Pages

Pages

Rabu, 18 Juni 2014

AMP : BOIKOT TANPA KEKERASAN

Boikot Pilpres Tanpa Kekerasan



Jogyakarta, AMPnews – KORD PENDIDIKAN AMP, Yesaya Koteka Goo kembali menegaskan dan menyeruhkan rakyat West Papua agar memboikot Pemilihan Presiden Indonesia, 9 Juli 2014 dengan cara yang bermartabat, yakni tanpa kekerasan.
 
Kepada AMPnews, Yesaya Koteka Goo merilis seruan yang ditujukan kepada seluruh organisasi perjuangan, Organisasi Mahasiswa, Paguyuban,  Gereja, Adat, LSM, dan termasuk PNS, TNI/Polisi orang Papua yang ada diatas teritori West Papu agar ikut menyukseskan agenda pemboikotan karena West Papua dalam kondisi terancam.
“Segera melakukan boikot Pemilu Presiden Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014 dengan cara-cara yang damai, bermartabat dan demokratis dengan cara mengunakan hak pilihnya untuk tidak terlibat dalam pencoblosan di TPS”.
Dalam pemboikotan Pilpres Indonesia, 09 Juli 2014 mendatang, menurut Goo, AMP menyeruhkan untuk tidak menggunakan dengan cara kekerasan, namun secara bermartabat, yakni dengan menunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia Rakyat Papua Barat untuk tidak memberikan hak suaranya dalam pemilihan presiden NKRI.
Hal itu karena Rakyat West Papua akan mengadakan Pesta Demokrasi Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Bangsa Papua Barat [Self Determination] melalui Referendum, sesuai Prinsip – Prinsip Hukum Internasional, Standar – standar Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB dijadikan sebagai solusi mutlak.
Seperti seruan-seruan AMP sebelumnya, Yesaya  mengatakan kepada rakyat West Papua bahwa pastisipasi rakyat dalam Pilpres nanti hanya akan memberi legitimasi kepada negara yang sedang menjajah.
“Rakyat West Papua ikut berpastisipasi dalam pemilihan Presiden 09 Juli 2014 maka, secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap Indonesia untuk melakukan penjajahan dan penindasanya di West Papua. Ingat 5 menit anda berada di TPS memberikan suara akan mengakui keberadaan Indonesia di West Papua selama 5 tahun mendatang,” kata yesaya.
 terus AMP melakukan penyadaran kepada rakyat West Papua agar tidak terhanyut dalam euforia Pilpres milik kolonial Indonesia. Sementara, penguasa kolonial Indonesia melalui TNI dan Polri terus menghasut dan membodohi rakyat West Papua agar menyukseskan agenda politik kolonial diatas teritori West Papua.