PASTOR ALAN NAFUKI INDONESIA MEMECAH BELAH MSG

Hanya Vanuatu yang menolak ikut ke Indonesia karena tak sesuai dengan kesepakatan MSG Summit di Noumea 2013.(Jubi/ist)

Jayapura, 22/1 (Jubi)-Ketua Asosiasi Papua Barat Merdeka di Negara Vanuatu, Pator Alan Nafuki mengatakan sangat percaya kalau pemerintah Indonesia sedang mencoba untuk memecah belah atau membagi-bagi sesama anggota Melanesia Spearhead Group(MSG) dan melemahkan sikap mereka terhadap keadaan di Papua Barat.

Pemerintah Vanuatu telah memutuskan untuk memboikot kunjungan delegasi menteri luar negeri MSG ke Indonesia pekan ini. Para Menteri MSG sudah kembali dan telah menyepakati sembilan point antara Pemerintah Indonesia dan negara-negara MSG. Pemerintah Vanuatu menolak karena jadwal kunjungan tidak mencakup pertemuan dengan kelompok-kelompok yang bersangkutan tentang dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat.

Pastor Alan Nafuki mengatakan perjalanan itu dimaksudkan untuk menjadi sebuah misi pencarian fakta untuk menemukan lebih banyak tentang Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan , yang ingin menjadi anggota penuh dari MSG .

” Kami ingin melihat Fiji , Papua Nugini , dan Kepulauan Solomon untuk benar-benar berbicara dengan Vanuatu dan Kaledonia Baru , dan setidaknya menghargai apa yang kita lihat untuk kemajuan untuk masa depan kita  dan tidak bergantung pada Indonesia. Karena itu adalah negara kuat dan kita tidak boleh berafiliasi dengan Indonesia ,”katanya dalam Radio New Zeland/Pacnews  yang dikutip tabloidjubi.com, Selasa (21/1).

Pastor Nafuki mengatakan mereka akan terus mendukung rakyat Papua Barat dalam perjuangan mereka untuk kemerdekaan.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Vanuatu , Edward Natapei , telah mengatakan kepada Radio Australia Pacific Beat, bahwa  ia sangat percaya kalau agenda pertemuan menteri luar negeri itu telah ” dibajak ” oleh pemerintah Indonesia .

Natapei mengatakan itu dibuat jelas kepada para pemimpin MSG dan pemerintah Indonesia bahwa Vanuatu hanya akan berpartisipasi jika delegasi diberi kesempatan untuk bertemu kelompok-kelompok masyarakat sipil , kelompok-kelompok pro -kemerdekaan , para pemimpin gereja dan kelompok-kelompok lain yang peduli dengan pelanggaran hak asasi manusia di Barat Papua.

” Hanya satu hari sebelum kami berangkat untuk melakukan perjalanan ke Indonesia , ternyata kami punya program kunjungan , yang diabaikan  dan  tidak melibatkan pertemuan dengan masyarakat sipil , tidak melibatkan pertemuan dengan orang-orang Papua Barat , kepemimpinan di Papua Barat , ” katanya .

Kunjungan delegasi MSG ke Kota Jayapura hanya berlangsung selama delapan jam dan pertemuan berlangsung dengan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, Direktur Bank Papua tanpa bertemu dengan DPRP.

Aktivis HAM dari Manokwari, Provinsi Papua Barat, Yan Christian Warinussy menyayangkan para tamu MSG tak memperoleh kesempatan bertemu dengan berbagai stake holder di Kota Jayapura meliputi tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat Papua.

Warinussy menegaskan mestinya penting bagi mereka untuk melihat dan memperoleh informasi yang benar, adil dan faktual dari masyarakat di Tanah Papua. Dia menilai pemerintah di Jakarta berusaha menutupi fakta pelanggaran HAM yang sudah berkali-kali terjadi di Papua meliputi kasus pembunuhan kilat, penganiayaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, penghilangan oran,penahanan sewenang-wenang di luar proses hukum, pengkekangan hak kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat.

Para Menlu Melanesia tiba tanpa penyambutan tari-tarian persaudaraan Melanesia dan juga datang dengan pesawat khusus di pagi subuh pukul 05.00 WP di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura Papua. Tak ada tarian khusus dan juga adat-adat khas Papua seperti injak piring tua dalam kebudayaan Melanesia kepada tamu-tamu dari MSG. Sebaliknya sebanyak 46 aktivis Papua Barat ditahan dan akhirnya dilepas. (Jubi/dominggus a mampioper)

Sumber :  www.tabloidjubi.com