 |
| Yan CH
Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH, Manokwari, Papua Barat (Foto: Oktovianus Pogau/SP) |
Oleh: Yan CH Warinussy*
Setelah mengikuti perkembangan dari Melanesian Spearhead Group (MSG) Summit
ke-19 di Noumea, Kanaky, Kaledonia Baru, maka sebagai aktivis hak asasi
manusia di Tanah Papua, saya melihat bahwa langkah diplomasi rakyat
Papua melalui wadah West Papua National Coalition for Liberation
(WPNCL) telah mendapat respon positif.
Respon Positif yang saya maksudkan adalah bahwa ternyata proses
pendaftaran/registrasi (submission) usulan dari WPNCL untuk
mendapat status sebagai anggota di dalam MSG seperti halnya FKLNS
(Organisasi Perjuangan Pembebasan Suku Kanaky di New Caledonia) telah
diterima dengan baik oleh MSG.
Jadi, jika ada opini atau pendapat yang berkembang saat ini di media
massa, maupun rakyat di Tanah Papua dan Indonesia umunya, bahwa WPNCL
atau usulan rakyat Papua ditolak oleh MSG, itu adalah informasi yang BOHONGdan
tidak bisa dipertanggung-jawabkan sama sekali.
Jadi proses submission sudah terjadi dan selesai, sehingga karena rakyat
Papua melalui WPNCL hendak memohon kepada MSG agar diterima masuk
menjadi anggota dan MSG telah memiliki mekanismenya sendiri dalam
mengelola setiap soal yang ada di kawasannya (Melanesian Territory, maka
seharusnya kita bangga bahwa masalah kita sedang dibahas dan dicari
cara penyelesaiannya oleh negara-negara anggota MSG, seperti halnya
Fiji, Papua New Guinea, Vanuatu, Republik Solomon Island dan FKLNS.
Sebenarnya, yang terjadi adalah para pemimpin MSG sepakat untuk menunda
keputusan mengenai status rakyat Papua melalui WPNCL sebagai anggota
kelompok tersebut, hingga mereka memperoleh laporan dan rekomendasi
resmi dari hasil kunjungan para delegasi MSG ke Indonesia dan Tanah
Papua lebih dahulu.
Satu hal yang terpenting untuk harus dipahami dan dicermati oleh seluruh
komponen perjuangan hak-hak politik rakyat Papua dewasa ini, baik di
dalam maupun di luar negeri bahwa seluruh anggota MSG sependapat tentang
pentingnya kesempatan menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Oleh sebab itu, maka mereka (para pemimpin negara anggota MSG) perlu
mengetahui bagimana situasi dan perkembangan kondisi riil sosial-politik
dan hak asasi manusia di Tanah Papua sendiri, sehingga mereka telah
menetapkan penting untuk mengirim missi kementerian luar negerinya untuk
berkunjung ke Indonesia (Jakarta) dan Tanah Papua (Jayapura) dalam enam
bulan ke depan.
Tentu dalam kesempatan tersebut, seluruh komponen perjuangan hak politik
rakyat Papua semestinya telah mempersiapkan diri dan dapat meminta
kepada MSG secara resmi agar pada kesempatan kunjungannya kelak, mereka
dapat berkunjung tidak hanya ke Jayapura dan Jakarta.
Akan tetapi, mereka (MSG) juga bisa berkunjung dan bertemu dengan
seluruh komponen rakyat Papua di kota-kota lain di tanah Papua, seperti
Manokwari, Sorong, Fakfak, Wamena, Biak, Serui, Nabire, Merauke, Mulia,
Enarotali dan Kaimana.
Sehingga, mereka bisa memperoleh informasi yang utuh dan faktual serta
jelas dan termasa mengenai kondisi riil di Tanah Papua.
Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi pandangan kepada
semua komponen perjuangan hak politik rakyat Papua, bahwa keberadaan
WPNCL sejauh saya pahami sangat strategis dan perlu mendapat dukungan
dari semua komponen rakyat Papua.
Sehingga, pengakuan dan dukungan dari berbagai organisasi sayap
perjuangan seperti Presidium Dewan Papua (PDP), Komite Nasional Papua
Barat (KNPB), Ikatan Solidaritas Perempuan Papua (ISPP), Komite Nasional
Pemuda Papua Barat (KNPPB) dan juga Negara Republik Federal Papua Barat
(NRFPB) adalah sangat penting dan mendesak.
Saya sungguh melihat bahwa hingga saat ini hanya kelompok West Papua
National Authority (WPNA) yang belum memberikan respon dan dukungan atas
proses penting yang tengah didorong rakyat Papua melalui WPNCL di MSG
saat ini.
Adalah sangat penting semua komponen perjuangan rakyat ini bersatu dan
mendukung proses yang maha penting ini, demi menghindarkan diri dari
kemungkinan infiltrasi (penyusupan) dari pihak lain, termasuk pemerintah
Indonesia untuk mengkaburkan aspirasi politik mayoritas rakyat Papua
yang telah ingin memperoleh kesempatan untuk menentukan nasib sendiri
menurut mekanisme hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi dan
hak asasi manusia yang berlaku secara universal.
*Yan Christian Warinussy adalah direktur Eksekutif LP3BH
Manokwari, dan Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “JOHN
HUMPHREY FGREEDOM AWARD” Tahun 2005 dari Canada. Saat ini ia juga
menjadi Anggota Steering Committee FOKER LSM se-Tanah Papua
Sumber : www.suarapapua.com
Sumber : www.suarapapua.com