 |
| Juru Bicara (Jubir) KNPB Wim Rocky Medlama |
Jayapura - Tudingan jika
rusuh Nabire sengaja diskenariokan juga datang dari Komite Nasional
Papua Barat (KNPB). Mereka menilai pertandingan tinju yang berujung
pada kematian 18 orang masyarakat di Nabire, merupakan Skenario yang
telah direncanakan oleh pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten
untuk menciptakan konflik horizontal antara masyarakat asli Papua.
“Seharusnya
pihak aparat keamanan menjaga karena itu merupakan final. Ini terakhir
dan aparat keamanan itu dia tahu kalau terakhir ini pasti ada terjadi
apa - apa, nah ini tidak ada antisipasi,” kata Juru Bicara (Jubir) KNPB
Wim Rocky Medlama, ketika menggelar jumpa pers, di Halte Bis Perumnas
III, Selasa (16/7) kemarin sore sekira pukul 15.00 WIT.
Atas insiden
tewasnya warga yang oleh KNPB menduga ada unsur kesengajaan dari
pemerintah itu, mereka berharap agar pihak pemerintah bertanggung jawab
dalam menyelesaikan persoalan itu dan tentunya dengan bantuan Komisi
Nasional (Komnas) HAM untuk mengungkap aktor di balik semua kericuhan
itu.
“Kami sebagai KNPB dapat laporan dari kawan – kawan kami di Nabire bahwa ini ada pembiaran yang terjadi saat kejadian itu,”tuturnya.
Menurut dia, kericuhan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa itu adalah langkah awal yang sengaja dibuat dan dimainkan oleh pemerintah untuk memusnahkan rakyat sipil dan juga rakyat asli Papua.
Hal lain yang memperkuat dugaan mereka bahwa kasus itu merupakan scenario pemerintah adalah mengapa saat pertandingan seperti itu tidak dilakukan pemungutan, karcis dan lain sebagainya yang pada akhirnya masyarakat dengan bebas masuk dan menyaksikan pertandingan tinju amatir tersebut.
“Kenapa hanya satu pintu saja yang dibuka, padahal untuk masuk ke dalam tidak dipungut biaya. Kami juga menyampaikan turut berduka cita. Jadi ini salah satu praktek pembunuhan praktis yang dilakukan oleh pemerintah,”ujarnya.
Terkait dengan saling menyalahkan antara pemerintah Pusat dan Provinsi bahkan Pertina, Wim mengatakan bahwa trik seperti itu bukanlah hal yang baru di Negara Indonesia ini, dan perdebatan antara pemerintah itu karena rakyat memang sudah dari dulu selalu dipojokkan atau disudutkan.
“Ini ada koordinasi antara mereka. Tapi saling menudu diantara mereka ini hanya sengajah saja untuk melemparkan isu,”ujarnya.
Dia mengharapkan agar pemerintah tidak memprovokasi rakyat untuk masuk dalam setingan – setingan yang mendukung pemerintah, karena itu merupakan unsure paksaan.”Tujuannya itu mereka mau dapatkan bagaimana caranya agar rakyat Papua dan rakyat Papua bertengkar,” katanya. (mir/don/l03)