Diblokade Polisi, KNPB & PRD Merauke Buat Petisi Dukungan

Masa rakyat West Papua melakukan Petisi dukungan

Kronologis Aksi Demoda Damai KNPB & PRD Wilayah Merauke yang diblokade oleh TNI/POLRI.

 Merauke, 16 September 2013.

 

Dalam rangka mendukung dan mendesak, beberapa agenda sebagai berikut :

1. Mendukung kebijakan Perdana Mentri Vanuatu Moana Carcasses Kalosil untuk membawa Masalah Papua dalam sidang Tahunan PBB dalam bulan September 2013.

 

2. Mendesak MSG Segera menindaklanjuti Keputusan KTT MSG tanggal 18 juli 2013 lalu, sesuai dengan pernyatan Ketua MSG Victor Tutugoro mendesak para Peminpin MSG Mencari penyelesaian pembebasan Masalah Papua Senin 26 Agustus 2013 lalu.

 

3. Memperingati 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional yang ditetapkan oleh PBB mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk menghargai dan memberikan ruang demokrasi seluas-luasanya bagi bangsa Papua.

 

4. Mendesak Pemerintah indonesia segera memberikan kebebasan kepada rakyat papua Sesuai hasil KMB di Den Haag-Nederland 1949, Komitmen Pemerintah Kerajaan Belanda lewat Pidato Ratu Juliana 1960, Pasal 18 bagian b-Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 dan UUD,1945).

 

5. Mendukung peluncuran kampanye Papua merdeka “Sorong to Samarai” oleh Gubernur Powes Parkob di Universitas PNG di Port Moresby pd tgl, 09 September 2013.

 

Maka kami Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Merauke bersama rakyat melaksanakan kegiatan Aksi dukungan dalam bentuk demo damai pada tanggal 16 September 2013. Sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang dimasukan oleh KNPB Wilayah Merauke ke Kepolisian pada Hari senin, tanggal 09 September 2013 bahwa akan melaksanakan long mars dengan titik kumpul Sekretariat KNPB/PRD Wil. Merauke, Jln. Bupul No. 01, Kel. Kelapa Lima. Route Star Jl. Bupul, Jl. Angkasa-Kuprik, Jl. Mangga Dua, Jl. Bakti, Jl. TMP, LIBRA, Jl. Brawijaya, Jl. Pemuda, Stadion Maro, Jl. Kelapa, Jl. Angkasa – Kuprik & Kembali finish di Sekretariat KNPB/PRD Wil. Merauke, Jln. Bupul No. 01, Kel. Kelapa Lima. Namun sejak hari Senin tanggal 09 September 2013 sampai hari senin tanggal 16 September 2013 kami tidak diberi Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Kepolisian.

 

Sesuai dengan rencana awal bahwa kami KNPB & PRD Wil. Merauke tetap akan melaksanakan aksi demo damai terkait degan merayakan hari Demokrasi internasional, sehingga pada hari senin tanggal 16 September 2013 kami bersama rakyat yang hadir sekitar 100 orang akan melakukan long mars dan tepat di depan secretariat KNPB & PRD Wil. Merauke Jalan bupul sekitar jam 08:45 WPB kami di blokade oleh gabungan TNI/POLRI atas perintah Kapolres Merauke, AKPB Patrige Renwarin SH, dan Institusi kesatuan TNI yang lain. Maka kami melakukan orasi dukungan dan ucapan terima kasih serta ucapan selamat HUT kemerdekaan kepada Pemerintahan Papua New Guinea.

 

Setelah itu masyarakat diarahkan masuk kembali ke lingkungan Sekretariat KNPB & PRD Wil. Merauke kemudian dilanjukan oleh orasi-orasi yang dibawahkan oleh Sekjend. PRD Wilyah Merauke Tuan. Petrus Katem. Orasi dilakukan selama satu jam lebih dan dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan politik oleh ketua KNPB Wilayah Merauke Tuan. Gento Emerikus Dop. Dan di serahkan kepada ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Merauke, Ibu. Panggrasia Yeem, dilanjutkan dengan orasi.

 

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan petisi oleh Anggota Parlemen dan Masyarakat yang hadir serta dilanjut dengan pemutaran lagu-lagu perjuangan sampai jam 15:30 WPB yang disesuai dengan surat pemberitahuan. Blockade tidak hanya dilakukan di depan secretariat KNPB & PRD Wil. Merauke, namun blockade terhadap masyarakat Papua pun dilakukan di perempatan dan pertigaan, mereka ini ingin menuju ke titik kumpul tempat kegiatan. TNI/POLRI yang dipersenjatai menjaga ketat kegiatan yang dilakukan oleh KNPB & PRD Wilayah Merauke bersama rakyat, sehingga masyarakat yang hadir merasa tertekan, takut, dan tidak bebas. Dengan tindakan TNI/POLRI seperti ini membuat kami merasa bahwa demokrasi di Papua sungguh dibungkam oleh Pemerintah Indonesia untuk kami rakyat Papua Barat yang ingin menyampaikan aspirasi kami secara damai.

 

Sumber :  www.knpbnews.com