Ilustrasi HAM Papua |
Oleh : Cookie Mio #
Penderitaan panjangan rakyat Papua terlebih khusus Rakyat Bangsa Papua Barat yang bermulah sejak 1961 secara operasi militer Resmi bahkan secara
sistematis dalam bentuk pembunuhan kilat penghilangan nyawa paksa,
pemerkosaan terhadap perempuan Papua dan kekerasan-kekerasan,
penganiayaan, penahanan sewenang-wenang bagi pembela hak-hak dasar Rakyat di luar proses hukum.
Bentuk-bentuk tindakan pelanggaran HAM tersebut termasuk kategori pelanggaran HAM Berat sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
soal pelanggaran HAM di Papua, di bagi dalam tiga periode
1. Pelanggaran HAM pertama, Periode 1961-1969 (tujuh operasi militer).
2. Periode 1969-1998 (ada 10 operasi militer),
3. Periode 1998-2014 (Tak ada operasi militer resmi, tapi ada pendekatan dengan kekerasan, dan jumlah korban kurang lebih sama dengan saat dilakukan operasi militer, seperti: Biak Berdarah, Wasior Berdarah,Uncen Berdarah, Wamena Berdarah, Penculikan Theys, dan
pembubaran KRP III).
2. Periode 1969-1998 (ada 10 operasi militer),
3. Periode 1998-2014 (Tak ada operasi militer resmi, tapi ada pendekatan dengan kekerasan, dan jumlah korban kurang lebih sama dengan saat dilakukan operasi militer, seperti: Biak Berdarah, Wasior Berdarah,Uncen Berdarah, Wamena Berdarah, Penculikan Theys, dan
pembubaran KRP III).
Setelah jatuhnya rezim soeharto di era revormasinya indonesia tidak ada
nilainya bagi Bangsa Papua Barat pelanggaran Hak asasi manusia (HAM)
terus saja terjadi, hak hidup diatas tanahnya sendiri di batasi, Hak
hidup bebas dibatasi sehingga mematikan semua akses hidup dan akses
jurnalis nasional maupun internasional sehingga terjadi genosida.
Upaya-upaya indonesia untuk menghabiskan Rakyat Bangsa Papua kini
bukan lagi dengan operasi militer tetapi secara sistematis dan terencana
mencari celah untuk menciptakan konflik ujung-ujungnya bermuarah
pada konflik horisontal yaitu konflik antara orang papua dengan orang
papua sendiri Selain konflik horisontal ada juga dengan cara yang
dilakukan oleh oknum BIN mencari kesempatan yang tepat untuk
menciptakan sebuah konflik agar situasi politik yang mengarah pada
konflik horizontal. Dalam hal ini Orang Asli Papua (OAP) sengaja di
bunuh secara perlahan-lahan melalui berbagai macam upaya atau
kegiatan misalnya: pemekaran, pemilu, pilkada, pembangunan, penerimaan
pegawai (CPNS) dan bermacam-macam isu lainya.
Jelang pesta
dekokrasi tahun 2014 Rakyat Bangsa Papua mandi Darah, sejak awal bulan
januari 2014 Papua di timika terjadi konflik horisontal yang di ciptakan
oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan di atas Tanah Papua
secara sistematis,terstruktur dan terencana. Oknum-oknum tersebut adalah
TNI/POLRI sendiri, kini menjalan tiga bulan pemerintah dan PT.
FreePort tidak mampuh menyelesaikan akar masalah ini. Kenyataanya pihak
keamanan tidak mengamankan konflik tersebut malah lipat tangan dan jadi penontong atas konflik tersebut.
Anehnya tidak tahu mengapa TNI dan Polri di biarkan Konflik antara suku
Moni dan Dani yang saling membunuh di Timika, tetapi demonstrasi damai
rakyat Papua justru diblokade, dibubarkan, ditangkap dan ditembak oleh
TNI dan Polri dengankekuatan peralatan lengkap? berarti dapat
disimpulkanbahwa Indonesia dan PT.FreePort mendesain konflik
sosial,ekonomi dan politik di Papua untuk suatu tujuan yangterselubung
yakni orang Papua musnah dan Papua seutuhnya
milik Indonesia.
milik Indonesia.
"Jangan diam jika itu benar"
"Bersuaralah karena kebenaran"
"Salam revolusi"
"Bersuaralah karena kebenaran"
"Salam revolusi"
By : cookie mio