Pages

Pages

Jumat, 21 Februari 2014

DARI PERSEMBUNYIAN, KNPB SERUKAN BOIKOT PEMILU 2014

Logo KNPB (Ist/Google)
Jayapura, 20/2 (Jubi) – Juru Bicara Komite Nasional Pupua Barat (KNPB) yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Papua menyerukan kepada seluruh komponen rakyat bangsa Papua Barat tidak terlibat dalam Pemilihan Umum anggota legislatif maupun presiden tahun 2014.

“Prinsip rakyat Papua, momen Pilpres pastilah akan lakukan boikot,” tutur Wim Roky Medalama, Jubir KNPB kepada tabloidjubi.com di Jayapura, Kamis (20/2).

Lanjut Wim, boikot itu menjadi bagian dari sikap Rakyat Bangsa Papua yang tidak mengakui kekuasaan pemerintah Indonesia atas seluruh wilayah Papua Barat. “Orang Papua tidak pernah mengakui bahwa kami ini bagian dari bangsa Indonesia sebab kami sudah dan pernah merdeka sehingga bangsa Papua adalah suatu bangsa yang tersendiri.” kata Wim.

Menurut Wim, Rakyat Bangsa Papua menyatakan keinginan menjadi sebuah bangsa yang merdeka secara politik itu melalui Dewan Nasional Papua pada 1 Desember 1961. Namun Indonesia melakukan aneksasi melalui invasi militer.

“Indonesia memgagalkan kehendak politik itu melalui Tri Komando Rakyat pada tahun 1963 di bawah komando presiden Soekarno. Karena itu, pemerintah Indonesia menyatakan Papua bagian dari NKRI. Kalau Indonesia mengklaim Papua bagian dari NKRI, tanyakan kepada Rakyat melalui refrendum, apakah ikut memilih Indonesia atau merdeka. Kalau orang Papua memilih, sah-sah saja, orang Papua ikut serta dalam Pilpres.” terang Wim.

Pemerintah Indonesia, lanjut Wim, selalu berargumen Papua adalah bagian integral dari NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969.  Namun ini, menganggap Pepera itu cacat hukum.

“Rakyat Papua menerima kondisi tertekan dan terpaksa memilih Indonesia melalui prinsip satu suara mewakili seribu suara. Kita nilai ini tidak ada demokrasi,” tuturnya.

Maikel Awom, aktivis Koalisi Mahasiswa Papua Bangkit menyatakan mendukung kampanye boikot Pemilu Presiden ini, meski tuntutan mereka berbeda dari KNPB.

“Tuntutan kami, Perda perlindungan eksistensi Rakyat Papua tidak menjadi agenda pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Procinsi Papua, kami akan boikot Pilpres,” tegasnya.

Awom menyampaikan ini usai aksi Kampanye Mencintai Budaya Papua sekaligus menyampaikan aspirasi kepada DPRP agar segera membahaa Perda Pengakuan Budaya Papua, hak ulayat atas tanah adat dan larangan peredaran miras beberapa waktu lalu di Jayapura.

Untuk diketahui, Wim Rocky Medlama hingga saat ini masih bersembunyi bersama ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buchtar Tabuni lantaran masuk DPO Polda Papua paska demo KNPB pada 26/11/2013 lalu yang berujung jatuhnya korban jiwa. Satu korban anggota KNPB dan satunya warga sipil,tukang ojek yang terjebak dalam pembubaran massa aksi dari Polresta Jayapura Kota itu. Keduanya dianggap bertanggungjawab terhadap korban jiwa tukang ojek. Namun untuk korban jiwa anggota KNPB yang ditemukan tewas di pinggiran Danau Sentani, paska demo tanggal 26 September itu, polisi tidak pernah melakukan penyelidikan dan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab. (Jubi/Mawel)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar