Illustrasi papua tv |
Jayapura 19/9 (Jubi) – Polda Papua
mulai menyelidiki dugaan korupsi dana APBD Papua 2006-2009 yang
digunakan untuk operasional Televisi Mandiri Papua atau Papua TV.
Dugaan dana yang di korupsi lebih dari Rp 54 Miliar.
Subdit Tipikor III Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua masih
menelusuri dugaan korupsi dana APBD Papua 2006-2009 tersebut, Telah
mengklarifikasi tentang dugaan ini kepada salah satu staf di Dinas
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Publikasi setempat. Dari staf
tersebut terdapat 3 (tiga) orang yang nantinya akan diklarifikasi
kelanjutannya.
”Dari pengembangan kasus korupsi tindak pidana korupsi penyalahgunaan
dana APBD Provinsi Papua, 1 orang dari Dinas Pengelolaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Provinsi Papua telah mengklarifikasi hal
tersebut yang kemudian berkembang dengan disebutkan 3 nama lagi yang
tentunya akan mengklarifikasi hal yang sama,” kata Kabid Humas Polda
Papua, Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya,SIk (19/8).
Dalam penyelidikannya, lanjut mantan Kapolres Jayawijaya tersebut,
pihaknya terkendala dengan dokumen pendukung, Dimana setelah
dikoordinasikan dengan Biro Provinsi Papua, namun malah diarahkan kepada
Biro Teknologi.
”Itulah yang menjadi kendala bagi Polda dalam menangani kasus korupsi
tersebut. Karena, sebenarnya apabila dokumen Pemda cepat diberikan,
maka penyidikan akan lebih cepat dan langkah terakhir yang akan ditempuh
oleh Polda adalah bersurat kepada Gubernur Papua, yang mana seharusnya
Pemerintah Papua mempedomani sesua dengan UU 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi, sehingga dokumen anggarannya bisa diketahui dan
bukan dirahasia demi pengembangan kasus itu,” katanya.
I Gede menambahkan, untuk 3 (tiga) orang yang telah disebutkan
namanya, rencananya Jumat mendatang akan mengklarifikasi seputaran kasus
Korupsi Papua TV tersebut. “Jadi Jumat mendatang (23/9), Tiga orang
akan mengklarifikasi terkait Kasus Papua TV yang telah dilaporkan kepada
Polda Papua sesuai dengan LP No. 16/IX/2002 Subdit III Tipikor, tanggal
17 September 2012 ,” katanya.
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe mengklaim bahwa saat ini sedang
audit penggunaan dana operasional Papua TV. Pemprov setempat menilai
Papua TV sudah tidak sehat lantaran kesalahan pengelolaan (Jubi / Indrayadi TH)
Sumber : www.tabloidjubi.com