Masa Aksi
AMP Bandung depan gedung sate meminta
kepada SBY dan PBB Papua harus Merdeka
dan menolak
perjanjian New York Agreement
15 mei 1962
(15 mei
2013, /SCK)
|
"Persoalan di Papua dan Papua Barat akan terus menjadi perhatian asing, sehingga penanganan masalah Papua tidak boleh gradual, namun harus komprehensif," ujar pengamat masalah politik, Joris Kabo dalam keterangan pernya kepada INILAH.COM, Senin (19/8/2013).
Dia mencontohkan pada 12 Agustus 2013 yang lalu Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo melakukan kunjungan ke Indonesia, yang diberitakan media asing seperti ABC Radio Australia bahwa kunjungan tersebut mengindikasikan akan
mengemukakan isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat dalam pembicaraan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, kunjungan PM Gordon Darci Lilo yang pertama itu merupakan landasan dasar bagi kerjasama bilateral yang penting selanjutnya. Karena Indonesia mengakui sejarah negara Solomon sebagai Negara di Pasifik yang besar peranannya dalam Perang Pasifik bagi pasukan sekutu pimpinan Jenderal McArthur.
“Sebagai sesama Negara Pasifik, maka hubungan Indonesia-Salomon tentu mempunyai arti yang penting seperti hubungan yang sudah ada antara Indonesia dengan Negara-negara Pasifik yang lain seperti RI-PNG, RI- Haiti, RI-Vanuatu, dll,” tambahnya.
Mengenai masalah Papua, Joris menila, telah banyak dicapai kemajuan-kemajuan di berbagai bidang pembangunan prasarana dan sarana diberbagai bidang antara lain transportasi dan komunikasi, yang sangat vital bagi pengembangan pembangunan sosial dan ekonomi selanjutnya di Papua sebagai Propinsi yang memiliki kondisi geografi yang tidak mudah dijalani.
Berita-berita tentang adanya berbagai isu yang terdengar dramatis tentang Papua dalam media massa seperti di Australia adalah hal wajar karena secara geografis berdekatan dengan Papua, masyarakatnya mempunyai perhatian yang khusus terhadap setiap perkembangan di Papua seperti banyak diberitakan oleh media massa Australia yang bebas dan terbuka.
Untuk diketahui berdasarkan pemberitaan ABC Radio Australia, Kepulauan Solomon adalah salah satu negara anggota kelompok Melanesian Spearhead Group (MSG), yang menerima proposal West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).
KTT Menteri Luar Negeri MSG di Noumea, 21 Juli 2013, menyepakati aplikasi WPNCL mengenai penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat dan kekhawatiran adanya pelanggaran (HAM) di wilayah itu. Sebelum berangkat, PM Lilo mengatakan ia menyadari adanya pelanggaran HAM di Papua, dan ingin memastikan ada 'perkembangan' di sana.
“Tidak ada yang perlu mendramatisir atau mempolitisasi rencana kunjungan MSG ke Papua sebagai langkah fact finding pelanggaran HAM, seperti yang diharapkan kelompok tertentu di Papua,” tandasnya.[jat]
Sumber : www.nasional.inilah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar