KEMERDEKAAN PAPUA BARAT Tahun (1961)

Usaha pemerintah Belanda untuk memberikan kemerdekaan Bangsa Papua  di wilayah Papua Barat semakin nyata tahun 1961.Hal ini lebih di dorong oleh konvensi PBB tentang Dekolonisasi tahun 1960. Dalam rangka itu pemerintah Belanda melalai Menteri Luar negeri Josep Luns meluncurkan progrom 10 tahun persiapan dan pemberdayaan Papua. Namun program itu di tanggapi oleh Indonesia melalui manuver-manuver.

Di dalam negeri Indonesia secar sepihak mengagalkan Bangsa Papua melalui TRIKORA tanggal 19 Desember 1961 setelah 18 hari dilaksanakan Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Pada tanggal 01 Desember 1961.Selama tahun ini sesuai dengan rencana Belanda,para Elit Politk yang di bentuknya,yakni partai-partai poitik dan Dewan Neuw Guinea

 

Pada saat yang sama pemerintah Indonesia mengalang sejumlah elit Papua untuk mengagalkan usaha-usaha Belanda dan elit Papua pro kemerdekaan tersebut.

BEBERAPA PERISTIWA PENTING  DARI TIGA PIHAK

 (Indonesia, Belanda dan Papua Barat)

Pada bulan Maret 1961 dalam siding parlenmen Belanda membahas Rencana pembangunan 10 tahun yang di susun oleh Mr.Bot (Wakil Menlu Belanda Urusan Neuw Guinea) sebagai langkah awal persiapan kedaulatan rakyat Papua Bara. Salah satu hal penting dari rencana 10 tahun pembangunan itu adlah progrom dalam kepemimpinana Eksekutif dan Legislatuf. Dalam rangka itu wilayah Papua segera di Mekarkan ke dalam beberapa keresidenan, dari 4 keresidenan menjadi 6 keresidenan, dan di buka pula dinas-dinas itu kebanyakan di jabat oleh orang Papua. Menurut rencana tersebut kemerdekaan Papua de jure akan di berikan akhir tahun 1970 Dalam rangka persiapan itu pula sejumlah pemuda dan pelajar Papua di kirim ke Belanda  untuk Study dan magang untuk sejumlah ketrampilan tehnis.

Tanggal 13 Maret 1961pemerintah Indonesia membentuk Tatalaksana Sekretariat Pengurus Besar Front Nasional sebagai tindak-lanjut Front Pembabesan Papua Barat yang di bentuk 31 Desember 1959 untuk merebut Papua Barat. Tugas dari secretariat itu adalah menyusun dan membina p[otensi nasional untuk Pembebasan Papua Barat.

Tanggal 18-25 Maret 1961 Pemilihan umum anggota-anggotaNeuw Guinea Raad di Holandia sebagai langkah awal realisasi  dari rencana 10 tahun Papunisasi di dorong oleh isu internasional tentang demokrasi bagi seluruh umat manusia. Pemilihan Dewan merupakan bagian integral dari rencana persiapan pembangunan 10 tahun sebelum pemberian kemerdekaan penuh kepada rakyat Papua. Dewan Neuw Guinea akan bertindak sebagai Badan Legislatif yang terdiri dari wakil-wakil orang Papua dan Belanda.

Tanggal 13-14 April 1961 dibawah pimpinan Organisasi Perintis Papua Barat, di laksanakan Konferensi putra-putra Papau Barat di Bogor, pertemuan itu di ponsori oleh pejuang integrasi Ppaua Barat,yakni Soegoro,dll. Pertemuan ini menghasilakan suatu gerakan yang di sebut GRIB (Gerakan Rakyat Irian Barat). Tujuannya mengalangi gerakan Papua Merdeka.

Pada bulan April 1961 ini Jenderal A.H. Nasution mengunjungi Australia dengan tutujan untuk meyakinkan dan memaksa Australia agar menarik dukungannya terhadap Belanda  dan sekaligus memperingatkan Australia akan akibat buruknya jika terus mendukung Belanda.

Dalam kunjungan Nasution  itu seorang Papua yang bernama H.L, Rumaseuw(waktu itu menjabat sebagai anggota Korps Diplomatik dan anggota DPR/MPRS) turut serta sebagai anggota delegasi. Rumaseuw menolak segala perjanjian pembelian senjata di Australia untuk melawan orang Papua dalam perebutan Papua Barat.

Tanggal 17 Agustus 1945 dalam pidato peringatan HUT kemerdekaan RI, Presiden Soekarno menegaskan garis-garis perjuangan bangsa Indodnesia yang telah bertekad untuk membebaskan Papua Barat dengan kekuatan bersenjata dengan Slogan: FREE FOR WEST PAPUA TO BE FREE (Bebaslah hendaknya Papua Barat untuk Merdeka)

Bulan September tahun 1961 Menteri Luar Negeri Belanda DR.Yosep Luns mengajukan pemecahan masalah Neuw Guinea Pada PBB untuk Sidang Umum PBB tanggal 28 November 1961, ada 4 Pasal rencana Luns yakni:

1.      Harus ada jaminan tentang adanya suatu Undang-Undang Penentuan nasib sendiri bagi orang Papua.

2.      Harus ada kesediaan sampai terbentuknya pemerintahan dengan persetujuan Internasional

3.      Sehubung dengan kesediaan tersebut juga akan di berikan kedaulantan.

4.      Belanda akan terus membiayai perkembangan masyarakat ke taraf yang lebih tinggi.\

Pada tanggal 01 Desember 1961 atas persetujuan pemerintah Kerajaan Belanda,Komite Nasional Papua (KNP) mendeklarasikan Kemerdekaan Papua Barat (West Papua) di Holandia (kini Jayapura), tempatnya di Jln.Iriran, di haling Gedung Kesenian Irian Jaya yang pada wakti itu adalah gedung Neuw Guinea Raad. Hari itu di lakuakn pengibaran Bendera Papua Barat berdampingan dengan Bendera Kerajaan Belanda dan dinyayinkan Lagu Kebangsaan kedua Negara (Belanda dan Papua Barat). Lagu kebangsa”Hai Tanahku Papua” dikumandang pertama kali. Ketika itu semua tiang Bendera di semua dinas di buat berbentuk palang untuk mengibarkan dua bendera Negara berdaulat, Belanda dan Papua Barat.

Demikian pula lagu Kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyayinkan bersama-sama dengan lagu Kebangsaan Negara Belanda Wilhelmus kedua hal itu terus berlangsung selama setahun sampai dengan pemerintah UNTEA di mulai pada tanggal 1 Oktober 1962. Pada tanggal 01 Desember 1961 itu tidak tidak di bacakan  teks proklamasi Papua Barat. Alansannya adalah teks Proklamasi akan d bacakan pada kemerdekaan defenitif (de jure) pada akhir tahun 1970 atau awal 1971 ketika pemerintah Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya.

Tanggal 11 Desember 1961 Pemerintah Indonesia, sebagai tanggapan terhadap Pembentukan Negara Papua Barat, membentuk Dewan Pertahanan Nasional dengan tugas utama  merumuskan pengintegrasian segenap kekuatan nasional untuk Pembebasan Papau Barat.

Tanggal 14 Desember 1961 pemerintah Indonesia membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Papua Barat yang berpusat di Makasar, Sulawesi Selatan

Tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno memaklumatkan TRIKORA (Tiga Komando Rakyat) di Yogyakarta untuk mengagalkan Pembentukan Negara Papua Barat.                        (Oleh: Natalis Pigai)

Buku Rujukan:

PAPUA BARAT dari Pangkuan ke Pangkuan (Agus A Alua)

“Suatu Ikthisar Kronologis”