salam pemberontakan!

Humas Aksi

YOSAFAT. S
SUMBER:ONLINE AMP