Laporan baru dari pusat hukum hak asasi manusia di Australia

Kekerasan NKRI di Papua

New report from Human Rights Law center in Australia urges Australian government end their involvement Human rights violations in West Papua.
The Australian gov...
 

 Laporan baru dari pusat hukum hak asasi manusia di Australia mendesak pemerintah Australia mengakhiri keterlibatan mereka pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Pemerintah Australia dana dan kereta Densus 88 anti teroris Unit yang menggunakan Indonesia untuk menyerang damai Papua Barat yang menganjurkan untuk penentuan diri. Indonesia menganggap Papua Barat yang menolak tindakan pilihan bebas sebagai separatis, teroris dan sah target untuk kekerasan negara.

Pemerintah Australia http://hrlc.org.au/Australian-Government-urged-to-Adopt-Human-Rights-Safeguards-in-Military-Aid-Programs-AS-West-Papua-Marks-Anniversary-of-Indonesian-Control/ mendesak untuk mengadopsi perlindungan hak asasi manusia dalam program-program bantuan militer sebagai peringatan tanda Papua Barat Indonesia kontrol.

2 April 2014 pemerintah Australia harus memperkenalkan undang-undang yang akan meminimalkan risiko kebijakan Australia atau bantuan militer yang mendukung para pelanggar HAM.

Direktur komunikasi pusat hukum hak asasi manusia, Tom Clarke, mengatakan Australia dukungan satuan anti-terorisme Indonesia, Detasemen Khusus 88, membutuhkan review.

"Masyarakat Australia dapat memiliki tidak yakin bahwa sedang diambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan Australia tidak dengan cara apapun yang terlibat dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di provinsi Papua di Indonesia," kata Mr Clarke.

Mr Clarke mengatakan di bawah hukum internasional negara memiliki kewajiban untuk melakukan due diligence untuk mengidentifikasi "risiko dan dampak potensial ekstrateritorial hukum, kebijakan dan praktik pada kenikmatan hak asasi manusia".

Laporan dari Asian Human Rights Commission dirilis tahun lalu rinci bagaimana disediakan Australia helikopter berada di antara pesawat digunakan untuk melaksanakan napalm dan cluster bom di dataran tinggi Papua Barat selama tahun 1970an. Namun, Mr Clarke mengatakan masalah tersebut tidak terbatas untuk peristiwa-peristiwa bersejarah.

"Australia memiliki catatan yang sangat meragukan ketika datang ke Papua-berturut-turut pemerintah telah berubah menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di depan rumah kami. Tetapi jika kita ingin menghindari kesalahan-kesalahan masa lalu, kita perlu memiliki diskusi serius tentang apa jenis perlindungan hak asasi manusia dapat diperkenalkan untuk memastikan kita tidak memiliki darah di tangan kami jika melanjutkan kekejaman,"kata Mr Clarke.

Mr Clarke poin untuk "Leahy hukum" di Amerika Serikat sebagai model berpotensi layak melihat sebagai upaya untuk memastikan penerima bantuan militer Diperiksa oleh Departemen Luar Negeri AS dan Departemen Pertahanan.

"Mekanisme tersebut tidak pernah akan menjadi tongkat sihir yang hanya dapat gelombang dari semua masalah hak asasi manusia, tapi kita bisa dan harus berbuat lebih banyak untuk menerapkan langkah-langkah praktis untuk mengurangi risiko mendukung orang atau unit yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia," kata Mr Clarke.

Minggu ini menandai ulang tahun ke-51 sejak PBB menyerahkan kendali sementara Papua Barat ke Indonesia selama enam tahun hingga referendum 'Act of Free Choice' kontroversial dilaksanakan. Tahun lalu, pemerintah Indonesia ditembak pemrotes menandai peringatan 50 tahun.

"Ada alasan banyak warga Papua untuk Act of Free Choice sebagai 'Act of No pilihan'-itu adalah proses yang sangat cacat. Di bawah tekanan berat, termasuk ancaman kekerasan dari pejabat militer senior peringkat, 1025 mengangkat tangan orang Papua dipaksa untuk memilih atas nama populasi sebesar satu juta. Peringatan ini adalah pengingat lain mengenai berbagai kesewenang-wenangan yang terus hari ini di Papua,"kata Mr Clarke.

Pusat hukum hak asasi manusia menjadi tuan rumah acara-acara publik di Melbourne dan Sydney melihat topik ini dan orang lain dengan Rafendi Djamin, perwakilan Indonesia untuk Komisi Antarpemerintah ASEAN pada hak asasi manusia, Elaine Pearson, Direktur Human Rights Watch di Australia, dan Dr Clinton Fernandes, Associate Professor di internasional dan politik studi di Universitas New South Wales.

Untuk informasi lebih lanjut atau komentar, silahkan hubungi: Tom Clarke, HRLC Direktur komunikasi, 0422 545 763 atau tom.clarke@hrlc.org.au

Sumber : http://yupialwakoma.blogspot.com/2014/05/laporan-baru-dari-pusat-hukum-hak-asasi.html#.U2kFTtPq0qw.twitter