 |
| Selesai Doa Bersama di Sekret |
Komite
Nasional Papua Barat (KNPB ) wilayah Boven Dogile msngsdsksn aksi
ditempat untuk memperingati Hari Aneksasi Bangsa Papua Barat ke dalam
NKRI 01 Mei 1963 di Papua Barat.
Aksi dukugan memperingatia hari Aneksasi
tersebut diadakan di seskertariat KNPB karena tekanan militer terhadap
KNPB Boven Digoule maupun rakyat sipil.
Ancaman
aparat kepolisian bahwa, jika ada yang bikin kegiatan Papua Merdeka
dilakukan di kabupaten Boven Digoule berarti, kami aparat kepolisian siap
menangkap dan mengamankan karena, wilayah ini adalah wilayah
NKRI tegasnya. Jika ada terbukti bikin kegiatan Papua merdeka
secara terbuka berarti kalian akan dipenjarakan oleh anggota kami.
Ancaman, di intimidasi dan teror dilakukan aparat kepolisian baik dari TNI/POLRI,
dari Intelejen Maupun oleh orang papua yang menjadi informen
 |
| Intel Sedang Memantau di Sekret KNPB digul |
Peringatan hari Aneksasi di Boven Digul diadakan
dalam bentuk doa di Sekertariat KNPB wilayah Boven Digul. Sesuai dengan undangan masyarakat tamu maupun undangan serta simpatisan dari wilayah Boven sekitarnya
sudah memandanti Halaman Sekretariat KNPB Boven mulaui berkumpul Pada pukul 07.00 WPB, sedangkan doa syukuran mulai pada pukul
09.00 pagi waktu setempat,
Sesuai
dengan rencana sebelumnya pada pukul 09.00 mulai dengan doa pembukaan,
kemudian melanjudkan dengan penyampaian sikap-sikap politik komponen
masyarakat hadir. Selanjutnya ketua KNPB membacakan Sejarah
Aneksasi Papua Barat ke dalam NKRI secara singka, dimana pada tanggal 1
Mei 1963 merupakan awal pemusnahan manusia Papua sebab UNTEA
menyerahkan bangsa administrasi Papua Barat secara sepihak kepada
Indonesia tanpa melibatkan orang Papua sebagai pemilik dan pewaris
negeri ini tegasnya, kemudian dilanjutkan dengan membacakan beberapa
stekmen politik. Ketua KNPB membacakan beberapa pernyataan politik
sebagai tuntutan ranyat wilayah Boven digul antara lain :
1. Mendesak PBB segera memfasilitasi Rakyat Papua untuk menetukan nasibnya sendiri melalui Referendum
2. PBB Amerika Serikat Belanda dan Indonesia segera bertanggung jawab atas Nasib Rakyat Papua Barat.
3. Keberadaan NKRI di Papua Ilegal oleh karena itu segera Boikot Pilpres 2014 dan Solusi Rferendum di Papua