 |
|
Ketua AMP Surabaya, Fransina Agapa (Kanan)
dan Yosua Tabuni Anggota AMP (Kiri).
(Jubi/Ones Madai)
|
Surabaya, 13/5 —Ketua
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Surabaya, Fransina Agapa,
mengecam berat tindakan aparat keamanan yang melakukan tindakan represif
dan berlebihan terhadap warga sipil di Papua. Hal ini menyebabkan
korban berjatuhan di beberapa kota di Bumi Cenderwasih.
“Saya
sangat mengutuk tindakan aparat yang dehumanis dan berlebihan di tanah
Papua,” kata Ketua AMP Komite kota Surabaya, ketika memberikan
keterangan kepada wartawan, Senin (13/5), di Nginden, Surabaya, Jatim.
Selain
itu, lanjut Fransina, dirinya sangat menyayangkan tindakan aparat yang
tidak membuka ruang demokrasi bagi orang Papua. Padahal kata Agapa,
negara indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai
demokrasi dan penegakan hukum namun hanya menjadi simbol. “Demokrasi dan
hukum di NKRI hanya berlaku di daerah lain, Papua hanya menjadi simbol
saja,”ujarnya.
Menurut
Agapa, setiap aktivis yang menyampaikan aspirasi Papua merdeka
dihadapan publik menjadi buronan oleh aparat keamanan.“Banyak
kawan-kawan yang telah masuk dibalik terali besi,”katanya.
Sementara
itu, Agapa mendesak agar segera membebaskan tahanan politik yang sedang
mencekam di lembaga pertahanan (LP) tanpa syarat. Karena, menurut
Fransina, mereka (Tapol red) berjuang demi mempertahankan harga diri
bangsa Papua Barat.
“Segera bebaskan para tahanan politik yang sedang mendekam dibui, tanpa syarat,” desaknya.
Ia
menuturkan, belum adanya media asing di Papua membuat informasi tidak
pernah terpublikasi ke dunia. Sehingga, dirinya selaku ketua AMP
menuntut agar NKRI membuka jurnalis asing akses ke Papua. “Aneh,
wartawan asing saja tidak pernah izinkan berkunjung ke Papua,”katanya. (Jubi/Ones Madai)
