 |
|
English: Coat of arms of Republic of West
Papua Bahasa Indonesia: Lambang Republik P
apua Barat Русский: Герб Республики Западное
Папуа (Photo credit: Wikipedia
|
JAYAPURA – Pembukaan Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM)
di Kota Oxford-Inggris, mendapat tanggapan positif dari ‘Menteri
Sekretariat Negara ‘ versi ‘Presiden’ Yance Hembring, yakni, Agustius
Waipon.Menurutnya, pendirian Kantor OPM
di Kota Oxford-Inggris merupakan suatu langkah maju dan luar biasa,
karena sebagaimana diketahui Kota Oxford adalah Kota dimana segala
pergerakan perjuangan dari bangsa-bangsa yang sudah merdeka yang awal
mulanya juga berjuang di Kota tersebut.
“Sebuah langkah maju juga karena kantor-kantor perwakilan OPM sudah mulai melebar di seluruh dunia, diantaranya, di Vanwatu Papua New Guena, Swedia (Australia),
Holand (Belanda) dan sejumlah Negara lainnya. Kami turut mendukung
karena bagian dari perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat,” ungkapnya
kepada Bintang Papua via ponselnya, Selasa, (7/5).
Dijelaskan, cepat atau lambat semua elemen masyarakat yang bernaung di bawah OPM
sebagai organisasi induk cikal bakal perjuangan kemerdekaan Bangsa
Papua Barat akan terus bergerak untuk mewujudkan kedalautan Negara
Kesatuan Negara Republik Bangsa Papua Barat (NRPB). Dengan kata lain terlepas dari penjajahan bangsa Indonesia.
Lanjutnya, dengan pendirian kantor perwakilan tersebut menandakan
rakyat Papua tidak main-main dalam memperjuangkan kedaulatan negaranya,
dan yang pasti sebuah pukulan berat bagi Negara Indonesia, karena selama
ini Negara Indonesia berupaya meredam aksi perjuangan rakyat Papua
Barat untuk merdeka, baik secara persuasif maupun prefentif.
“Memang pada dasarnya jika dilihat tidak ada dampak baik bagi
Indonesia, karena pada dasarnya masalah Papua sudah diselesaikan lewat
Pengadilan Negeri Jayapura
dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pepera 1969 sudah dicabut, dan
tinggal menunggu pengakuan dari Indonesia melalui sidang PBB,”
tandasnya.
Terkait dengan itu, adanya rencana dialog antara Panglima TPN OPM,
Goliat Tabuni dan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,S.IP, MH, bagi
Agustinus Waipon, itu bukan keinginan dari rakyat Papua, karena rakyat
Papua pada dasarnya menginginkan perundingann yang difasilitasi dunia
Internasional penyelesaian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah
Papua Barat.
“Kalau dialog kecil-kecilan yang direncanakan oleh Indonesia melalui
Pemerintah Provinsi Papua, itu menurut kami NRPB buang-buang waktu saja,
dan tidak ada perubahan yang akan terjadi di Tanah Papua Barat,”
bebernya.
“Masalah Papua Barat pada 9 Agustus 2012 lalu Indonesia sudah secara
resmi serahkan ke PBB. Tinggal pengakuan saja dari Indonesia, dan ini
kami menunggu kapan PBB menyerahkan kemerdekaan kepada Bangsa Papua
Barat. OPM merupakan induk dari semua organisasi pergerakan kemerdekaan yang ada,” sambungnya.
Terhadap hal itu, dirinya mengingatkan kepada semua pejabat di
Republik ini, alangkah baiknya segera duduk bersama membahas masalah
Papua Barat dengan difasilitasi PBB, karena semua pihak tahu, rakyat
Papua tetap menginginkan kemerdekaan sebagai sebuah Negara, bukan
menjadi bagian dari Negara Indonesia.
“Masalah Papua adalah masalah hukum, dan sebuah tindakan kriminal
yang dilakukan Indonesia terhadap bangsa Papua dalam hal integrasi Papua
ke NKRI, akibat adanya putusan Mahkamah Internasional (MI) dimaksud.
Masalah yang sama pada Tahun 2000 dimana Kosovi merdeka atas rekomendasi
MI,” bebernya lagi.(nls/don/l03)
Rabu, 08 Mei 2013 07:35, Binpa
Sumber : http://papuapost.com/?p=7588
