Boikot
Pilpres Tanpa Kekerasan
Jogyakarta, AMPnews – KORD PENDIDIKAN AMP, Yesaya Koteka Goo kembali
menegaskan dan menyeruhkan rakyat West Papua agar memboikot Pemilihan Presiden
Indonesia, 9 Juli 2014 dengan cara yang bermartabat, yakni tanpa kekerasan.
Kepada AMPnews, Yesaya Koteka Goo merilis seruan yang ditujukan kepada seluruh
organisasi perjuangan, Organisasi Mahasiswa, Paguyuban, Gereja, Adat,
LSM, dan termasuk PNS, TNI/Polisi orang Papua yang ada diatas teritori West
Papu agar ikut menyukseskan agenda pemboikotan karena West Papua dalam kondisi
terancam.
“Segera melakukan boikot Pemilu Presiden Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014
dengan cara-cara yang damai, bermartabat dan demokratis dengan cara mengunakan
hak pilihnya untuk tidak terlibat dalam pencoblosan di TPS”.
Dalam
pemboikotan Pilpres Indonesia, 09 Juli 2014 mendatang, menurut Goo, AMP
menyeruhkan untuk tidak menggunakan dengan cara kekerasan, namun
secara bermartabat, yakni dengan menunjung tinggi nilai-nilai demokrasi
dan Hak
Asasi Manusia Rakyat Papua Barat untuk tidak memberikan hak suaranya
dalam
pemilihan presiden NKRI.
Hal itu karena Rakyat West Papua akan mengadakan Pesta Demokrasi Hak
Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Bangsa Papua Barat [Self Determination]
melalui Referendum, sesuai Prinsip – Prinsip Hukum Internasional, Standar –
standar Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB dijadikan sebagai solusi mutlak.
Seperti seruan-seruan AMP sebelumnya, Yesaya mengatakan kepada rakyat West
Papua bahwa pastisipasi rakyat dalam Pilpres nanti hanya akan memberi
legitimasi kepada negara yang sedang menjajah.
“Rakyat West Papua ikut berpastisipasi dalam pemilihan Presiden 09 Juli
2014 maka, secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap Indonesia untuk
melakukan penjajahan dan penindasanya di West Papua. Ingat 5 menit anda berada
di TPS memberikan suara akan mengakui keberadaan Indonesia di West Papua selama
5 tahun mendatang,” kata yesaya.
terus AMP melakukan penyadaran kepada rakyat West Papua agar tidak
terhanyut dalam euforia Pilpres milik kolonial Indonesia. Sementara, penguasa
kolonial Indonesia melalui TNI dan Polri terus menghasut dan membodohi rakyat
West Papua agar menyukseskan agenda politik kolonial diatas teritori West
Papua.