Pages

Pages

Sabtu, 28 Juni 2014

MSG : Papua Barat Perlu Mendaftar Secara "Inklusif dan Bersatu"

Pertemuan para pemimpin MSG (Jubi/Jack Ponau)
Jayapura, 27/6 (Jubi) – Melanesian Spearhead Group (MSG) tampaknya telah menolak permohonan keanggotaan oleh Koalisi Nasional Pembebasan Papua Barat (WPNCL) yang diajukan setahun lalu di Noumea, New Kaledonia.
 
WPNCL dalam KTT MSG di Noumea itu, mengajukan aplikasinya bersama dokumen dukungan dari lebih dari tujuh puluh kelompok perwakilan di wilayah Papua Indonesia.
 
Namun para pemimpin MSG dalam pertemuan di Port Moresby, Kamis, 26 Juni menyiratkan Papua Barat perlu mendaftar ulang untuk keanggotaannya secara “inklusif dan bersatu”. Perdana Menteri PNG Peter O’Neill, mewakili para pemimpin MSG mengatakan, kelompok Papua Barat ini juga harus berkonsultasi dengan Jakarta.
 
“Kami merasa bahwa itu harus mewakili semua Melanesia yang tinggal di Indonesia, dan aplikasi akan dibuat dalam konsultasi dengan pemerintah Indonesia seperti yang telah kita lakukan dengan keanggotaan FLNKS di MSG.” kata O’Neill dalam pernyataannya usai pertemuan para pemimpin MSG ini.
 
Meski demikian, pertemuan khusus para pemimpin MSG di Port Moresby ini telah menyambut Papua Barat menjadi bagian dari MSG.

“Kami menyambut baik minat dan aplikasi Papua Barat menjadi bagian dari kelompok MSG tapi kami mendorong mereka untuk bersatu untuk membuat permohonan kepada MSG” kata O’Neill.
 
Para pemimpin MSG juga sepakat bahwa aplikasi tersebut harus mewakili Melanesia yang tinggal di Indonesia.
 
Dalam KTT MSG di Noumea tahun lalu, delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil menteri Luar Negeri, Wardhana, mengatakan bangsa Melanesia yang tinggal di Indonesia tidak hanya di Papua, namun juga di Maluku dan Nusa Tenggara.
 
Andy Ayamiseba, perwakilan WPNCL mengkritik keputusan para pemimpin MSG ini. Menurutnya, pemimpin MSG tidak melihat realitas yang ada di Papua. Kunjungan MSG awal tahun ini, telah “dibajak” oleh Indonesia, sehingga delegasi misi MSG tidak bisa bertemu dengan kelompok-kelompok yang memberikan dukungan kepada WPNCL dalam mengajukan aplikasi keanggotaan MSG.

“”Laporan misi Menteri Luar Negeri MSG benar-benar menyesatkan. Bagaimana mereka bisa menyimpulkan WPNCL tidak mewakili mayoritas (bangsa Papua) padahal mereka tidak pernah bertemu dengan salah satu dari perwakilan masyarakat sipil?” tanya Andy Ayamiseba.
 
Andy juga mempertanyakan pernyataan pemimpin MSG yang meminta Papua Barat untuk berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia dalam proses pengajuan aplikasi keanggotaan MSG, yang menurut O’Neill, terjadi juga pada Front Pembebasan Kanak (FLNKS).

“FLNKS tidak pernah berkonsultasi dengan pemerintah Perancis untuk menjadi anggota MSG.” kata Andy.
 
Selain itu, kelompok kampanye pembebasan Papua Barat di PNG mengklaim keputusan para pemimpin MSG ini telah dipengaruhi oleh pemerintah Indonesia.

“Kebijakan perdagangan bebas antara Indonesia dan PNG, pendirian Akademi Polisi di Fiji dan status observer untuk Indonesia jelas merupakan upaya pengaruh Indonesia di wilayah Melanesia.” kata Fred Mambrasar, anggota kampanye pembebasan Papua Barat di PNG.
 
Kelompok kampanye ini meminta MSG tetap konsisten dengan keputusan mereka di Noumea tahun lalu, yakni mengakui hak penentuan nasib sendiri Bangsa Papua, mengakui adanya pelanggaran HAM di Papua dan mendorong aplikasi WPNCL sebagai anggota MSG.
 
Pertemuan para pemimpin MSG ini juga menyimpulkan untuk terus melakukan dialog dengan Indonesia agar menarik pasukan militernya secara bertahap dari Papua.

“Kami ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam mencapai itu (penarikan militer dari Papua) karena kami percaya isu-isu hak asasi manusia dapat diatasi melalui dialog daripada konfrontasi,” kata O’Neill.
 
Pertemuan para pemimpin MSG ini dihadiri oleh Ketua MSG, Victor Tutugoro, Perdana Menteri PNG Peter O’Neill, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo, dan Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman. Tidak tampak dalam pertemuan ini, Perdana Menteri Fiji, Veroque Bainimarama. (Jubi/Victor Mambor)