 |
| Ilustrasi (foto, www.umaginews.com) |
“PEPERA 1969 Tidak Demokratis!!! Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakya Papua Barat”
JAVA-- seruan atau himbauan
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pada selasa tanggal 15 Juli 2014 akan
melakukan aksi demo turun jalan terkait dengan Penentuan Pendapat Rakyat
(PEPERA) versi Indonesia yang tidak demokratif manipulatif sistim
musawarah yang di lakukan pada 14 juli sampai 2 agustus 1969, 45 tahun
yang lalu.
Isi seruan yang di terima di media ini, pada tanggal 12 Juli 2014 melalui media online jarigan sosial facebook.com/group AMP Jogyakarta bahwa, "Perebutan
wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an membawah
kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New
York Agreement/Perjanjian New York”. Perjanjian ini terdiri dari 29
Pasal yang mengatur 3 macam hal. Diantaranya Pasal 14-21 mengatur
tentang “Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”.
Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari PBB kepada
Indonesia, yang kemudian dilakukan pada 1 Mei 1963 dan oleh Indonesia
dikatakan ‘Hari Integrasi’ atau kembalinya Papua Barat kedalam pangkuan
NKRI.
Kemudian pada 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma”
yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan
pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di Papua pada
tahun 1969. Namun dalam prakteknya, Indonesia memobilisasi Militer
secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka rakyat
Papua. Operasi Khusus (OPSUS) yang diketua Ali Murtopo dilakuakan untuk
memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) diikuti operasi militer
lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan
Operasi Pamungkas. Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran
HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan,
manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan
kebudayaan dalam kurun waktu 6 tahun.
Lebih ironis lagi, tanggal 7
April 1967 Kontrak Karya Pertama Freeport McMoran, perusahaan tambang
milik Negara Imperialis Amerika dengan pemerintahan rezim fasis Soeharto
dilakukan. Yang mana klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh
Indonesia jauh 2 tahun sebelum PEPERA dilakukan. Sehingga sudah dapat
dipastikan, bagaimanapun caranya dan apapun alasannya Papua harus masuk
dalam kekuasaan Indonesia.
Tepat 14 Juli – 2 Agustus 1969, PEPERA
dilakukan. Dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili
1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang
memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi
Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror,
intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.
Praktek
yang kemudian diterapkan Indonesia hingga saat ini untuk meredam
aspirasi prokemerdekaan Papua. Militer menjadi tameng yang reaksioner
dan kesenjangan sosial/kesejahteraan menjadi alasan untuk menutupi
aspirasi kemerdekaan rakyat Papua dari pandangan luas rakyat Indonesia
dan masyarakat Internasional.
Dengan Mengingat sejarah perjuagan untuk menentukan Nasib bangsa Papua, Maka dalam rangka peringatan 45
Tahun PEPERA yang tidak demokratis itu, AMP mengajak Kawan-kawan
mahasiswa Papua untuk hadir dalam Aksi Demo yang akan dilakukan pada.
Hari/Tanggal : 15 Juli 2014. Puku: 08.00 WIB. Titik Kumpul : Asrama
Papua Kamasan 1, Jl Kusumanegara, No 119 Yogyakarta. Tema: “PEPERA 1969 Tidak Demokratis!!! Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat” Demikian seruan aksi ini kami buat, atas perhatian, partisipasi dan keterlibatan Kawan-kawan kami ucapkan jabat erat selalu.
Salam pemberontakan!
Humas Aksi
YOSAFAT. S
SUMBER:ONLINE AMP