Dewan Gereja Dunia Bicara Perlindungan HAM di Papua

Foto . Ilustrasi HAM di Tanah Papua yang di lakukan oleh Pemerintah Indonesia Melalu aparat TNI, POLRI.

Jenewa,  -- Dewan Gereja Dunia (Word Council of Churchess/WCC) memfasilitasi sebauh forum pembicaraan yang membahas kondisi hak asasi manusia di Papua di Jenewa, Swiss.

 

Diberitakan satuharapan.com, Forum menyimpulkan dialog politik adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian dan stabilitas di Papua. 

Sudah bertahun-tahun hingga sekarang Papua masih dalam ketegangan antara pemerintah dan penduduk asli Papua, di mana terjadi pelanggaran HAM berat.

Forum pembicaraan yang digelar bertema "Hak Azasi Manusia dan Perdamaian Papua" yang dikoordinasikan dengan International Coalition for Papua (ICP), sebuah organisasi masyarakat berbasis agama dan sipil ini dibikin tanggal 23-24 September 2013.

Diketahui, selain organisasi masyarakat berbasis agama dan sipil, forum ini diikuti oleh pemimpin gereja dari Papua, aktivis perdamaian dan pejabat PBB.

Pada intinya, forum menekankan perlunya reformasi kelembagaan untuk melindungi masyarakat, hak politik, sosial ekonomi dan budaya masyarakat Papua. 

Mereka mencatat perlunya meningkatkan kebebasan berekspresi agar menghindari Papua menjadi semakin terisolasi dari dukungan internasional.

Pendeta Socratez Sofyan Yoman Ketua Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua menjadi pembicara kunci dalam konsultasi. Dia mengungkapkan penderitaan yang mendalam atas kekerasan negara di Papua.

Leonard Imbiri, Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua yang hadir pada Forum Pembicaraan ini menjelaskan keprihatinannya atas pembungkaman aktivis hak asasi manusia di Papua. 

Leonard Imbiri menjelaskan, situasi yang  memprihatinkan di Papua. Dia mengatakan, eksploitasi sumber daya alam, kepentingan militer di wilayah itu dan perubahan demografis adalah sumber-sumber masalah di Papua.

"Pembunuhan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pelayanan kesehatan yang buruk, prasarana pendidikan minim, angka kematian anak tinggi, tingkat penderita HIV/AIDS tinggi, perampasan tanah, dan deforestasi adalah beberapa contoh pelanggaran hak azasi manusia yang terjadi di Papua, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah pusat," tutur Imbiri menjelaskan.

Christina Papazoglou yang bekerja pada Program eksekutif Dewan Gereja Dunia untuk HAM dan advokasi global mengatakan, Dewan Gereja Dunia akan mendukung penuh perjuangan warga Papua dan mengakhiri berlangsungnya  kekerasan dan penegakkan hukum. 

Papazoglou meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk membebaskan para tahanan politik, dengan damai mencabut larangan perkumpulan rakyat Papua dan demiliterisasi di Papua.

"Komite Eksekutif Dewan Gereja Dunia mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk masuk ke dalam dialog dengan masyarakat adat Papua dan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi hak-hak mereka," katanya.

Seperti dikabarkan satuharapan.com, pada 25 September 2013  permasalahan HAM  di  Papua ini sekaligus dibahas dalam forum internasional "Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Adat di Asia: Kasus di Papua Indonesia" yang diselenggarakan secara bersama oleh Komisi Hak Azasi Manusia Asia, Komisi Dewan Gereja Dunia Urusan Internasional, Franciscans International, Geneva for Human Rights, the International Coalition for Papua (ICP), Tapol and the World Organisation against Torture (Tapol dan Organisasi Dunia menentang Penyiksaan). Forum berlangsung di Dewan Hak Azasi Manusia PBB di Jenewa.(BT/MS)

Sumber :  http://majalahselangkah.com