 |
| Kepala Biro Tata Pemerintahan Papua, Sendius Wonda. (Jubi/Alex) |
Jayapura, 3/6 (Jubi) – Biro Tata Pemerintahan Provinsi Papua
menilai, pemekaran wilayah untuk menjadi kabupaten baru hanya akan
menambah permasalahan yang terjadi di Papua.
“Sebab hingga kini persoalan perbatasan wilayah antar kabupaten/kota
belum bisa terselesaikan secara baik,” kata Kepala Biro Tata
Pemerintahan Provinsi Papua, Sendius Wonda, di Kota Jayapura, Papua,
Selasa (3/6).
Pasalnya, kata Sendius, saat ini ada 29 kabupaten/kota yang ada di
Papua, masing-masing belum memiliki batas wilayah yang jelas, sehingga
kerap menimbulkan permasalahan antar daerah satu dengan daerah lainnya.
“Dengan banyaknya pemekaran wilayah kabupaten di Papua, tentu akan
menambah banyaknya permasalahan. Apalagi adanya pengusulan 28 kabupaten
baru dan dua provinsi pemekaran di wilayah Papua. Memang kita belum tahu
apakah akan disetuji atau tidak. Namun yang jelas akan menambah masalah
perbatasan di Papua,” kata Sendius.
Dirinya mengakui, sampai dengan saat ini pihaknya mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan masalah perbatasan. Sebab untuk selesai harus ada
niat baik dari masing-masing kepala daerah untuk membicarakan dan
membuat kesepakatan.
“Jika tidak ada niat baik dari masing-masing kepala daerah untuk
duduk bersama membicarakan dan memberikan kata sepakat atas batas
pemerintahan itu, maka sulit dapat terselesaikan,” tukas Sendius.
Menanggapi itu, sebagaimana harapan gubernur Papua, kata Sendius,
dalam tahun ini paling tidak dua kabupaten yang berbatasan harus
terselesaikan.
“Kita berharap semua dapat terselesakan, namun baru dua kabupaten
yang telah membuka diri untuk duduk bersama menyelesaikan masalah batas
wilayah dan diharapkan dalam tahun ini sudah akan selesai,” kata
Sendius.
Sebelumnya, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe menilai, pemekaran
wilayah di Papua tak membawa solusi dalam penyelesaian permasalahan
Papua, bahkan akan menambah kerumitan persoalan dan menimbulkan masalah
baru di provinsi paling Timur di Indonesia ini.
“Ada beberapa kabupaten yang sudah dimekarkan sebelumnya, tetap tidak
bisa melakukan pengembangan pembangunannya. Hal itu dikarenakan sumber
daya manusianya belum siap. Sebab yang dibutuhkan orang Papua bukan
pemekaran, tapi peningkatan kesejahteraan di semua sektor,” kata Lukas. (Jubi/Alex)
Sumber : www.tabloidjubi.com