PM Vanuatu Minta PBB Kirim Utusan ke Papua

Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt . Socratez Yoman

JAYAPURA - Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Socratez Yoman, mengatakan, sesuai dengan informasi yang diterima dirinya dari Vanuatu, bahwa Perdana Menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengirim utusannya ke Papua.

  Permintaan PM Vanuatu tersebut tidak lain untuk melakukan investigasi terhadap berbagai pelanggaran HAM, intimidasi, pembunuhan yang dialami secara keji oleh rakyat Papua, yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui aparat keamanannya.

  “Permintaan PM Vanuatu tersebut dapat diakses keterangannya melalui website www.UN.org/apps/news. pada edisi saat ini (Minggu, 28/9),” ungkapnya kepada Bintang Papua via ponselnya, Minggu, (28/9).

  Baginya, sudah sepantasnya dan seharusnya utusan PBB turun ke Papua untuk melihat ketidakadilan yang dilakukan Pemerintah Indonesia sejak 1969 hingga sekarang ini, yang notabenenya rakyat Papua dibunuh, ditindas, kemiskinan masih saja terjadi meski Tanah Papua kaya dengan Sumber Daya Kekayaan Alamnya (SDA) .

Dijelaskannya, sebagaimana dilansir website www. UN.org/apps/news tersebut pada 28 September 2013 bahwa, Vanuatu menyerukan penyelidikan PBB pelanggaran hak asasi dugaan Provinsi Papua, Indonesia. Dimana, Vanuatu hari ini (kemarin,red) meminta PBB untuk menunjuk Khusus Perwakilan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi Papua Indonesia dan status politik mereka, dengan Perdana Menteri yang menyatakan bahwa Papua Barat telah secara konsisten membantah apapun pengakuan oleh badan dunia. 

 “Kita sekarang berunding tentang masalah Suriah, tapi ketika datang ke masalah hak rakyat Papua Barat, suara kami yang dimatikan bahkan dalam podium ini. Perdana Menteri Moana Karkas Kalosil mengatakan Debat Umum tahunan Majelis Umum, mengacu pada 

perang saudara yang telah menewaskan sekitar 120.000 Suriah, sopir beberapa 6,6 juta dari mereka  rumah dan melihat penggunaan senjata kimia. Bagaimana kita kemudian mengabaikan ratusan ribu orang Papua Barat yang telah secara brutal dipukuli dan dibunuh? Orang-orang Papua Barat mencari untuk PBB sebagai mercusuar harapan. Mari kita, pemimpin rekan saya, dengan keyakinan moral yang sama menghasilkan dukungan kami terhadap penderitaan orang Papua Barat. Sudah saatnya bagi PBB untuk bergerak melampaui pinggiran dan alamat dan memperbaiki beberapa kesalahan sejarah,” bebernya sebagaimana ia mengutip pernyataan PM Vanuatu, Moana Karkas Kalosil, itu sendiri.

  Lanjutnya Socratez, bahwa, Moana Karkas Kalosil, bahwa, Pada bulan Mei Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay menyuarakan keprihatinan atas tindakan keras terhadap demonstrasi massal di Provinsi Papua dan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan protes damai dan meminta pertanggungjawaban mereka bertanggungjawab atas kekerasan tersebut. 

  “Belum ada transparansi yang memadai dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia di Papua, “ katanya dalam kutipan pernyataan Moana Karkas Kalosil. 

  Selama tindakan keras, Polisi Indonesia dilaporkan menembak dan menewaskan dua demonstran pada malam ulang tahun ke-50 Mantan Nugini Belanda, menempati setengah bagian barat New Guinea Island, menjadi bagian dari Indonesia. Setidaknya 20
demonstran ditangkap, banyak karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan. 

  “Jelas dari banyak catatan sejarah bahwa orang Melanesia Papua Barat adalah kambing hitam politik perang dingin dan dikorbankan untuk memuaskan nafsu makan untuk sumber daya alam yang memiliki negara ini. Mereka (Rakyat Papua) masih menjadi korban ketidaktahuan PBB,” imbuh Socrates sebagaimana pernyataan Mr Kalosil dalam Web site dimaksud.(nls/jir/l03)

Sumber :  http://bintangpapua.com