 |
| PARLMEN NASIONAL WEST PAPUA (PNWP) |
Nederlands
Niuew Guinea Dan Komisi Pasifik Selatan
Dulu ketika Papua masih dibawah kekuasaan
Belanda, hubungan antara tanah Papua atau Nederlands Nieuw Guinea dengan negara-negara
di Pasifik Selatan selalu menjadi perhatian. Bahkan delegasi dari Nederlands
Nieuw Guinea yang dipimpin Markus W Kaiseipo telah tiga kali mengikuti
Konfrensi Negara-negara di Pasifik Selatan. Berbeda setelah Papua menjadi
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) sudah 50 Tahun lebih hubungan dengan
negara-negara Pasifik Selatan terputus, nyaris tak pernah berhubungan. Kalau
pun ada hubungan diplomatik hanya sekadar basa-basi untuk menghalau pengaruh
Papua Merdeka di kalangan negara-negara Pasifik terutama di negara
serumpun Melanesia Spearhead Group (MSG).
Negara-negara ini mulai memprakarsai
pertemuan di Canbera yang berlanjut dengan Perjanjian Canberra atau Canberra
Verdag, 1947. Pasal-pasal pembentukan Pasifik Selatan sesuai perjanjian
Canberra pada 6 Februari 1947 adalah, Mendirikan Komisi Pasifik Selatan(
South Pasific Commision), Geografis, daerah –daerahnya meliputi kepulauan yang
belum berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan, yang letaknya mulai dari
garis Khatulisitiwa, Nederlands Nieuw Guinea( Papua dan Papua Barat sekarang),
kemudian dimasukan Guam, dan kepulauan lainnya yang menjadi perwalian
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di wilayah Pemerintahan Amerika Serikat.
Komisi memilih Noumea Ibukota Kaledonia
Baru jajahan Perancis sebagai tempat bermarkasnya Komisi Pasifik Selatan.
Pendirian Komisi Pasifik Selatan, 1947 ini berlangsung saat negara-negara di
Pasifik Selatan belum merdeka masih dijajah negara-negara Belanda, Inggris dan
Perancis serta Australia. Sejak itu wilayah di kawasan Pasifik Selatan terus
melakukan pertemuan guna membicarakan masa depan Pasifik Selatan.
Sejak pertama kali delegasi Nederlands
Nieuw Guinea terus mengikuti konferensi Komisi Pasifik Selatan.
Konfrensi-konfrensi di Komisi Pasifik Selatan antara lain : Konfrensi Pertama,
1950 di Kota Suva, ibukota Fiji, wilayah jajahan Inggris. Konfrensi Kedua, 1953
di Kota Noumea, Kaledonia Baru, wilayah jajahan Perancis. Konferensi Ketiga,
1956 di Suva Ibukota Fiji. Konferensi keempat, 1959 di Rabaul, Papua New
Guinea. Konferensi ke lima, 1962 di Pago-pago Ibukota Samoa Timur, wilayah
jajahan Amerika Serikat.
Konferensi ke enam, 1965, direncanakan di
Hollandia, Nederlands Niuw Guinea tetapi dibatalkan karena wilayah ini masuk ke
delam wilayah NKRI. 1 Mei 1963. Sejak itu hubungan Provinsi Irian Barat dengan
Komisi Pasifik Selatan terputus. Bahkan beberapa pemuda yang ikut belajar di
Fakultas Kedokteran dan Telekomunikasi di Papua New Guniea (PNG) tak pernah
kembali dan tetap di sana sebagai warga negara di PNG. Usai Perang Dunia Kedua, prakarsa untuk membangun
negara-negara kecil yang belum merdeka di Pasifik Selatan mengemuka. Terutama
negara-negara yang menguasai kawasan itu seperti Amerika Serikat, Inggris,
Perancis, Belanda , Selandia Baru dan Australia.
Sejak negara-negara ini merdeka dan
mereka sepakat mendirikan Komisi Pasifik Selatan bagi negara-negara di Pasifik
Selatan. Hingga saat ini Kaledonia Baru beserta warga Kanaki masih terus
memperjuangkan kemerdekaan mereka dari Perancis. Sedangkan negara Vanuatu
membuka perwakilan bagi pejuang Papua Merdeka di Ibukota Vanuatu Port Villa.
Vanuatu termasuk salah satu negara Melanesia yang terus menyuarakan suara bagi
Papua Barat di kawasan Pasifik Selatan di Persikatan Bangsa-bangsa. Hanya
negara Vanuatu saja yang berani dan mendukung kemerdekaan bagi Papua Barat,
namun saat ini sesuai dengan harapan rakyat Papua Barat, menjadi anggota resmi
dalam forum Melanesia Spearhead Group (MSG) tinggal menuggu waktu, menjadi
anggota sah dalam forum MSG oleh sebab itu
seluruh komponen rakyat Papua Barat harus melakukan doa dan puasa. Kita harus menukungnya, mulaisorondari Sorong
sampai Merauke.
Parlemen Nasional West Papua PNWP
menugaskan kepada Komite Nasional Papua Barat [KNPB] menyeruhkan
kepada seluruh rakyat Papua, baik diluar maupun yang ada diatas tanah Papua
agar segera mobilisasi massa rakyat Papua untuk mendukungdalam rangka
pendaftaran Papua Barat sebagai anggota Resmi di wilayah pasifik Selatan
terutama dalam forum (MSG) di Kota Noumea, Kaledonia Baru. Untuk itu, di Papua
Barat akan dilaksanakan dalam bentuk Aksi Damai, Ibadah dan atau Mimbar Bebas
di Gereja atau di Lapangan Terbuka, pada tanggal 18 Juni 2013 .
Demikian seruan ini kami keluarkan dengan
penuh tanggung jawab, atas perhatian dan partisipasi dari bapak ibu saudara/i
sekalian tak lupa kami haturka berlimpah terimah kasih, Tuhan Yesus Tokoh
Revolusi Dunia Memberkati.
Salam Revolusi “ kita harus mengahiri “
Port Numbay, 20
Mei 2013
PENANGGUNG
JAWAB:
KETUA
PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA (PNWP)
TTD
BUCHTAR TABUNI
Ketua PNWP