GERAKAN MASYARAKAT PRIBUMI PAPUA (GEMPA

Untuk Dan Atas Nama Bangsa Papua 

 

PERNYATAAN SIKAP 

 

Sepanjang sejarah, kaum pribumi di berbagai belahan dunia terus menjadi korban konflik ekonomi dunia. Kaum pribumi sebagai pemilik tanah dan sumber daya alam terseret serta tergilas oleh roda imperialisme dan kolonialisme. Fakta sejarah menunjukan bahwa setiap upaya mempertahankan hak miliknya, kaum pribumi selalu kalah dan tidak jarang melahirkan bencana kemanusian bahkan hingga di jaman milinium ini.

 

 Seberkas harapan baru hadir ditengah kelamnya realitas ketertindasan kaum pribumi. Yaitu disaat dunia berefleksi, ternyata bahwa konflik kepentingan ekonomi (imperialisme – kolonialisme) telah melahirkan bencana kemanusian. 

 

Maka masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa Bangsa merumuskan berbagai kebijakan strategis untuk penyelamatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta hak – hak kaum pribumi. Deklarasi PBB Tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi PBB Tentang Hak – Hak Kaum Pribumi, Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Hak Politik Kaum Pribumi, menjadi angin segar bagi penegakan hak – hak dasar kaum pribumi di muka bumi ini.

 

Kaum Pribumi Papua Barat adalah Bangsa Papua Barat, pemilik sah tanah pusaka, tanah leluhur Papua Barat. Kaum pribumi Papua Barat terpinggirkan, terkebelakang dan tertindas di atas tanahnya sendiri selama kurun waktu kurang lebih 50 tahun terakhir yang menggambarkan fakta pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak – hak kaum pribumi Papua Barat.

 

 Realitas Kaum Papua kini menjadi sorotan masyarakat internasional, untuk itu Kaum Pribumi Papua Barat menyatakan sikap sebagai berikut : 

 

 1. Meminta masyarakat Internasional untuk mendesak pemerintah Indonesia agar dapat melaksanakan rekomendasi Dewan HAM PBB tentang : Kunjungan Pemantau Khusus PBB ke Papua Membuka kantor perwakilan Amnesty Intenasional di Papua Membuka akses media Internasional ke Papua

 

 2. Memberikan apresiasi dan dukungan bagi kunjungan Freedom Flotilla West Papua (armada pembebasan Papua Barat) sebagai wujub kepedulian masyarakat Internsional terhadap Hak – Hak Kaum Pribumi Papua 

 

3. Memberikan apresiasi dan dukungan bagi pemerintah Belanda atas di resmikannya kantor Freedom Wet Papua di belanda sebagai wujub kepedulian masyarakat Internsional terhadap Hak – Hak Kaum Pribumi Papua 

 

4. Memberikan apresiasi dan dukungan untuk rencana kunjungan 5 menteri luar negeri Negara – Negara anggota MSG sebagai wujud kepedulian masyarakat Internsional terhadap Hak – Hak Kaum Pribumi Papua. 

 

Demikian pernyataan ini di buat untuk menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan masyarakat Internasional demi solidaritas Internasional guna penegakan Hak – Hak Dasar Kaum Pribumi Papua di atas tanahnya sendiri. Fakfak, 27 Agustus 2013 G E M P A NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT PENANGGUNG JAWAB POLITIK Ttd Ttd FOKURUS YABOISEMBUT EDISON WAROMI

 

Oleh: Angin Selatan

 

Sumber : www.umaginews.com