Agus kossay |
Jayapura, KNPBNews – Ketua I Komite Nasional Papua
Barat, tuan Agus Kossay kembali menegaskan bahwa masa depan hidup bangsa
Papua tidak ada ditangan Jokowi dan Prabowo, pernyataan ini disampaikan
pada hari Jumat (20/6/2014) dari Jayapura-Papua Barat. “Saya mau
katakan nasib bangsa Papua Barat kedepannya ada di tangan kita sendiri.
Omong kosong kalau dikatakan setelah Jokowi atau Prabowo menjadi
Presiden, nasib bangsa Papua Barat akan lebih baik, itu
pernyataan-pernyataan omong kosong,” ujarnya.
Menurut Kossay, yang dituntut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
(TPNPB) di hutan-hutan belentara Papua, aktivis-aktivis Papua merdeka
ditempat-tempat pelarian, bersama massa rakyat sejak tahun 1969 higga
kini adalah hak politik dan kedaulatan bangsa Papua Barat.
“Kami mau merdeka dan berdaulat sendiri diatas tanah leluher kami,
negeri Melanesia. Kami tidak minta makan, minum, kesejahteraan, dan
iming-iming lainnya, sementara pembantaiaan dan pembunuhan terhadap
orang Papua masih terus dilakukan oleh TNI/Polri.”
“Ini yang harus diingat oleh siapapun orang Papua, juga pemerintah
Jakarta, pimpinan-pimpinan partai politik lokal maupun nasional juga
stop membodohi rakyat Papua dengan sesuatu yang tidak pasti. Saya minta
dengan tegas hentikan aksi-aksi licik itu,” tegas Kossay.
Dikatakan, saat ini diplomasi yang dibangun diplomat Papua Merdeka di
Inggris, Tuan Benny Wenda, dan di Amerika Serikat tuan Octovianus Mote,
serta di negara-negara pasifik tuan Ottow Ondawame, dan kawan-kawan
masih terus berlanjut.
“Rakyat Papua perlu tahu, diplomasi kita di tingkat internasional
masih terus berjalan. Bukan berarti euforia pemilihan legislatif dan
pemilihan presiden akan menghentikan aksi-aksi mereka, sama sekali saya
katakan itu tidak akan menghentikan perjuangana rakyat bangsa Papua
Barat,” himbau Kossay.
Di tanah Papua sendiri lanjut Kossay, KNPB, Parlemen Nasional West
Papua (PNWP), bersama organ dan faksi-faksi lainnya masih terus eksis
memperjuangkan hak-hak politik untuk bangsa Papua Barat.
“KNPB sama sekali tidak pernah mundur satu langkahpun. KNPB tidak
takut dan akan maju terus sampai titik darah penghabisan. KNPB masih
terus eksis. Mako Tabuni boleh ditembak mati oleh Densus 88 pimpinan
Tito Karnavian, Bucthar Tabuni boleh diberikan status DPO, Victor Yeimo
boleh saja di penjarakan, tapi semangat mereka masih terus berjuang
bersama kami,” tambahnya.
Kossay juga menghimbau rakyat Papua Barat, dan anggota KNPB di
seluruh tanah Papua untuk tidak ikut memberikan pilihan dalam Pilpres
mendatang.
“Dari awal KNPB sudah bersepakat untuk boikot Pilpres. Karena itu
kami tidak akan pernah berpartisipasi dalam perpolitikan kolonial
Indonesia. Kami akan tetap boikot Pilpres selama masih ada dalam
Indonesia,” pungkasnya.
Terkait tanggapan Kapolda Papua, Tito Karnavian yang akan
mempidanakan siapapun yang memboikot Pilpres, Kossay menuturkan himbaun
seperti itu merupakan bentuk intervensi, intimidasi, dan pembunuhan
karakter tiap individu yang merupakan masyarakat merdeka.
“Saya kasih contoh, jika Tito Karnavian tidak biasa makan wam
(babi) atau dilarang dalam hukum agamanya, tapi karena ada ancaman
pidana, atau akan dihukum masuk penjara, apakah beliau akan tetap makan,
kan jawabannya pasti tidak akan makan toh; Kalau terus dipaksa untuk
makan, berarti yang paksa itu melakukan pelanggaran HAM terhadap pak
Tito.”
“Sekarang tinggal kita balik saja, rakyat Papua sama sekali tidak
ingin memberikan pilihan untuk presden RI karena merasa bukan bagian
dari negara ini, apakah ketika dipaksa atau diancam pidana lantas kita
akan memberikan pilihan atau ikut mencoblos, jawabannya tidak toh; Jadi
saya harap Kapolda tidak main paksa-paksa, dan mengerti konteks saat
ini,” jelasnya.
Sumber : www.knpbnews.com