 |
| Budi Hernawan |
Article in PDF
Last week the UN fora in Geneva and New
York broke the silence on Papua. During the 24th session of the UN
Human Rights Council in Geneva, the International Coalition for Papua
(ICP) marked the session by revealing systematic efforts endorsed by the
Indonesian government to isolate Papua from international scrutiny. As
an attempt to break the silence surrounding this issue, the ICP released
its third annual report highlighting the worsening conditions of human
rights in Papua.
In a similar vein, the Vanuatu Prime
Minister Moana Carcasses Kalosil spoke up during the 68th session of the
UN General Assembly (UNGA) in New York, raising the issue of the
neglected Papua with the Assembly. In light of the Syrian humanitarian
crisis, he requested that the UNGA appoint a Special Representative to
investigate the situation of human rights in Papua. Vanuatu is no
stranger to the Papuan cause. On the contrary, it is the driving force
of the Melanesian Spearhead Group (MSG)’s sympathy towards Papua.
—————————————
Dr Budi Hernawan ofm is a part-time researcher at Franciscans International,
an international NGO accredited with the United Nations. He is based in
Jayapura, Geneva and New York. This article solely expresses his
personal opinion.
Bahasa Indonesia
Pasal dalam PDF ( Download)
Pekan lalu fora PBB di Jenewa dan New York memecah keheningan di Papua . Selama sesi -24 Dewan HAM PBB di Jenewa , Koalisi Internasional untuk Papua ( ICP ) ditandai sesi dengan mengungkapkan upaya sistematis didukung oleh pemerintah Indonesia untuk mengisolasi Papua dari pengawasan internasional . Sebagai upaya untuk memecah keheningan seputar masalah ini , ICP merilis laporan tahunan ketiga menyoroti memburuknya kondisi hak asasi manusia di Papua .
Dalam nada yang sama , Vanuatu Perdana Menteri Moana Karkas Kalosil berbicara selama sesi ke-68 Majelis Umum PBB ( UNGA ) di New York , mengangkat isu yang diabaikan Papua dengan Majelis. Mengingat krisis kemanusiaan Suriah , ia meminta agar UNGA menunjuk seorang Wakil Khusus untuk menyelidiki situasi hak asasi manusia di Papua . Vanuatu tidak asing dengan penyebab Papua . Sebaliknya , itu adalah kekuatan pendorong dari Melanesia Spearhead Group ( MSG ) ' s simpati terhadap Papua .
-------------
Dr Budi Hernawan ofm adalah seorang peneliti paruh waktu di Fransiskan International , sebuah LSM internasional terakreditasi dengan PBB . Dia berbasis di Jayapura , Jenewa dan New York . Artikel ini hanya mengungkapkan pendapat pribadinya .
Pekan lalu fora PBB di Jenewa dan New York memecah keheningan di Papua . Selama sesi -24 Dewan HAM PBB di Jenewa , Koalisi Internasional untuk Papua ( ICP ) ditandai sesi dengan mengungkapkan upaya sistematis didukung oleh pemerintah Indonesia untuk mengisolasi Papua dari pengawasan internasional . Sebagai upaya untuk memecah keheningan seputar masalah ini , ICP merilis laporan tahunan ketiga menyoroti memburuknya kondisi hak asasi manusia di Papua .
Dalam nada yang sama , Vanuatu Perdana Menteri Moana Karkas Kalosil berbicara selama sesi ke-68 Majelis Umum PBB ( UNGA ) di New York , mengangkat isu yang diabaikan Papua dengan Majelis. Mengingat krisis kemanusiaan Suriah , ia meminta agar UNGA menunjuk seorang Wakil Khusus untuk menyelidiki situasi hak asasi manusia di Papua . Vanuatu tidak asing dengan penyebab Papua . Sebaliknya , itu adalah kekuatan pendorong dari Melanesia Spearhead Group ( MSG ) ' s simpati terhadap Papua .
-------------
Dr Budi Hernawan ofm adalah seorang peneliti paruh waktu di Fransiskan International , sebuah LSM internasional terakreditasi dengan PBB . Dia berbasis di Jayapura , Jenewa dan New York . Artikel ini hanya mengungkapkan pendapat pribadinya .
Sumber : http://liveencounters.net
Tidak ada komentar:
Posting Komentar