 |
| Indonesia tidak hargai hak hidup orang Papua. Gambar salah satu warga Papua korban penembakan militer Indonesia. Foto: Ist. |
Timika, MAJALAH SELANGKAH -- Dalam rangka mendukung sidang Hak
Asasi Manusia (HAM) yang berlangsung di Brussels, Belgia, Uni Eropa,
pada Kamis (23/01/2014), Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen
Rakyat Papua (PRD) Wilayah Mimika memediasi Rakyat Papua menggelar
pameran foto kekerasan militer Indonesia terhadap rakyat Papua, di
halaman kantor KNPB, Jln. Kebun Siri, Timika.
"Kegiatan pameran foto berjalan lancar. Rakyat Papua ramai-ramai melihat foto-foto kekerasan militer indonesia terhadap rakyat Papua yang dipajang di dinding kantor KNPB Timika," kata Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Mimika, Abihut Degey melalui keterangan tertulis yang diterima majalahselangkah.com pada Kamis, (23/01/14) malam.
Indonesia negara demokrasi yang mengakui HAM bagi warga negaranya seperti tertulis dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, meratifikasi instrumen internasional tentang perlindungan dan hak untuk hidup, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Walaupun demikian, kata Degey, semua instrumen itu tidak berjalan di Papua.
Realita HAM di tanah Papua yang digencarkan aparat keamanan (TNI/Polri, Brimob, Densus 88, Kopassus, dan berbagai kesatuan lainnya) kepada orang Papua berjalan hingga sekarang.
"Foto-foto yang dipamer hanya sebagian kecil yang berhasil didokumentasikan hasil kreatif wartawan dan berbagai pihak, melawan pembredelan pers di tanah Papua," jelasnya.
Ia menuding, aparat keamanan biasanya menjustifikasi orang Papua dengan stigma-stigma buruk, misalnya orang Papua separatis, pengacau keamanan, hanya untuk melegalkan dan sebagai sarana pelicin tindakan mereka yang nyatanya memperlakukan tidak manusiawi bangsa Papua di atas tanah airnya sendiri.
Intinya, kata dia, Indonesia tidak hargai hak hidup yang juga dimiliki oleh bangsa Papua di atas tanah Papua.
Setelah pameran foto-foto pelanggaran HAM, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mimika, Steven Itlay membacakan pernyataan sikap yang berisi sejumlah tuntutan. Isi tuntutannya, pertama, Kami Rakyat Papua mendesak kepada diplomat dan jurnalis Internasional untuk intervensi dan tinjau situasi di Papua secara langsung.
Kedua, Mendesak kepada LSM internasional yang menghormati nilai kemanusiaan agar segera desak pemerintah Indonesia untuk membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua Barat.
Ketiga, lanjut Steven, rakyat Papua mendesak pemerintah Indonesia melalui Polda Papua, segera menghapus daftar pencarian orang (DPO) terhadap Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP),Buchtar Tabuni dan Juru bicara Komite Nasional Papua Barat, Wim Rocky Medlama.
Dan terakhir, mendesak pemerintah Indonesia segera berikan ruang untuk menentukan nasibnya sendiri (self determination) bagi rakyat Papua. (Mateus Badii/MS)
"Kegiatan pameran foto berjalan lancar. Rakyat Papua ramai-ramai melihat foto-foto kekerasan militer indonesia terhadap rakyat Papua yang dipajang di dinding kantor KNPB Timika," kata Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Mimika, Abihut Degey melalui keterangan tertulis yang diterima majalahselangkah.com pada Kamis, (23/01/14) malam.
Indonesia negara demokrasi yang mengakui HAM bagi warga negaranya seperti tertulis dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, meratifikasi instrumen internasional tentang perlindungan dan hak untuk hidup, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Walaupun demikian, kata Degey, semua instrumen itu tidak berjalan di Papua.
Realita HAM di tanah Papua yang digencarkan aparat keamanan (TNI/Polri, Brimob, Densus 88, Kopassus, dan berbagai kesatuan lainnya) kepada orang Papua berjalan hingga sekarang.
"Foto-foto yang dipamer hanya sebagian kecil yang berhasil didokumentasikan hasil kreatif wartawan dan berbagai pihak, melawan pembredelan pers di tanah Papua," jelasnya.
Ia menuding, aparat keamanan biasanya menjustifikasi orang Papua dengan stigma-stigma buruk, misalnya orang Papua separatis, pengacau keamanan, hanya untuk melegalkan dan sebagai sarana pelicin tindakan mereka yang nyatanya memperlakukan tidak manusiawi bangsa Papua di atas tanah airnya sendiri.
Intinya, kata dia, Indonesia tidak hargai hak hidup yang juga dimiliki oleh bangsa Papua di atas tanah Papua.
Setelah pameran foto-foto pelanggaran HAM, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mimika, Steven Itlay membacakan pernyataan sikap yang berisi sejumlah tuntutan. Isi tuntutannya, pertama, Kami Rakyat Papua mendesak kepada diplomat dan jurnalis Internasional untuk intervensi dan tinjau situasi di Papua secara langsung.
Kedua, Mendesak kepada LSM internasional yang menghormati nilai kemanusiaan agar segera desak pemerintah Indonesia untuk membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua Barat.
Ketiga, lanjut Steven, rakyat Papua mendesak pemerintah Indonesia melalui Polda Papua, segera menghapus daftar pencarian orang (DPO) terhadap Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP),Buchtar Tabuni dan Juru bicara Komite Nasional Papua Barat, Wim Rocky Medlama.
Dan terakhir, mendesak pemerintah Indonesia segera berikan ruang untuk menentukan nasibnya sendiri (self determination) bagi rakyat Papua. (Mateus Badii/MS)
Foto-Foto Aksi mendukung di kantor KNPB & PRD Wilaya Mimika
- foto pameran pelanggaran HAM di Papua Barat
- Spanduk Dukungan Pertemuan di Brussel, Bergi
- Foto Pameran HAM di Papua Barat
- Foto Pameran HAM di Papua Barat
- Foto Pameran HAM di Papua Barat
- Rakyat Melihat Foto Pameran HAM di Papua Barat
- Rakyat Melihat Foto Pameran HAM di Papua Barat
- Rakyat nyatakan dukungan
- Sumber : www.majalahselangkah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar