 |
| Aktivis Papua Merdeka, Buktar Tabuni (kiri). Foto: Khatarina Lita |
Jayapura- Aktivis Papua Merdeka, Buktar Tabuni
mengklaim telah mengetahui tentang pembukaan kantor perwakilan OPM di
Oxford, Inggris sebulan lalu, sebelum resmi dibuka. Ia mengklaim dengan
dibukanya perwakilan tersebut merupakan bukti dari negara Kerajaan
Inggris menghargai demokrasi atas perjuangan OPM selama ini.
Menurut Buktar, berdirinya perwakilan OPM di Inggris juga membuktikan bahwa proses New York Agreement “one man, one vote” di Papua tidak berjalan baik. Apalagi perwakilan OPM di Inggris bukan perwakilan yang illegal, melainkan diakui olehe pemerintahan setempat sebab pembina di kantor tersebut adalah Walikota Oxford.
“Cuman pemerintah Indonesia yang mereka belum menghargai hak-hak orang, terpaksa ya mereka harus merespon dengan emosiaonal. Tapi kalau pemerintah atau negara-negara yang menghargai demokrasi, bagi saya itu hal yang biasa dan mereka mengerti bagian itu, selama tidak merugikan negara itu sendiri, kartena itu berarti mengakui ada perjuangan bangsa Papua. Pemerintah Indonesia juga jangan terlalu emosiaonla berlebihan untuk menanggapi itu, kecuali ada kantor langsung Papua merdeka, ya,” kata Buktar Tabuni yang juga sebagai Ketua Parlemen Nasional West Papua.
Buktar Tabuni menambahkan perwakilan OPM hingga saat ini ada di dua negara yakni negara Vanuatu dan Inggris. Sementara dalam waktu dekat aka nada perwakilan OPM kembali di negara-negara Pasifik dan Karibian. Ia mengklaim perwakilan OPM di beberapa negara tersebut atas diplomasi Benny Wenda yang selama ini diklaim sebagai perwakilan OPM di luar negeri. (Katharina Lita)
Menurut Buktar, berdirinya perwakilan OPM di Inggris juga membuktikan bahwa proses New York Agreement “one man, one vote” di Papua tidak berjalan baik. Apalagi perwakilan OPM di Inggris bukan perwakilan yang illegal, melainkan diakui olehe pemerintahan setempat sebab pembina di kantor tersebut adalah Walikota Oxford.
“Cuman pemerintah Indonesia yang mereka belum menghargai hak-hak orang, terpaksa ya mereka harus merespon dengan emosiaonal. Tapi kalau pemerintah atau negara-negara yang menghargai demokrasi, bagi saya itu hal yang biasa dan mereka mengerti bagian itu, selama tidak merugikan negara itu sendiri, kartena itu berarti mengakui ada perjuangan bangsa Papua. Pemerintah Indonesia juga jangan terlalu emosiaonla berlebihan untuk menanggapi itu, kecuali ada kantor langsung Papua merdeka, ya,” kata Buktar Tabuni yang juga sebagai Ketua Parlemen Nasional West Papua.
Buktar Tabuni menambahkan perwakilan OPM hingga saat ini ada di dua negara yakni negara Vanuatu dan Inggris. Sementara dalam waktu dekat aka nada perwakilan OPM kembali di negara-negara Pasifik dan Karibian. Ia mengklaim perwakilan OPM di beberapa negara tersebut atas diplomasi Benny Wenda yang selama ini diklaim sebagai perwakilan OPM di luar negeri. (Katharina Lita)
Sumber : www.portalkbr.com
