MENLU MSG KE INDONESIA DAN STATUS PAPUA BARAT

Adolf Bastian ahli Etnolog asal Jerman membagi wilayah kepulauan di Pasifik menjadi Melanesia, Polinesia, Mikronesia. Diantara pembagian itu hanya Indonesia yang kemudian menjadi negara Republik Indonesia dan pembentukan Negara-negara Ujung Tombak Melanesia.(Jubi/ist)

Jayapura,10/1 (Jubi)–Negara-negara persaudaraan Melanesia telah diundang secara resmi ke Indonesia ke Bali dan Jakarta. Sayangnya mereka tidak mengunjungi saudara serumpun Melanesia di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Delegasi MSG hanya datang ke Bali dan Jakarta dan tentunya mereka akan membicarakan masalah Papua Barat dan keberhasilan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Papua tanpa terjun langsung ke Tanah Papua. 

Jelang kunjungi delegasi MSG ke Papua ternyata ada penembakan terjadi di Kali Kopi, Puncak Jaya dan sekitarnya. Banyak pertanyaan dilontarkan OPM siapa yang baru-baru ini menyerah dan menjadi Satpol PP di Puncak Jaya? Begitu pula perampasan senjata di Puncak Jaya yang oleh Markus Haluk disebut sebagai wujud pembuktian kalau OPM masih eksis.

Tentunya kasus-kasus penembakan bisa menjadi alasan untuk menghambat niatan para Menlu MSG ke Tanah Papua karena ancaman terhadap keamanan mereka. Begitulah alasan klise yang selalu dibikin pihak Jakarta untuk menghadang semua kunjungan para Menlu MSG termasuk jurnalis dan peneliti asing ke Papua.

Pasalnya selama Papua masih bergejolak entah berjuang untuk Papua Merdeka atau sekadar tetap membiarkan dan memicu konflik. Karena kalau Papua terus bergejolak tentunya menguntungkan semua pihak yang ikut bermain. Pasalnya selama ada konflik bisa menjadi alasan untuk mencegah keinginan pihak luar yang hendak berkunjung melihat realitas sosial di Tanah Papua. Sayangnya aparat keamanan juga tak mampu mencegah para penembak, agar memberikan rasa aman kepada semua pihak untuk bebas masuk melihat kemajuan pembangungan model Indonesia di Tanah Papua.

Kunjungan para Menlu MSG ini jelas penting karena menyangkut status keanggotan Papua Barat dalam negara-negara Ujung Tombak Melanesia di Pasifik Selatan. Mantan Perdana Menteri Papua New Guinea Michael Somare jelas menegaskan mestinya Papua Barat harus ikut berpartisipasi dalam kebudayaan Melanesia dan Olahraga di ajang pertemuan Negara-negara Ujung Tombak Melanesia.

Banyak pihak menilai siapa yang berhak duduk di dalam Negara-negara Ujung Tombak Melanesia? Selama ini hanya  ada organisasi perjuangan FLNKS Kaledonia yang ikut dan menjadi anggota dalam MSG Summit di Noumea, Caledonia Baru. Sedangkan wakil dari Papua Barat yaitu West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan ikut dalam Pertemuan Negara-negara Ujung Tombak Melanesia di Noumea, April 2013.

Victor Tutugori  Pemimpin FLNKS yang menjadi Chairman of Melanesian Spearhead Group  mendukung WPNLCL dalam keanggotaan MSG.

“MSG is only for Melanesia and Liberation Movements within it, the FLNKs leadership would therefore be very happy to welcome the WPNCL as a new member in our Melanesian family. We open our heart and extend our hands to receive you the lost Melanesian son to come back into rightful Melanesian family,”said Tutugoro(Vanuatu Dayli,16 April 2013).

Organisasi Perjuangan Kebebasan Kanak yang dikenal dengan nama Front de Liberation Nationale Kanake et Sosialiste(FLNKS). Partai-partai dan kelompok-kelompok perjuangan kemerdekaan Kanak Merdeka atau Kaledonia Merdeka dan bergabung dibawah payung FLNKS. Kelompok garis keras sepert Union Progresisiste Melanesian(UPM) juga menyokong kemerdekaan Kaledonia Baru termasuk dalam FLNKS. Selain itu ada pula Parti de Liberation Kanaka(Palika) juga bagian dari FLNKS.

FLNKS juga menyatakan suatu pemerintahan Provinsi Kanak di Kaledonia Baru meliputi Pantai Timur La Grande Terre dan Loyalti Island pada 1 Desember 1984. Pernyataan ini disertai pula dengan bendera FLNKS yang berlangsung di Kampung La Conception, di daerah pinggiran Noumea, ibukota Kaledonia Baru.(baca Politik di Melanesia, H Zulkifli Hamid, hal.201).

Melihat kondisi ini pemerintah Perancis mengirim utusan khusus yang kemudian diangkat menjadi Komisi Tinggi, Edgar Pisani untuk mengadakan perundingan damai.

Pisani mengusulkan :kemerdekaan di bawah asosiasi dengan Perancis(Independence in Assosiation). Dalam usulan itu dirancang pula kekuasaan pertahanan dan hubungan luar negeri berada di tangan Perancis. Warga negara Perancis di Kaledonia Baru diberikan hak istimewah. Pada 1986 ditetapkan kemerdekaan Kaledonia Baru melalui referendum, meski referendum FLNKS kalah dan 2014  dilakukan lagi Referendum bagi masa depan Kaledonia Baru.

Bagaimana dengan kelompok-kelompok perjuangan dan kemerdekaan di Papua? Prof Dr Nazaruddin Sjamsuddin dalam bukunya berjudul Integrasi Politik di Indonesia menyebutkan Organisasi Papua Merdeka(OPM) sebagai  sebuah organisasi tertinggi terbagi dua jenis gerakan yang masing-masingnya mengkoordinasikan kegiatan politik dan kegiatan militer.

Meskipun para pemimpin dari tiap-tiap organisasi Papua Merdeka saling mengakui eksistensi mereka dan mengakui pula eksistensi masing-masing hubungan organisasi di antara mereka, namun kerja sama di antara mereka sulit diwujudkan.

Sjamsuddin menyebutkan faktor yang menyebabkan sulitnya gerakan politik dan gerakan militer untuk bekerja sama dengan baik, pertama keterbatasan ruang gerak yang disebabkan oleh operasi-operasi militer dan tindakan-tindakan lain yang diambil pemerintah Indonesia.

Kedua adanya latar belakang suku yang berbeda di antara sesama pemimpin OPM baik di kalangan militer maupun politiknya yang sering menimbulkan perbedaan interpretasi atas sasaran-sasaran perjuangan dan perbedaan kepentingan.

Jika melihat perbedaan ini jelas terlihat dalam perjuangan kemerdekaan Papua, Zeth Rumkorem memproklamasikan kemerdekaan Papua, 1 Juli 1971 di Markas Victoria dengan Bendera Bintang Kejora. Bendera ini pertama kali berkibar di Gedung Neiuw Guinea Raad pada 1 Desember 1961.

Berikutnya Dr Tom Wanggai memproklamasikan Republik Melanesia Barat dengan Bendera Bintang 14 pada 14 Desember 1988 di Lapangan Mandala. Selanjutnya dilakukan Konggres Rakyat Papua ke III dan  Proklamasi Negara Federasi Papua  pada 19 Oktober 2011 di Lapangan Sakeus, Padangbulan dengan bendera Bintang Kejora.

Forkorus Yaboisembut, adalah Ketua Dewan Adat Papua yang telah dipilih menjadi Presiden negara Federasi Papua Barat oleh Kongres. Selfius Bobii, merupakan Ketua Panitia Kongres. Dan, Edison Waromi, adalah Presiden West Papua Nasional Authority (WPNA) yang ditunjuk menjadi Perdana Menteri negara Federasi Papua Barat. Edison Waromi adalah salah satu pentolan dari Republik Melanesia Barat pada peristiwa 14 Desember 1988.

Ketiga, adanya perbedaan ideologi ada yang berorientasi ke kanan dan dan ada pula yang kekiri. Pandangan ini berdasarkan kondisi politik saat itu di mana komunis dan kapitalis saling berebut pengaruh.

Ke empat adalah kekurangan dana sehingga membatasi kegiatan-kegiatan pemimpin-pemimpin politik OPM termasuk hubungan mereka dengan pimpinan gerakan militer.

Ke lima pembatasan-pembatasan yang dikenakan oleh Pemerintah Papua New Guinea. Meski demikian Benny Wenda cs salah satu pejuang muda Papua di era 2000 ini terus mengampanyekan kemerdekaan Papua di Eropah, Australia dan mengelilingi Pasifik Selatan termasuk pembukaan Kantoer Perwakilan OPM di Port Moresby, 1 Desember 2013.

Memang harus diakui kalau Nazaruddin Sjamsuddin dalam bukunya lebih berpatokan pada tokoh-tokoh tua pejuang kemerdekaan Papua  seperti Markus Kaisiepo dan Zet Rumkorem. Meskipun tak sesuai dengan kondisi kekinian tetapi ulasan yang diberikan pakar politik Universitas Indonesia ini masih relevan sampai saat ini sebagai bahan referensi bagi generasi muda Papua untuk memahami masalah dan status politiknya sendiri.(Jubi/dominggus a mampioper)

Sumber :  www.tabloidjubi.com