 |
| Tuan Victor Kogoya |
Bubarkan
Pemerintahan Boneka Rezim Militeristik NKRI Antek - antek Imperialisme
Pimpinan Barnabas Suebu – Alex Hesegem di Papua Barat, Bentuk Panitia
Persiapan Peleksanaan Referendum Secara Menyeluruh.
Oleh: Victor Kogoya
Prakarsa Koteka (6)
Sejarah
Imperialisme Amerika Serikat dan Antek-anteknya membagi wilyah Papua
Barat menjadi tiga lahan wilayah jajahan rezim militeristik Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan sekedar menimbun kepentingan
eksplorasi sumber-sumber kekayaan alam di Papua Barat tetapi juga
merupakan eksistensi kekuasaan terhadap kepentingan eksploitasi terhadap
seluruh ciptaan mahkluk hidup di muka bumi pertiwi tanah air Mambruk. Wilayah
jajahan ini di jadikan lahan bisnis bagi kaum Investor pemilik modal
mata uang Abraham Lincon yang tidak lain juga merupakan mata uang poros
simbol kejahatan Imperialisme di seluruh wilayah jajahannya. Dalam satu
wilayah jajahannya, Imperialisme memetakan wilayah Papua Barat menjadi
tiga lahan eksplorasi sumber kekayaan alam , sementara bisnis pembalakan
hutan Illegal Logging di
serahakan sepenuhnya bagi pemilik HPH rezim militeristik NKRI pimpinam
SBY-Bodeiono. Wilayah Papua Barat di patok menggunakan kekuatan
infiltrasi Milisi-milisi bayaran (sekarang Barisan Merah Putih BMP) dan
militer Indonesia pada tahun 1963 atau lebih di kenal dengan invansi
gerakan saporadis militer Indonesia.
Dalam
peta politik Imperialisme, Papua Barat merupakan wilayah strategis bagi
kepentingan ekonomi-politik di kawasan Asia Pasifik. Wilayah Asia
Pasifik di incar Amerika dan sekutunya, mereka menempatkan kepulauan
Sollomon Holland sebagai basis pelatiahan camp milisi-milisi khusus yang
di persiapkan guna menumpas gerakan-gerakan pemberontakan yang dianggap
beroposisi dengan pemerintahaan militeristik rezim NKRI, selain misi
terselubung, kontra inteljen Central Intelligenci Agenci (CIA) memainkan
peranan penting dalam kerja-kerja nyata mempersiapkan logistik perang
sebagai cadangan stok operasi militer di kawasan Asia Pasifik. Hegemoni
Imperialisme Amerika Serikat mencampakan wilayah Asia Pasifik meliputi
kepulaun-kepulauan kecil di kawasan Asia Pasifik melalui konspirasi
politik sepihak Washington DC dan sekutunya yang tertuang pada The New Agreemant 1962, Bagian II. Poin (b), “Amerika
Serikat dan Uni Eropa akan mempersiapkan akses bagi negara-negara
kawasan Asia sebagai kekuatan perekonomian untuk membantu Indonesia
keluar dari ancaman krisis pasca perang global”
Rezim Militeristik NKRI Bentuk Pemerintahan Boneka.
Rezim
militeristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melaksanakan
pembentukan pemerintahan boneka di Papua Barat dengan dali rakyat Papua
Barat ras Melanesia serumpun dengan ras Melayu. Imprialis AS – Eropa
bersekutu mendukung pembangunan pemerintahaan boneka di Papua Barat
dengan jaminan tamabang-tambang Freeport di Tembagapura-Timika, British
Pertoleum (BP) di Raja Empat-Sorong, LN Tangguh di Bintuni dikelola
sepenuhnya bagi kepentingan Imperialisme beserta antek-anteknya, guna
memuluskan agenda terselubung, prakarsai UU No. 21 Tahun 2001(Otsus)
direduksi secara kasat mata bagi kepentingan eksplorasi penambangan di
Papua Barat. Berdasarkan prektek Undang-Undang Neoliberalisme No. 21
Tahun 2001, Otonomi Khusus (Otsus) sewenang-wenang menguasai hajat hidup
rakyat Papua, semata-mata Otsus lahir sebagai malaikat perdamaian di
tanah air Mambruk, pemerintahan boneka yang di bentuk sebagai
kepanjangan tangan dari rezim militeristik kolonial Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), Pemerintahan boneka segera di susun secara
struktural dengan basis komando poros setan yang bermarkas di Jakarta.
Pejabat-pejabat daerah di paksahkan dan diangkat dari keterwakilan kaum
pribumi untuk menghilankan momok kesadaran masyarakat pribumi yang
merasa hak kesulungannya di cabut (Proklamasi Kemerdekaan bangsa Papua Barat 01 Desember 1961). Idielogi
Negara Pancasila, UUD 45 dengan slogan NKRI Harga Mati, dikramatkan
sebagai kitab suci melebihi kitab-kitab suci agama. Bukti nyata,
sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di Hutan, Tanah, Laut dan
Sungai sekalipun Manusianya di eksploitasi atas nama Negara tanpa
mempertimbangkan resiko dan ancaman malah di anggap lumrah. Cerita ini
memang cerita lama tapi nampaknya sampai sekarang masih ada,
pemerintahan boneka di ciptahkan dan di beri tugas dan wewenang sebagai
mandataris Negara untuk tetap menjaga kedaulatan Negara sekalipun anak
perempuan kesulungannya di perkosa aparat kaparat militer TNI-POLRI.
Otak pikiran dan mentalitas pemerintahan boneka di bentuk untuk tunduk
dan patuh terhadap kitab suci Pancasila, UUD 45 dan nyanyian sumbang
Indonesia Raya. Pemerintahan boneka (Suebu-Hesegem) merupakan momok yang
bersembunyi di balik topeng kekuasaan rezim NKRI, parlemen Papua yang
mengklaim diri sebagai wakil rakyat menjelma sebagai kekuatan partai
Barisan Merah-Putih yang lagi mempersiapkan diri untuk menumpas gerakan sipil yang menuntut hak-hak kemerdekaannya.
Puncak Jaya Berdarah, Baranabas-Alex-Lukas Bandar Judi.
Saran
para pecamun birokrat dinegeri tanpa kepastian hidup memberikan banyak
pertanyaan atas sepak terjang antek-antek koloni di era pergeseran jaman
masa kini. Satu bulan sebelum para bedebah mengatur strategi
penyerangan terhadap gerilyawan Tentara Pemebebasan Nasional – Papua
Barat (TPN-PB) tepatnya pada tanggal 28 Mei 2010 di Tngginambut – Puncak
Jaya, ratusan penduduk pribumi puncak Jaya di kejutkan dengan surat
kebebasan operasi militer aparat kaparat militer Indonesia (TNI-POLRI)
oleh seorang pengbdi pemerintahan kolonial, Lukas Enembe. Klaim lukas
atas wilayah kekuasaanya mendapat hambatan program pembangunan dari
tentara pengamanan rakayat pribumi TPN-PB pimpinan Kamerad Goliat
Tabuni. Atas permintaan Lukas, wilayah Puncak Jaya di kepung aparat
kaparat TNI-POLRI yang melakukan penyerbuan ke perkampungan-perkampungan
desa tanpa mempedulihkan batas-batas kemanusiaan, masayarakat Puncak
Jaya yang mayoritas penduduknya sebagian besar bermata pencarian
berkebun dan berternak (petani) tidak dapat melakukan aktifitasnya
seperti biasa, di setiap pelosok-pelosok titik perkampungan dikepung,
warganya di intimidasi dan diteror, 2 orang warga sipil di tembak mati ,
Eriben Murip (45) dan Yotamin Telenggen (26), 200 warga penduduk
mengungsi ke perbatasan distrik dan kecamatan lain. Seperti yang di
laporkan, sampai saat ini situasi Puncak Jaya mencekam, kebrutalan
aparat kaparat militer TNI-POLRI harus di hentikan, sikap kritis Bapak
pendeta, Duma Socrates Sofyan Yoman beberapa waktu lalu terkait dengan
operasi yang dilakukan aparat kaparat militer TNI-POLRI patut mendapat
dukungan dari setiap pemerhati dan pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) di
seluruh dunia sebagai cambuk bagi penyelamatan jiwa-jiwa orang tak
berdosa di Tingginabut - Puncak Jaya. ***
Sumber : www.star-papua.com