 |
|
Bendera Utama anggota
MSG (paling kanan)
dan bendera anggota
anggota
|
Lima anggota Melanesian Spearhead Group
(MSG) pada tanggal 18 hingga 21 Juni 2013 akan menyelenggarakan
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT MSG yang ke-18) di Kaledonia Baru.
Vanuatu, Papua Nugini, Salomon Island, Fiji dan FLNK (Front de
Liberation Nationale Kanak et Socialiste). Sedangkan Papua Barat
(wilayah Timur Indonesia) telah didaftarkan dan akan di bahas
keanggotaannya pada KTT ini.
Melanesian Spearhead Group (MSG) dibentuk berdasarkan “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia” yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988. MSG beranggotakan Fiji, Front de liberation nationale kanak et socialiste (FLNKS) Kaledonia Baru, Papua Nugini, Solomon Islands, dan Vanuatu.
MSG merupakan badan resmi di bawah PIF (Pacific Islands Forum),
yaitu lembaga resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB
sebagai lembaga internasional selalu ketat dengan prosedur dan birokrasi
organisasi.
Sebagai salah satu wadah birokrasi PBB di kawasan Melanesia, yang
menyampaikan resolusi dan keputusannya kepada PIF, yang kemudian
diteruskan kepada Sidang Umum PBB dan sesi - sesi dengar pendapat dan
rapat-rapat Komisi serta Sub-Komisi di Kantor PBB.
Bila Papua Barat (Sorong hingga Merauke) didaftarkan sebagai anggota
MSG, maka secara resmi dalam birokrasi dan prosedur administrasi PBB isu
West Papua menjadi bagian dari isu-isu PBB pada tingkat kawasan, yang
kemudian akan meningkat ke tingkat PIF, lalu ke tingkat Komisi dan
Sidang Umum.
Dokumen Perjanjian MSG Terdiri dari 23 Pasal
Keputusan KeputusanPenting
Paska pendirian organisasi dagang dan politik
regional di kawasan pasifik, MSG telah menyepakati dan menyetujui
sejumlah draft yang dikenal perjanjian. Ada 23 AGREEMENT ESTABLISHING THE MELANESIAN SPEARHEAD GROUP dan 21 pasal perjanjian dagang (MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG) TRADE AGREEMENT).
Perjanjian dagang di sepakati pada tanggal 7 Juni 1996 ditandatangani sebuah dokumen yang berjudul sama yaitu “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia”,
Kiriwana, Trobriand Island, yang isinya menyepakati kerja sama untuk
memajukan perekonomian negara anggota. Dalam KTT ke-16 di Goroka, Papua
Nugini, 19 Agustus 2005 disepakati pembentukan Sekretariat MSG yang
berkedudukan di Port Vila.
Tekad dari MSG pada draft yang diterima penulis,
adalah menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur
hubungan antar bangsa, seperti prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan
kemerdekaan semua negara dan tidak ikut mencampuri urusan negara masing
masing.
Sedangkan keputusan untuk menjadikan FLNKS sebagai anggota MSG
melaui sebuah perjanjian yang berjudul “Agreement Establishing the
Melanesian Spearhead Group” yang draftnya telah diselesaikan pada bulan
Maret 2007. Dalam Agreement tersebut disepakati untuk menyertakan FLNKS
dari Kaledonia Baru sebagai anggota dengan reservasi terhadap pasal 10,
11, dan 12 sesuai dengan pasal 19 ayat 5 (draft) Agreement tersebut yang
mengatur anggota berstatus sebagai organisasi/wilayah yang bukan negara
merdeka.
Pada tanggal 14-15 April 2008 diselenggarakan rangkaian pertemuan
MSG yang berpuncak pada KTT ke-17 di Port Vila, Vanuatu, sekaligus
peresmian Sekretariat organisasi tersebut. Pada KTT MSG ke-18 di Fiji,
Indonesia untuk pertama kalinya diterima sebagai Observer (peninjau).
Diharapkan dengan menjadi observer dalam MSG, Indonesia akan dapat
bekerja sama lebih erat dan memberikan kontribusinya kepada
negara-negara anggota MSG.
Perjanjian Dagang Anggota MSG, 21 Pasal
Perselisihan
Ambisi Papua Barat untuk di daftarkan kedalam
MSG mendapat tanggapan berbeda beda. Baik dari kalangan pro Papua
Merdeka maupun Indonesia sebagai pengayom wilayah ini. Tak hanya itu,
Amerika Serikat sebagai polisi dunia pun tak tinggal diam. Berbagai cara
dilakukan untuk tetap mengambil bagian. Perdagangan tentunya harus
menguntungkan AS.
Departemen Luar Negeri Indonesia secara resmi
menyebut MSG sebagai kekuatan baru pada hubungan regional di kawasan
Pasifik. Hubungan diplomatik kawasan pun meningkat akhir akhir ini
terutama jelang KTT MSG yang ke-18 di Kaledonia Baru.
Bahkan tak tinggal diam, diplomat Papua
Merdeka pun melakukan lobi lobi oraktis kepada negara negara anggota MSG
agar draft pendaftaran Papua Barat di setujui. Ada pula yang lebih
nyaring lagi. Diplomat Papua menyatakan bila diterima sebagai anggota
MSG, merupakan langkah positif bagi keluarnya negeri cenderawasih ini
dari bingkai NKRI.
Bukan saja Papua berselisih dengan pemerintah
Indonesia. Kemandirian politik maupun ekonomi kawasan Pasifik mengancam
habitat Amerika. Hubungan negara negara anggota APEC yang kendor juga
bias pada adanya MSG. Amerika dianggap tidak konsisten pada
penyelenggaraan APEC. Kawasan pasifik kemudian menyatu pada MSG dan
menyepakati perdagangan regional.
Perselisihan kemudian berlanjut. Australia,
rivalnya AS, yang selama ini menggenggam sebagian negara negara pasifik
tidak tinggal diam. Adalah Fiji, pemerintahan militer yang berkuasa saat
ini kembali mengancam eksistensi Australia di kawasan. Poros Fiji-Cina
di perkuat dengan hubungan kerja sama. Cina memberi peluang dengan
bantuan 2 miliar dollar. Perselisihan pun kian panas.
Hadirnya MSG membuat angin segar bagi wilayah
yang dianggap “koloni”. FLNKS maupun Papua Barat dianggap penting.
Selain isu isu politis, wilayah ini memiliki sumber daya alam yang cukup
besar bagi peningkatan dagang.
Delegasi WPCNL di Vanuatu Mendaftarkan Papua
Barat Ke Kantor MSG. Andi Ayamiseba (depan, kiri) Berpose saat
penyerahan berkas Papua Barat. Diterima untuk di bahas pada KTT MSG
ke-18.
Papua Barat Harus Mandiri
Suhu politik di Papua seakan meningkat kearah
pasifik dengan adanya MSG. Selama ini publik terus melahap perkembangan
Papua merdeka hanya dari arah Australia, Amerika maupun Inggris.
Pemerintah Indonesia pun tak bisu dengan geliat Papua. Hubungan regional
dilancarkan. Kepada PNG, Vanuatu, Selandia Baru, hubungan diplomatik
meningkat drastis.
Disatu sisi, dukungan bagi Papua meningkat. Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group,
Mr.Peter Forau, mengatakan, sebagai wilayah yang memiliki potensi
sumber daya alam sangat besar, harus diperhitungkan oleh masyarakat
internasional.
Peter Forau mengingatkan bahwa sumber daya
alam di kawasan pasifik sangat besar potensinya. Sekalipun Kaledonia
Baru dan Papua Barat masih menjadi koloni, para “Kanaks” sudah terwakili
dalam MSG oleh Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste
(FLNKS), sedangkan representasi Papua Barat akan diselesaikan segera
pada KTT MSG ini. “Kekuatan MSG harus diperhitungkan saat dua wilayah
terjajah menjadi independen secara politik di masa depan” kata Forau.
Sementara itu, salah satu ekonom dari Universitas Australia, Jim Elmslie, dengan tesis berjudul; Irian Jaya Under Gun: Pembangunan Ekonomi Indonesia vs Nasionalisme Papua Barat,
ia menganalisis dampak dampak pembangunan di Papua Barat. Dia pun
menemukan perbedaan yang tragis antara produktivitas; ekonomi, penduduk
dan kemajuan hidup. Parameter dari Papua Nugini, Indonesia dan Papua
Barat terungkap. Penulisan tersebut sebagai gambaran bahwa West Papua
penting di perhitungkan.
Economics and social indicators in West Papua. By Jim Elmslie
Kepentingan politis bagi Papua Barat pada MSG
oleh, Lawson Samuel, seorang analis politik independen dari Vanuatu,
mengatakan MSG sebenarnya membantu Forum Kepulauan Pasifik untuk
memimpin pergerakan isu-isu tertentu yang penting seperti kemerdekaan
Kaledonia Baru dan Papua Barat. Secara historis, baginya, MSG didirikan
untuk mendukung dekolonisasi Kaledonia Baru dan Papua Barat.
Menurut Samuel, MSG harus terlibat dengan pemerintahan di lingkup regional seperti Pacific Islands Forum
(PIF) dan mitra internasional di tingkat bilateral dan multilateral
untuk menyebarkan pesan dan dukungan bagi FLNKS dan Papua Barat.
Keseriusan Papua masuk anggota MSG tak hanya isu belaka. Kantor
Sekretariat MSG (Melanesian Spearhead Group) telah menerima lamaran West
Papua (diwakili oleh WPNCL – West Papua National Coalition for
Liberation) untuk menjadi anggota MSG.
Walaupun lamaran ini harus disetujui oleh Ketua dan anggota MSG,
penekanan dan ulasan disampaikan bahwa West Papua menurut kodrat ialah
bagian dari keluarga besar Melanesia, jadi tidak ada alasan untuk
mengabaikan eksistensi dan keanggotaan West Papua dalam keluarga
Melanesia.
Sementara Indonesia yang bukan bagian dari keluarga Melanesia saja
telah diberikan status peninjau baru-baru ini, maka ditegaskan oleh
politisi senior pendukung Papua Merdeka, Barak Sope bahwa West Papua
memang pantas dan harus diterima sebagai anggota MSG.
Diterima atau tidaknya Papua sebagai anggota MSG, wadah tersebut
semakin menegasikan suatu pergeseran ekonomi maupun politik di dunia.
Daripada di kekang terus selama ini oleh Amerika Serikat, perserikatan
Melanesia merupakan “ruh” baru dalam menggapai suatu kemandirian.
Mandiri secara politik maupun ekonomi. Terutama sesuai semangatnya
demi meningkatkan tali persaudaraan. Sama halnya dengan zona dagang
bagi negara negara sosilais di Amerika Latin, yang dirintis oleh
Presiden Venezuela, alm.Hugo Chavez, mendirikan ALBA (Bolivarian
Alliance for the Americas).